Pemerintah berencana mengubah skema subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai.https://economy.okezone.com/read/2024/09/27/320/3068352/subsidi-bbm-diubah-jadi-blt-ri-bisa-hemat-rp200-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/27/320/3068352/subsidi-bbm-diubah-jadi-blt-ri-bisa-hemat-rp200-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/27/320/3068352/subsidi-bbm-diubah-jadi-blt-ri-bisa-hemat-rp200-triliunJum'at 27 September 2024 18:16 WIBAtikah UmiyaniNegara hemat Rp200 triliun jika subsidi energi diubah menjadi BLT (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/09/27/320/3068352/subsidi-bbm-diubah-jadi-blt-ri-bisa-hemat-rp200-triliun-U39jxP9yAh.jpegJAKARTA – Pemerintah berencana mengubah skema subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah menilai negara bisa menghemat anggaran hingga Rp200 triliun apabila skema subsidi diubah. Awalnya Burhanudin mengungkapkan bahwa selama ini skema pemberian subsidi energi di Indonesia belum tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi ke bawah. Sebab, subsidi yang diberikan hanya menyasar pada komoditas bukan pada target masyarakat. BACA JUGA: Prabowo Mau Alihkan Subsidi BBM Jadi BLT, Data Penerima Sudah Tepat? Ia pun bercerita mengenai pengalamannya minggu lalu saat pergi ke Solo dan bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, dimana mereka membayar (listrik) bulanan sebesar Rp30 ribu dan hanya memiliki satu lampu saja. "Orang-orang miskin, mereka tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau gitu, siapa yang sebetulnya menikmati?." terang Burhanuddin. BACA JUGA: Alasan Prabowo Alihkan Anggaran Subsidi BBM Jadi Transfer Tunai Oleh karena Burhanuddin menilai bahwa nilai subsidi sebesar Rp540 triliun pada 2023 lalu yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor energi ternyata belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga menurutnya, solusinya yaitu pemberian subsidi untuk masyarakat miskin seharusnya diberikan secara tunai langsung kepada orang atau keluarganya (BLT). Dengan bergitu, Indonesia bisa menghemat anggaran subsidi energi hingga Rp200 triliun. "Ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp150 triliun to Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," pungkas Burhanuddin.JAKARTA – Pemerintah berencana mengubah skema subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah menilai negara bisa menghemat anggaran hingga Rp200 triliun apabila skema subsidi diubah. Awalnya Burhanudin mengungkapkan bahwa selama ini skema pemberian subsidi energi di Indonesia belum tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi ke bawah. Sebab, subsidi yang diberikan hanya menyasar pada komoditas bukan pada target masyarakat. BACA JUGA: Prabowo Mau Alihkan Subsidi BBM Jadi BLT, Data Penerima Sudah Tepat? Ia pun bercerita mengenai pengalamannya minggu lalu saat pergi ke Solo dan bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, dimana mereka membayar (listrik) bulanan sebesar Rp30 ribu dan hanya memiliki satu lampu saja. "Orang-orang miskin, mereka tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau gitu, siapa yang sebetulnya menikmati?." terang Burhanuddin. BACA JUGA: Alasan Prabowo Alihkan Anggaran Subsidi BBM Jadi Transfer Tunai Oleh karena Burhanuddin menilai bahwa nilai subsidi sebesar Rp540 triliun pada 2023 lalu yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor energi ternyata belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga menurutnya, solusinya yaitu pemberian subsidi untuk masyarakat miskin seharusnya diberikan secara tunai langsung kepada orang atau keluarganya (BLT). Dengan bergitu, Indonesia bisa menghemat anggaran subsidi energi hingga Rp200 triliun. "Ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp150 triliun to Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," pungkas Burhanuddin.