Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji kebijakan harga tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.https://economy.okezone.com/read/2024/09/16/320/3062544/5-fakta-tarif-krl-jabodetabek-bakal-naik-rp1-000idhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/16/320/3062544/5-fakta-tarif-krl-jabodetabek-bakal-naik-rp1-000https://economy.okezone.com/read/2024/09/16/320/3062544/5-fakta-tarif-krl-jabodetabek-bakal-naik-rp1-000Senin 16 September 2024 07:01 WIBGibran Khayirah TavipPemerintah kaji kenaikan tarif KRL (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/09/13/320/3062544/5-fakta-tarif-krl-jabodetabek-bakal-naik-rp1-000-gW70Qm3jVr.jpgJAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji kebijakan harga tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Hingga saat ini masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket KRL. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal mengatakan, keputusan tarif KRL masih menunggu pemerintahan baru. Berikut adalah fakta mengenai rencana kenaikan tarif KRL yang dirangkum Okezone, Senin (16/9/2024). BACA JUGA: Perbaikan Rel Patah Selesai, Perjalanan KRL Kembali Normal 1. Belum Ada Keputusan Risal mengatakan, masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket KRL. "Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/9/2024). BACA JUGA: Tarif KRL Bakal Naik Rp1.000, Ini Kata Kemenhub 2. Tarif KRL berbasis NIK Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada. "Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.3. Kajian tarif KRL Kemenhub mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000. "Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya. Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," kata Risal dilansir Antara. 4. Kebijakan NIK Masih Wacana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final. 5. Viral di Medsos Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji kebijakan harga tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Hingga saat ini masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket KRL. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal mengatakan, keputusan tarif KRL masih menunggu pemerintahan baru. Berikut adalah fakta mengenai rencana kenaikan tarif KRL yang dirangkum Okezone, Senin (16/9/2024). BACA JUGA: Perbaikan Rel Patah Selesai, Perjalanan KRL Kembali Normal 1. Belum Ada Keputusan Risal mengatakan, masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket KRL. "Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/9/2024). BACA JUGA: Tarif KRL Bakal Naik Rp1.000, Ini Kata Kemenhub 2. Tarif KRL berbasis NIK Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada. "Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.3. Kajian tarif KRL Kemenhub mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000. "Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya. Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," kata Risal dilansir Antara. 4. Kebijakan NIK Masih Wacana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final. 5. Viral di Medsos Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.