Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 masih berlangsung.https://economy.okezone.com/read/2024/09/07/320/3059923/pltu-cirebon-disuntik-mati-sri-mulyani-jangan-sampai-rugikan-negaraidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/07/320/3059923/pltu-cirebon-disuntik-mati-sri-mulyani-jangan-sampai-rugikan-negarahttps://economy.okezone.com/read/2024/09/07/320/3059923/pltu-cirebon-disuntik-mati-sri-mulyani-jangan-sampai-rugikan-negaraSabtu 07 September 2024 15:00 WIBMuhammad Akbar MalikMenkeu Sri Mulyani soal PLTU Pensiun Dini (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/09/07/320/3059923/pltu-cirebon-disuntik-mati-sri-mulyani-jangan-sampai-rugikan-negara-0hatyE3If2.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 masih berlangsung dan tengah dalam tahap proses kesepakatan. Sebelumnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 ditargetkan pensiun dini pada 2035. Rencana ini tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yakni Juli 2042. BACA JUGA: Sri Mulyani Bawa Kabar Terbaru Pensiun PLTU Cirebon 1 “Ya karena (masih) work in progress,” kata Sri Mulyani di Jakarta dikutip Antara, Sabtu (7/9/2024). Sri Mulyani mengatakan bahwa memang ada tantangan yang menjadi alasan terhambatnya proses tersebut, salah satunya yakni kebutuhan biaya yang sangat besar. BACA JUGA: Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang "Challenge-nya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector," ujarnya.Namun demikian, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengusahakan agar program pensiun dini PLTU berkapasitas 660 Mega Watt (MW) itu bisa terealisasi sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kita usahakan terus ya, kita usahakan terus," ucapnya. Dia juga tetap memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan negara. "Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," terang Menkeu. Adapun Sri Mulyani mengatakan untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 dibutuhkan biaya sekitar 1,3 miliar dolar AS. Program itu dijalankan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 masih berlangsung dan tengah dalam tahap proses kesepakatan. Sebelumnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 ditargetkan pensiun dini pada 2035. Rencana ini tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yakni Juli 2042. BACA JUGA: Sri Mulyani Bawa Kabar Terbaru Pensiun PLTU Cirebon 1 “Ya karena (masih) work in progress,” kata Sri Mulyani di Jakarta dikutip Antara, Sabtu (7/9/2024). Sri Mulyani mengatakan bahwa memang ada tantangan yang menjadi alasan terhambatnya proses tersebut, salah satunya yakni kebutuhan biaya yang sangat besar. BACA JUGA: Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang "Challenge-nya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector," ujarnya.Namun demikian, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengusahakan agar program pensiun dini PLTU berkapasitas 660 Mega Watt (MW) itu bisa terealisasi sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kita usahakan terus ya, kita usahakan terus," ucapnya. Dia juga tetap memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan negara. "Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," terang Menkeu. Adapun Sri Mulyani mengatakan untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 dibutuhkan biaya sekitar 1,3 miliar dolar AS. Program itu dijalankan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.