Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintahan Presiden Jokowi mencapai Rp8.461,93 triliun per Agustus 2024.https://economy.okezone.com/read/2024/09/27/320/3068360/utang-pemerintah-tembus-rp8-461-triliun-jelang-jokowi-lengseridhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/27/320/3068360/utang-pemerintah-tembus-rp8-461-triliun-jelang-jokowi-lengserhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/27/320/3068360/utang-pemerintah-tembus-rp8-461-triliun-jelang-jokowi-lengserJum'at 27 September 2024 18:21 WIBAnggie AriestaUtang pemerintah jelang Jokowi lengser (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/09/27/320/3068360/utang-pemerintah-tembus-rp8-461-triliun-jelang-jokowi-lengser-Bo9IQ5r7Bv.jpegJAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintahan Presiden Jokowi mencapai Rp8.461,93 triliun per Agustus 2024. Utang pemerintah turun Rp40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp8.502,69 triliun. Adapun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun menjadi 38,49%. Rasio utang ada Juli 2024 sebesar 38,68%. BACA JUGA: Prabowo Bakal Tarik Utang Rp775 Triliun di 2025, Kelas Menengah Kena Imbas? Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran atau penarikan utang baru mencapai Rp291,9 triliun hingga 31 Agustus 2024. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan utang yang realisasi sampai dengan 31 Agustus 2024 adalah Rp347,6 triliun atau 53,6% dari target APBN. Pembiayaan utang tersebut terdiri dari SBN Rp310,4 triliun atau 46,6% dari target APBN dan pinjaman (neto) Rp37,2 triliun, serta pembiayaan non utang Rp55,7 triliun. BACA JUGA: BUMN Punya Utang Rp6.957 Triliun, Ini Rinciannya “Tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar kita merealisasikan 310,4 triliun, kita menerima incoming inflow dari pasar SBN, kita lihat incoming flow ke emerging market sudah pulih, kita bisa memperbaiki yields dan biaya utang kita,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024. Wamenkeu I menjelaskan, dengan demikian total pembiayaan anggaran tersebut mencapai Rp291,9 triliun di akhir Agustus 2024. "Kita terus mengukur supaya pembiayaan 2024 bisa dilakukan secara prudent dan mempertimbangkan outlook defisit APBN serta kondisi likuiditas pemerintah," ujarnya. Adapun ketika kita nanti memasuki kuartal IV, Kemenkeu akan terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuartal I 2025. Menurut Suahasil, pemenuhan target pembiayaan akan diupayakan akan terus on track dengan cost of fund yang terkendali.JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintahan Presiden Jokowi mencapai Rp8.461,93 triliun per Agustus 2024. Utang pemerintah turun Rp40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp8.502,69 triliun. Adapun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun menjadi 38,49%. Rasio utang ada Juli 2024 sebesar 38,68%. BACA JUGA: Prabowo Bakal Tarik Utang Rp775 Triliun di 2025, Kelas Menengah Kena Imbas? Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran atau penarikan utang baru mencapai Rp291,9 triliun hingga 31 Agustus 2024. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan utang yang realisasi sampai dengan 31 Agustus 2024 adalah Rp347,6 triliun atau 53,6% dari target APBN. Pembiayaan utang tersebut terdiri dari SBN Rp310,4 triliun atau 46,6% dari target APBN dan pinjaman (neto) Rp37,2 triliun, serta pembiayaan non utang Rp55,7 triliun. BACA JUGA: BUMN Punya Utang Rp6.957 Triliun, Ini Rinciannya “Tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar kita merealisasikan 310,4 triliun, kita menerima incoming inflow dari pasar SBN, kita lihat incoming flow ke emerging market sudah pulih, kita bisa memperbaiki yields dan biaya utang kita,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024. Wamenkeu I menjelaskan, dengan demikian total pembiayaan anggaran tersebut mencapai Rp291,9 triliun di akhir Agustus 2024. "Kita terus mengukur supaya pembiayaan 2024 bisa dilakukan secara prudent dan mempertimbangkan outlook defisit APBN serta kondisi likuiditas pemerintah," ujarnya. Adapun ketika kita nanti memasuki kuartal IV, Kemenkeu akan terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuartal I 2025. Menurut Suahasil, pemenuhan target pembiayaan akan diupayakan akan terus on track dengan cost of fund yang terkendali.