Menteri Keuangan Sri Mulyani membawa kabar buruk soal dampak perubahan iklim ke ekonomi.https://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyangidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyanghttps://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyangJum'at 06 September 2024 19:37 WIBAtikah UmiyaniSri Mulyani bawa kabar buruk soal perubahan iklim (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyang-HeSnZE6yZW.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membawa kabar buruk soal dampak perubahan iklim ke ekonomi. Dia menyebutkan berdasarkan sebuah studi, perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10% pada 2025. Diakui Menkeu, angka itu amatlah besar. Apalagi dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini. BACA JUGA: Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata "Ini (penurunan) cukup besar, 10% dari PDB. Setiap kali kita berusaha meningkatkan PDB sebesar tiga%, seperti tahun 2024 dan 2025 ini, dibutuhkan usaha yang sangat besar, terutama dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim)," jelasnya dalam International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024). Menkeu menuturkan, kehilangan 10% PDB itu akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi. Namun juga dalam upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. BACA JUGA: Sindir Negara Maju, Jokowi: Tidak Berani Investasi karena Perubahan Iklim Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan memakan biaya yang sangat besar. Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Kelompok masyarakat miskin cenderung menjadi pihak yang paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan ketegangan politik. "Jadi, kita memahami bahwa perubahan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, dalam hal ini, sebagai suatu kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim dan geopolitik," terang Menkeu. Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), PDB ASEAN dapat turun hingga 11% akibat perubahan iklim. Meskipun hanya menyumbang sekitar tujuh% emisi global, ASEAN tetap perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2. Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan perubahan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) telah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat. "Upaya dekarbonisasi di ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang perubahan iklim dengan semua stakeholder," pungkas Menkeu.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membawa kabar buruk soal dampak perubahan iklim ke ekonomi. Dia menyebutkan berdasarkan sebuah studi, perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10% pada 2025. Diakui Menkeu, angka itu amatlah besar. Apalagi dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini. BACA JUGA: Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata "Ini (penurunan) cukup besar, 10% dari PDB. Setiap kali kita berusaha meningkatkan PDB sebesar tiga%, seperti tahun 2024 dan 2025 ini, dibutuhkan usaha yang sangat besar, terutama dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim)," jelasnya dalam International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024). Menkeu menuturkan, kehilangan 10% PDB itu akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi. Namun juga dalam upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. BACA JUGA: Sindir Negara Maju, Jokowi: Tidak Berani Investasi karena Perubahan Iklim Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan memakan biaya yang sangat besar. Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Kelompok masyarakat miskin cenderung menjadi pihak yang paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan ketegangan politik. "Jadi, kita memahami bahwa perubahan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, dalam hal ini, sebagai suatu kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim dan geopolitik," terang Menkeu. Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), PDB ASEAN dapat turun hingga 11% akibat perubahan iklim. Meskipun hanya menyumbang sekitar tujuh% emisi global, ASEAN tetap perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2. Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan perubahan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) telah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat. "Upaya dekarbonisasi di ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang perubahan iklim dengan semua stakeholder," pungkas Menkeu.