Target pertumbuhan ekonomi 8% di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai sulit tercapai.https://economy.okezone.com/read/2024/09/23/320/3066366/target-pertumbuhan-ekonomi-8-di-era-prabowo-bisa-tercapai-begini-tantangannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/23/320/3066366/target-pertumbuhan-ekonomi-8-di-era-prabowo-bisa-tercapai-begini-tantangannyahttps://economy.okezone.com/read/2024/09/23/320/3066366/target-pertumbuhan-ekonomi-8-di-era-prabowo-bisa-tercapai-begini-tantangannyaSenin 23 September 2024 09:14 WIBKurniasih Miftakhul JannahTarget pertumbuhan ekonomi era Prabowo sulit tercapai (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2024/09/23/320/3066366/target-pertumbuhan-ekonomi-8-di-era-prabowo-bisa-tercapai-begini-tantangannya-nmBx6f2AKT.jpgJAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi 8% di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai sulit tercapai. Target tersebut bahkan mustahil jika tidak ada strategi kebijakan yang optimal. Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini berpendapat, Indonesia harus menjalankan kebijakan outward looking yang targetnya adalah bersaing di pasar internasional. Targetnya semua negara maju dan negara berkembang yang sekarang telah lepas dari middle income trap. Salah satu contohnya adalah Malaysia. BACA JUGA: Capaian 10 Tahun Jokowi, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Pembangunan Infrastruktur “Ada 7 langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang jika tidak dilakukan akan menyulitkan target pertumbuhan ekonomi,” papar Didik dalam sebuah diskusi, dikutip Senin (23/9/2024). Ke Tujuh langkah itu adalah pertama Stabilitas Makro. Meliputi fiskal yang sekarang utang naik dengan besar sekali, dan harus dicari cara jika utang banyak maka income tax rationya harus naik. BACA JUGA: PMI Manufaktur Indonesia Anjlok tapi Pertumbuhan Ekonomi Stabil, Pengusaha: Ini Anomali “Jika mencicil dan menghabiskan 50% dari income kita, lalu pendapatan kita dinaikkan dua kali lipat, maka cicilan yang 50% hanya tinggal 50% sehingga ketergantungan pada utang menghilang,” imbuhnya. Langka kedua, kebijakan perdagangan. Menurutnya, tidak bisa kebijakan kuota diseret-seret di parlemen. Untuk kebutuhan masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan petani malah dikuotakan. “Itu suatu hal yang berat. Dulu di era orba tentang trade policy, semua duta besar diberi tugas, yaitu Market Access. Jadi jika ekspor naik maka duta besar itu dianggap berprestasi,” kata Didik. Kemudian kebijakan ketiga adalah soal tarif ekspor impor. Menurutnya, tarif ini harus dinegosiasikan dengan pihak luar. Misalnya ekspor tekstil ke Eropa jika dibandingkan ke Vietnam, Amerika dan lainnya, Indonesia kena pajak dua kali lipat. “Keempat, identifikasi ekspor menuju industrialisasi juga harus dilakukan. Faisal Basri tidak setuju dengan hilirisasi karena istilah akademiknya adalah industrialisasi,” paparnya. Kemudian langkah kelima adalah upgrading skill dan transfer teknologi. Keenam, produk udang, rumput laut jika diindustrialisasikan bisa naik nilainya 4 -5 kali lipat. Harus ada upgrade teknologi, yang jika tidak bisa kita lakukan harus diimpor dari luar seperti perakitan otomotif. “Langka ketujuh, kesimpulannya Bank Dunia telah melakukan studi, bahwa ratusan negara terjebak dalam middle income trap. Solusinya, inklusi teknologi, development skill dan seterusnya,” tandasnya.JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi 8% di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai sulit tercapai. Target tersebut bahkan mustahil jika tidak ada strategi kebijakan yang optimal. Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini berpendapat, Indonesia harus menjalankan kebijakan outward looking yang targetnya adalah bersaing di pasar internasional. Targetnya semua negara maju dan negara berkembang yang sekarang telah lepas dari middle income trap. Salah satu contohnya adalah Malaysia. BACA JUGA: Capaian 10 Tahun Jokowi, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Pembangunan Infrastruktur “Ada 7 langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang jika tidak dilakukan akan menyulitkan target pertumbuhan ekonomi,” papar Didik dalam sebuah diskusi, dikutip Senin (23/9/2024). Ke Tujuh langkah itu adalah pertama Stabilitas Makro. Meliputi fiskal yang sekarang utang naik dengan besar sekali, dan harus dicari cara jika utang banyak maka income tax rationya harus naik. BACA JUGA: PMI Manufaktur Indonesia Anjlok tapi Pertumbuhan Ekonomi Stabil, Pengusaha: Ini Anomali “Jika mencicil dan menghabiskan 50% dari income kita, lalu pendapatan kita dinaikkan dua kali lipat, maka cicilan yang 50% hanya tinggal 50% sehingga ketergantungan pada utang menghilang,” imbuhnya. Langka kedua, kebijakan perdagangan. Menurutnya, tidak bisa kebijakan kuota diseret-seret di parlemen. Untuk kebutuhan masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan petani malah dikuotakan. “Itu suatu hal yang berat. Dulu di era orba tentang trade policy, semua duta besar diberi tugas, yaitu Market Access. Jadi jika ekspor naik maka duta besar itu dianggap berprestasi,” kata Didik. Kemudian kebijakan ketiga adalah soal tarif ekspor impor. Menurutnya, tarif ini harus dinegosiasikan dengan pihak luar. Misalnya ekspor tekstil ke Eropa jika dibandingkan ke Vietnam, Amerika dan lainnya, Indonesia kena pajak dua kali lipat. “Keempat, identifikasi ekspor menuju industrialisasi juga harus dilakukan. Faisal Basri tidak setuju dengan hilirisasi karena istilah akademiknya adalah industrialisasi,” paparnya. Kemudian langkah kelima adalah upgrading skill dan transfer teknologi. Keenam, produk udang, rumput laut jika diindustrialisasikan bisa naik nilainya 4 -5 kali lipat. Harus ada upgrade teknologi, yang jika tidak bisa kita lakukan harus diimpor dari luar seperti perakitan otomotif. “Langka ketujuh, kesimpulannya Bank Dunia telah melakukan studi, bahwa ratusan negara terjebak dalam middle income trap. Solusinya, inklusi teknologi, development skill dan seterusnya,” tandasnya.