Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal susunan kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.https://economy.okezone.com/read/2024/10/11/320/3073613/jokowi-ungkap-pelantikan-menteri-prabowo-21-oktober-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2024/10/11/320/3073613/jokowi-ungkap-pelantikan-menteri-prabowo-21-oktober-2024https://economy.okezone.com/read/2024/10/11/320/3073613/jokowi-ungkap-pelantikan-menteri-prabowo-21-oktober-2024Jum'at 11 Oktober 2024 19:06 WIBBinti MufaridaPresiden Jokowi soal Pelantikan Menteri (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/10/11/320/3073613/jokowi-ungkap-pelantikan-menteri-prabowo-21-oktober-2024-nDzrUIk6a8.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal susunan kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Jokowi meminta agar masyarakat menantikannya setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Diketahui, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada Minggu, 20 Oktober 2024. BACA JUGA: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5%, Jokowi: Kita Sering Lupa Bersyukur Sementara, pelantikan kabinetnya dikabarkan dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024. "Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi menteri-menterinya akan dilantik," kata Jokowi saat menghadiri CEO Forum di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8xMS8xLzE4NTk3Mi8zL1pfaEpaNXFnbjJv" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Jokowi menambahkan, jika ingin tahu susunan kabinet Prabowo bisa bertanya langsung kepada Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Diketahui, Muzani juga hadir dalam acara tersebut. BACA JUGA: Proyek Strategis Jokowi di Kawasan Industri Batang Rampung Awal 2025 "Kalau mau tau menterinya siapa-siapa tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu, karena orang akan langsung negativisme tadi, saya ikut-ikut, intervensi, ndak," kata Jokowi. Lebih lanjut, dia tidak pernah mau diintervensi urusan hak prerogatifnya sebagai Presiden. Karena itu, dia juga tidak mau ikut campur urusan kabinet Prabowo. "Jadi sama, saya tidak mau ikut-ikutan, tapi kalau ditanya ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya saya enggak akan jawab," tegasnya. Jokowi mengatakan, meski sudah makan bareng dengan Prabowo, dia tidak mau mengganggu hak prerogatif Presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun mendatang.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal susunan kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Jokowi meminta agar masyarakat menantikannya setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Diketahui, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada Minggu, 20 Oktober 2024. BACA JUGA: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5%, Jokowi: Kita Sering Lupa Bersyukur Sementara, pelantikan kabinetnya dikabarkan dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024. "Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi menteri-menterinya akan dilantik," kata Jokowi saat menghadiri CEO Forum di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8xMS8xLzE4NTk3Mi8zL1pfaEpaNXFnbjJv" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Jokowi menambahkan, jika ingin tahu susunan kabinet Prabowo bisa bertanya langsung kepada Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Diketahui, Muzani juga hadir dalam acara tersebut. BACA JUGA: Proyek Strategis Jokowi di Kawasan Industri Batang Rampung Awal 2025 "Kalau mau tau menterinya siapa-siapa tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu, karena orang akan langsung negativisme tadi, saya ikut-ikut, intervensi, ndak," kata Jokowi. Lebih lanjut, dia tidak pernah mau diintervensi urusan hak prerogatifnya sebagai Presiden. Karena itu, dia juga tidak mau ikut campur urusan kabinet Prabowo. "Jadi sama, saya tidak mau ikut-ikutan, tapi kalau ditanya ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya saya enggak akan jawab," tegasnya. Jokowi mengatakan, meski sudah makan bareng dengan Prabowo, dia tidak mau mengganggu hak prerogatif Presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun mendatang.