Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kabar terbaru pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1.https://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059728/sri-mulyani-bawa-kabar-terbaru-pensiun-pltu-cirebon-1idhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059728/sri-mulyani-bawa-kabar-terbaru-pensiun-pltu-cirebon-1https://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059728/sri-mulyani-bawa-kabar-terbaru-pensiun-pltu-cirebon-1Jum'at 06 September 2024 21:01 WIBAtikah UmiyaniKata Sri Mulyani soal pensiun dini PLTU (Foto: Instagram)https://img.okezone.com/content/2024/09/06/320/3059728/sri-mulyani-bawa-kabar-terbaru-pensiun-pltu-cirebon-1-jnrBpJy9uL.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kabar terbaru pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 berkapasitas 660 Mega Watt (MW). Pensiun dini PLTU ini belum bisa dilaksanakan "Karena (masih) work in progress," jelas Menkeu ketika ditanya alasan PLTU Cirebon-1 belum juga deal untuk dilakukan pensiun dini usai International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024). BACA JUGA: Dampak PLTU Manfaatkan Limbah Serbuk Kayu Gantikan Batu Bara Dia pun mengakui beberapa hal yang menjadi tantangan pemerintah untuk melakukan pensiun dini PLTU, salah satunya terkait biaya yang sangat besar. "Challengenya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector dan bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," tutur Menkeu. BACA JUGA: Limbah Serbuk Gergaji Disulap Jadi Bahan Bakar PLTU Namun demikian, Bendahara Negara itu mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengusahakan pensiun dini PLTU ini sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kita usahakan terus ya, kita usahakan terus," imbuhnya. Sebelumnya, Arifin Tasrif, yang kala itu masih menjadi Menteri ESDM mengungkapkan bahwa pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ) Cirebon-1 merupakan proyek yang sedang dibahas untuk dilakukan pensiun dini. "Cirebon, Cirebon," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023). Dikatakan Arifin, PLTU Cirebon merupakan yang paling memungkinkan untuk dilakukan pensiun dini. Ia juga menuturkan, dana pensiun dini itu didapatkan dari Asian Development Bank (ADB) lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM). Dilansir MNC Portal dalam Draf Dokumen Investasi dan Kebijakan Komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP), PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 MW memang masuk dalam salah satu daftar prioritas skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). PLTU yang selama ini melistriki sistem Jawa-Madura-Bali ini seharusnya dapat beroperasi sampai 2045, namun dengan pemangkasan umurnya 8 tahun maka pembangkit ini hanya akan beroperasi sampai 2037 dengan nilai estimasi investasi proyek ini sekitar USD300 juta atau Rp4,65 triliun (kurs Rp15.500). Selain PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu juga masuk dalam salah satu daftar prioritas skema pendanaan JETP. PLTU Pelabuhan Ratu yang berkapasitas 969 MW melistriki sistem Jawa-Madura-Bali. PLTU Pelabuhan Ratu sejatinya dapat beroperasi hingga 2042, namun dengan dipangkas umurnya dalam 5 tahun maka pembangkit ini hanya akan beroperasi sampai 2037 dengan nilai estimasi investasi proyek ini sekitar USD870 juta atau Rp13,4 triliun.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kabar terbaru pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 berkapasitas 660 Mega Watt (MW). Pensiun dini PLTU ini belum bisa dilaksanakan "Karena (masih) work in progress," jelas Menkeu ketika ditanya alasan PLTU Cirebon-1 belum juga deal untuk dilakukan pensiun dini usai International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024). BACA JUGA: Dampak PLTU Manfaatkan Limbah Serbuk Kayu Gantikan Batu Bara Dia pun mengakui beberapa hal yang menjadi tantangan pemerintah untuk melakukan pensiun dini PLTU, salah satunya terkait biaya yang sangat besar. "Challengenya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector dan bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," tutur Menkeu. BACA JUGA: Limbah Serbuk Gergaji Disulap Jadi Bahan Bakar PLTU Namun demikian, Bendahara Negara itu mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengusahakan pensiun dini PLTU ini sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kita usahakan terus ya, kita usahakan terus," imbuhnya. Sebelumnya, Arifin Tasrif, yang kala itu masih menjadi Menteri ESDM mengungkapkan bahwa pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ) Cirebon-1 merupakan proyek yang sedang dibahas untuk dilakukan pensiun dini. "Cirebon, Cirebon," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023). Dikatakan Arifin, PLTU Cirebon merupakan yang paling memungkinkan untuk dilakukan pensiun dini. Ia juga menuturkan, dana pensiun dini itu didapatkan dari Asian Development Bank (ADB) lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM). Dilansir MNC Portal dalam Draf Dokumen Investasi dan Kebijakan Komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP), PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 MW memang masuk dalam salah satu daftar prioritas skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). PLTU yang selama ini melistriki sistem Jawa-Madura-Bali ini seharusnya dapat beroperasi sampai 2045, namun dengan pemangkasan umurnya 8 tahun maka pembangkit ini hanya akan beroperasi sampai 2037 dengan nilai estimasi investasi proyek ini sekitar USD300 juta atau Rp4,65 triliun (kurs Rp15.500). Selain PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu juga masuk dalam salah satu daftar prioritas skema pendanaan JETP. PLTU Pelabuhan Ratu yang berkapasitas 969 MW melistriki sistem Jawa-Madura-Bali. PLTU Pelabuhan Ratu sejatinya dapat beroperasi hingga 2042, namun dengan dipangkas umurnya dalam 5 tahun maka pembangkit ini hanya akan beroperasi sampai 2037 dengan nilai estimasi investasi proyek ini sekitar USD870 juta atau Rp13,4 triliun.