Sektor logistik Indonesia memiliki sederet Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.https://economy.okezone.com/read/2024/09/18/320/3064490/macet-hingga-truk-obesitas-jadi-pr-sektor-logistik-di-era-prabowoidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/18/320/3064490/macet-hingga-truk-obesitas-jadi-pr-sektor-logistik-di-era-prabowohttps://economy.okezone.com/read/2024/09/18/320/3064490/macet-hingga-truk-obesitas-jadi-pr-sektor-logistik-di-era-prabowoRabu 18 September 2024 15:54 WIBKurniasih Miftakhul JannahMacet hingga truk obesitas jadi tantangan pemerintahan Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/09/18/320/3064490/macet-hingga-truk-obesitas-jadi-pr-sektor-logistik-di-era-prabowo-LHoZkt5xV7.jpgJAKARTA – Sektor logistik Indonesia memiliki sederet Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik di Indonesia belum memadai di seluruh wilayah. "Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian, Rabu (18/9/2024). BACA JUGA: KAI Logistik Catat Angkutan Limbah B3 Naik Jadi 1.500 Ton Kemudian masalah kedua yang harus dibereskan adalah kemacetan. Pasalnya, kemacetan mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai 4 miliar Dolar AS, atau setara dengan 0,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. BACA JUGA: RI Perkuat Posisi Jadi Hub Logistik di Kawasan Asia Pasifik Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih dari 50% kendaraan ODOL. "Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini. Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Da mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa. Di sana, penyaluran logistik yang melalui jalan raya hanya 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api dan 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya. "Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya," kata Hedy. Dia pun optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ya," kata dia.JAKARTA – Sektor logistik Indonesia memiliki sederet Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik di Indonesia belum memadai di seluruh wilayah. "Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian, Rabu (18/9/2024). BACA JUGA: KAI Logistik Catat Angkutan Limbah B3 Naik Jadi 1.500 Ton Kemudian masalah kedua yang harus dibereskan adalah kemacetan. Pasalnya, kemacetan mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai 4 miliar Dolar AS, atau setara dengan 0,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. BACA JUGA: RI Perkuat Posisi Jadi Hub Logistik di Kawasan Asia Pasifik Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih dari 50% kendaraan ODOL. "Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini. Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Da mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa. Di sana, penyaluran logistik yang melalui jalan raya hanya 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api dan 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya. "Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya," kata Hedy. Dia pun optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ya," kata dia.