Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut transisi energi tak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).https://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059681/butuh-rp4-000-triliun-transisi-energi-tak-cukup-hanya-andalkan-apbnidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059681/butuh-rp4-000-triliun-transisi-energi-tak-cukup-hanya-andalkan-apbnhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059681/butuh-rp4-000-triliun-transisi-energi-tak-cukup-hanya-andalkan-apbnJum'at 06 September 2024 18:52 WIBTangguh YudhaTransisi energi membutuhkan anggaran besar (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/09/06/320/3059681/butuh-rp4-000-triliun-transisi-energi-tak-cukup-hanya-andalkan-apbn-ygNQQ0D1TI.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut transisi energi tak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya transisi energi butuh anggaran yang sangat besar. Menteri Sri Mulyani menghitung bahwa transisi energi membutuhkan anggaran hingga USD281 miliar atau setara Rp4.330 triliun. Jumlah tersebut dikatakannya lebih besar dibandingkan dengan APBN tahun 2024. BACA JUGA: Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata "Jumlah ini sekitar 1,1 kali total anggaran Indonesia," ujarnya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang digelar di Jakarta International Center (JCC) pada Jumat (6/9/2024). Lebih lanjut Sri Mulyani menyebut APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk mewujudkan transisi energi. Untuk itu menurutnya Pemerintah terus mendorong berbagai pihak untuk sama-sama berkolaborasi. BACA JUGA: Cerita Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan di Depan Bos BCA Bendahara negara tersebut menjelaskan Pemerintah menggunakan berbagai instrumen fiskal, seperti insentif pajak dan pengecualian bea masuk guna mendorong peran sektor swasta dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga menciptakan berbagai instrumen keuangan, seperti penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi karbon, di mana sejak 2018 hingga 2023 Indonesia telah menerbitkan sukuk senilai US$7,07 miliar. Sri Mulyani turut menyoroti pentingnya penerapan mekanisme pasar berbasis pembiayaan iklim melalui penetapan harga karbon. Mekanisme ini meliputi perdagangan emisi dan mekanisme non-perdagangan, seperti pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil. “Kami juga sedang menyiapkan regulasi teknis untuk melaksanakan perdagangan karbon lintas batas. Jadi kita perlu memastikan apa yang dapat dianggap sebagai kontribusi dari Indonesia, Singapura, Malaysia dan siapa yang harus membayar, dan berapa,” tandasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut transisi energi tak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya transisi energi butuh anggaran yang sangat besar. Menteri Sri Mulyani menghitung bahwa transisi energi membutuhkan anggaran hingga USD281 miliar atau setara Rp4.330 triliun. Jumlah tersebut dikatakannya lebih besar dibandingkan dengan APBN tahun 2024. BACA JUGA: Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata "Jumlah ini sekitar 1,1 kali total anggaran Indonesia," ujarnya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang digelar di Jakarta International Center (JCC) pada Jumat (6/9/2024). Lebih lanjut Sri Mulyani menyebut APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk mewujudkan transisi energi. Untuk itu menurutnya Pemerintah terus mendorong berbagai pihak untuk sama-sama berkolaborasi. BACA JUGA: Cerita Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan di Depan Bos BCA Bendahara negara tersebut menjelaskan Pemerintah menggunakan berbagai instrumen fiskal, seperti insentif pajak dan pengecualian bea masuk guna mendorong peran sektor swasta dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga menciptakan berbagai instrumen keuangan, seperti penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi karbon, di mana sejak 2018 hingga 2023 Indonesia telah menerbitkan sukuk senilai US$7,07 miliar. Sri Mulyani turut menyoroti pentingnya penerapan mekanisme pasar berbasis pembiayaan iklim melalui penetapan harga karbon. Mekanisme ini meliputi perdagangan emisi dan mekanisme non-perdagangan, seperti pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil. “Kami juga sedang menyiapkan regulasi teknis untuk melaksanakan perdagangan karbon lintas batas. Jadi kita perlu memastikan apa yang dapat dianggap sebagai kontribusi dari Indonesia, Singapura, Malaysia dan siapa yang harus membayar, dan berapa,” tandasnya.