Budi Karya Sumadi mengungkapkan relaksasi bea impor suku cadang pesawat sudah disetujui oleh Kementerian Keuanganhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/20/320/3065637/sri-mulyani-setuju-relaksasi-bea-impor-suku-cadang-harga-tiket-pesawat-bisa-turunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/20/320/3065637/sri-mulyani-setuju-relaksasi-bea-impor-suku-cadang-harga-tiket-pesawat-bisa-turunhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/20/320/3065637/sri-mulyani-setuju-relaksasi-bea-impor-suku-cadang-harga-tiket-pesawat-bisa-turunJum'at 20 September 2024 19:48 WIBIqbal Dwi PurnamaSri Mulyani Setuju Relaksasi Bea Impor Suku Cadang. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2024/09/20/320/3065637/sri-mulyani-setuju-relaksasi-bea-impor-suku-cadang-harga-tiket-pesawat-bisa-turun-Mrxne7hipn.jfifJAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan relaksasi bea impor suku cadang pesawat sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dengan ini diharapkan bisa berkontribusi dalam penurunan harga tiket pesawat ke depannya. "Itu (pajak impor suku cadang) sedang dibahas, pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat (20/9/2024). BACA JUGA: Menhub Beri Sinyal Harga Tiket Pesawat Turun 10% Menhub mengatakan, bea impor suku cadang ini menjadi komponen penting yang harus diturunkan. Sebab dampaknya, operator penerbangan Indonesia terancam untuk memilih melakukan perawatan dan perbaikan pesawat di luar negeri ketimbang dalam negeri karena relatif tidak dikenakan pajak. Menurutnya kondisi ini akan berdampak lebih jauh terhadap industri penerbangan dalam negeri. Sebab ada tenaga kerja dibaliknya ketika maskapai melakukan perawatan atau perbaikan di dalam negeri. BACA JUGA: Kapan Waktu Terbaik Pesan Tiket Pesawat? Ini Jawabannya "Karena pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect, satu sisi menurunkan harga tiket, kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi kalau dikenakan pajak maka pesawat-pesawat yang dari Indonesia itu malah diperbaiki di luar negeri," sambungnya. Komponen pembentuk harga tiket pesawat yang juga sedang dalam kajian pemerintah adalah menurunkan harga avtur. Sebab saat ini harga avtur hanya di monopoli oleh Pertamina, sehingga harganya kurang kompetitif.Belum lagi, disebutkan Menhub untuk setiap transaksi avtur dibebankan pula pajak PPN. Fenomena ini yang menurutnya tidak terjadi pada industri penerbangan di luar negeri, sehingga kerap tarif penerbangan ke luar negeri cenderung lebih murah dibandingkan penerbangan ke destinasi wisata dalam negeri. "Kalau itu bisa diperbaiki maka ada penurunan avtur yang cukup signifikan yang berdampak juga pada penurunan harga tiket," sambungnya. Terakhir yang juga dikaji oleh pemerintah adalah soal pengenaan PPN di dunia penerbangan. Selain pengenaan PPN terhadap pembelian avtur, ada juga PPN yang dibebankan kepada penumpang atas pembelian tiket. "PPN itu dibebankan pada avtur dan penumpang, di beberapa negara itu tidak terjadi. Kami memahami bahwa apabila ini dihilangkan maka ada dampak kepada pajak-pajak lain," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan relaksasi bea impor suku cadang pesawat sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dengan ini diharapkan bisa berkontribusi dalam penurunan harga tiket pesawat ke depannya. "Itu (pajak impor suku cadang) sedang dibahas, pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat (20/9/2024). BACA JUGA: Menhub Beri Sinyal Harga Tiket Pesawat Turun 10% Menhub mengatakan, bea impor suku cadang ini menjadi komponen penting yang harus diturunkan. Sebab dampaknya, operator penerbangan Indonesia terancam untuk memilih melakukan perawatan dan perbaikan pesawat di luar negeri ketimbang dalam negeri karena relatif tidak dikenakan pajak. Menurutnya kondisi ini akan berdampak lebih jauh terhadap industri penerbangan dalam negeri. Sebab ada tenaga kerja dibaliknya ketika maskapai melakukan perawatan atau perbaikan di dalam negeri. BACA JUGA: Kapan Waktu Terbaik Pesan Tiket Pesawat? Ini Jawabannya "Karena pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect, satu sisi menurunkan harga tiket, kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi kalau dikenakan pajak maka pesawat-pesawat yang dari Indonesia itu malah diperbaiki di luar negeri," sambungnya. Komponen pembentuk harga tiket pesawat yang juga sedang dalam kajian pemerintah adalah menurunkan harga avtur. Sebab saat ini harga avtur hanya di monopoli oleh Pertamina, sehingga harganya kurang kompetitif.Belum lagi, disebutkan Menhub untuk setiap transaksi avtur dibebankan pula pajak PPN. Fenomena ini yang menurutnya tidak terjadi pada industri penerbangan di luar negeri, sehingga kerap tarif penerbangan ke luar negeri cenderung lebih murah dibandingkan penerbangan ke destinasi wisata dalam negeri. "Kalau itu bisa diperbaiki maka ada penurunan avtur yang cukup signifikan yang berdampak juga pada penurunan harga tiket," sambungnya. Terakhir yang juga dikaji oleh pemerintah adalah soal pengenaan PPN di dunia penerbangan. Selain pengenaan PPN terhadap pembelian avtur, ada juga PPN yang dibebankan kepada penumpang atas pembelian tiket. "PPN itu dibebankan pada avtur dan penumpang, di beberapa negara itu tidak terjadi. Kami memahami bahwa apabila ini dihilangkan maka ada dampak kepada pajak-pajak lain," pungkasnya.