Luhut Binsar Pandjaitan mengaku dimarahi orang-orang saat menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kampungan.https://economy.okezone.com/read/2024/09/17/320/3063999/luhut-orang-marah-waktu-saya-bilang-ott-kpk-kampunganidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/17/320/3063999/luhut-orang-marah-waktu-saya-bilang-ott-kpk-kampunganhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/17/320/3063999/luhut-orang-marah-waktu-saya-bilang-ott-kpk-kampunganSelasa 17 September 2024 14:57 WIBSuparjo RamalanLuhut ngaku dimarahi orang saat sebut OTT KPK Kampungan (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/09/17/320/3063999/luhut-orang-marah-waktu-saya-bilang-ott-kpk-kampungan-xnL7wUL8s8.jpgJAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku dimarahi orang-orang saat menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kampungan. Dia menilai tindak pidana korupsi justru bisa dicegah dengan Katalog Elektronik (e-Katalog) atau aplikasi belanja online milik pemerintah. Sistem ini bisa dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi. Menurut dia, dengan e-katalog versi 6 yang diluncurkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga bisa terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara. BACA JUGA: Luhut Sebut e-Katalog Hemat Ratusan Triliun Rupiah dan Bebas Korupsi “Jadi digital live ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT (KPK) kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem orang gak bisa mencuri kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,” ujar Luhut dalam gelaran Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024). “Sekarang e-Katalog kita itu sudah versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu, sekarang dengan sistem versi ini 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat, itu sebabnya kalau anda dengar saya beri statement juga pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen,” paparnya. BACA JUGA: Luhut Sebut Prabowo Prioritaskan Bangun Gedung DPR-MPR hingga MA di IKN Sebelumnya pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan e-Katalog versi 6. LKPP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah. Fokusnya, melayani transformasi digital untuk pengadaan berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dari peningkatan performa tersebut, Luhut menyebut, KPK ke depan dapat memantau atau melakukan patroli lewat e-Katalog, tanpa harus melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga dapat menghemat anggaran. “Dan di e-Katalog ini yang saya katakan tadi di sambutan saya KPK yang akan datang itu bisa berpatroli di sini (e-Katalog) jadi pencegahan, sehingga dengan begitu akan banyak penghematan yang kita lakukan,” beber dia. “Orang-orangnya, jadi penyidik-penyidiknya biar lah independen, orangnya independen, dan tugas pokok mereka itu nanti patroli di e-Katalog di semua Simbara, goverment teknologi untuk memastikan bahwa sistem ini jalan,” jelas dia.JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku dimarahi orang-orang saat menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kampungan. Dia menilai tindak pidana korupsi justru bisa dicegah dengan Katalog Elektronik (e-Katalog) atau aplikasi belanja online milik pemerintah. Sistem ini bisa dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi. Menurut dia, dengan e-katalog versi 6 yang diluncurkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga bisa terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara. BACA JUGA: Luhut Sebut e-Katalog Hemat Ratusan Triliun Rupiah dan Bebas Korupsi “Jadi digital live ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT (KPK) kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem orang gak bisa mencuri kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,” ujar Luhut dalam gelaran Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024). “Sekarang e-Katalog kita itu sudah versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu, sekarang dengan sistem versi ini 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat, itu sebabnya kalau anda dengar saya beri statement juga pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen,” paparnya. BACA JUGA: Luhut Sebut Prabowo Prioritaskan Bangun Gedung DPR-MPR hingga MA di IKN Sebelumnya pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan e-Katalog versi 6. LKPP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah. Fokusnya, melayani transformasi digital untuk pengadaan berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dari peningkatan performa tersebut, Luhut menyebut, KPK ke depan dapat memantau atau melakukan patroli lewat e-Katalog, tanpa harus melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga dapat menghemat anggaran. “Dan di e-Katalog ini yang saya katakan tadi di sambutan saya KPK yang akan datang itu bisa berpatroli di sini (e-Katalog) jadi pencegahan, sehingga dengan begitu akan banyak penghematan yang kita lakukan,” beber dia. “Orang-orangnya, jadi penyidik-penyidiknya biar lah independen, orangnya independen, dan tugas pokok mereka itu nanti patroli di e-Katalog di semua Simbara, goverment teknologi untuk memastikan bahwa sistem ini jalan,” jelas dia.