Menpan RB Abdullah Azwar Anas mencatat negara paling tidak korupsi di dunia memiliki sistem elektronik government service.https://economy.okezone.com/read/2024/09/26/320/3068034/negara-paling-tidak-korupsi-di-dunia-punya-sistem-e-governmentidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/26/320/3068034/negara-paling-tidak-korupsi-di-dunia-punya-sistem-e-governmenthttps://economy.okezone.com/read/2024/09/26/320/3068034/negara-paling-tidak-korupsi-di-dunia-punya-sistem-e-governmentKamis 26 September 2024 21:09 WIBSuparjo RamalanNegara paling tidak korup punya sistem e-goverment (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/09/26/320/3068034/negara-paling-tidak-korupsi-di-dunia-punya-sistem-e-government-Tp5dzUFneF.jpegJAKARTA - Menpan RB Abdullah Azwar Anas mencatat negara paling tidak korupsi di dunia memiliki sistem elektronik government service (E-Government) yang memadai. Dia mencontohkan negara seperti, Singapura, New Zealand, Hongkong hingga Denmark Menurut dia, rata-rata negara yang mempunyai indeks persepsi korupsi hingga prinsip hukum (role of law) yang baik karena sistem E-Government bekerja maksimal. BACA JUGA: KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim  “Setelah kita lihat, hampir seluruh negara yang indeks persepsi korupsinya bagus, yang role of law indeks-nya bagus, itu rata-rata adalah negara yang elektronik government service-nya bagus. Mulai New Zealand, Singapura, Hongkong, Denmark, dan lain-lain,” ujar Anas saat gelaran Forum Digital BUMN Summit 2024, Kamis (26/9/2024). E-Government atau pemerintahan elektronik merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Sistem tersebut meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. BACA JUGA: Peran Kapolda Babel Disebut dalam Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis “Nah, kalau kita lihat teknologi itu memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” paparnya. Jejak langkah Singapura hingga Hongkong harus diikuti Indonesia. Anas menyebut, pemerintah menyadari cara untuk melipat gandakan capaian dalam transparansi penyelengaraan negara dan pelayanan publik kecuali dengan menerapkan digitalisasi secara optimal. “Inilah yang meyakini pemerintah bahwa salah satu cara untuk melipat gandakan pencapaian ini, tidak ada pilihan kecuali dengan digitalisasi,” beber dia. Untuk diketahu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada anak buahnya untuk mengkoordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Permintaan ini ditujukan kepada Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) “Begitu kami mendapatkan mandat ini, kami melihat semakin pentingnya bagaimana interoperabilitas dari sistem digital ini. Karena hampir setiap ketemu orang, ini hebat semua. Setiap kementerian punya konsultan IT yang boleh saya bilang ini kecap nomor satu ABC semua. Sangking hebatnya, susah disambungkan,” jelas dia. “Maka apa yang terjadi, ini saya tadi sampaikan, ini para ahli IT di depan saya ini, ini menjadi konsultan pemda dan jangan-jangan konsultan kementerian semua ini. Sekarang arahan Presiden tidak boleh lagi membuat aplikasi baru,” lanjut Anas.JAKARTA - Menpan RB Abdullah Azwar Anas mencatat negara paling tidak korupsi di dunia memiliki sistem elektronik government service (E-Government) yang memadai. Dia mencontohkan negara seperti, Singapura, New Zealand, Hongkong hingga Denmark Menurut dia, rata-rata negara yang mempunyai indeks persepsi korupsi hingga prinsip hukum (role of law) yang baik karena sistem E-Government bekerja maksimal. BACA JUGA: KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim  “Setelah kita lihat, hampir seluruh negara yang indeks persepsi korupsinya bagus, yang role of law indeks-nya bagus, itu rata-rata adalah negara yang elektronik government service-nya bagus. Mulai New Zealand, Singapura, Hongkong, Denmark, dan lain-lain,” ujar Anas saat gelaran Forum Digital BUMN Summit 2024, Kamis (26/9/2024). E-Government atau pemerintahan elektronik merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Sistem tersebut meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. BACA JUGA: Peran Kapolda Babel Disebut dalam Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis “Nah, kalau kita lihat teknologi itu memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” paparnya. Jejak langkah Singapura hingga Hongkong harus diikuti Indonesia. Anas menyebut, pemerintah menyadari cara untuk melipat gandakan capaian dalam transparansi penyelengaraan negara dan pelayanan publik kecuali dengan menerapkan digitalisasi secara optimal. “Inilah yang meyakini pemerintah bahwa salah satu cara untuk melipat gandakan pencapaian ini, tidak ada pilihan kecuali dengan digitalisasi,” beber dia. Untuk diketahu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada anak buahnya untuk mengkoordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Permintaan ini ditujukan kepada Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) “Begitu kami mendapatkan mandat ini, kami melihat semakin pentingnya bagaimana interoperabilitas dari sistem digital ini. Karena hampir setiap ketemu orang, ini hebat semua. Setiap kementerian punya konsultan IT yang boleh saya bilang ini kecap nomor satu ABC semua. Sangking hebatnya, susah disambungkan,” jelas dia. “Maka apa yang terjadi, ini saya tadi sampaikan, ini para ahli IT di depan saya ini, ini menjadi konsultan pemda dan jangan-jangan konsultan kementerian semua ini. Sekarang arahan Presiden tidak boleh lagi membuat aplikasi baru,” lanjut Anas.