Manipulasi data kemiskinan hingga penyaluran BLT yang tak tepat sasaran menjadi tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Subianto.https://economy.okezone.com/read/2024/10/31/320/3080589/manipulasi-data-kemiskinan-hingga-blt-tak-tepat-sasaran-jadi-tantangan-prabowoidhttps://economy.okezone.com/read/2024/10/31/320/3080589/manipulasi-data-kemiskinan-hingga-blt-tak-tepat-sasaran-jadi-tantangan-prabowohttps://economy.okezone.com/read/2024/10/31/320/3080589/manipulasi-data-kemiskinan-hingga-blt-tak-tepat-sasaran-jadi-tantangan-prabowoKamis 31 Oktober 2024 05:45 WIBMuhammad Refi SandiManipulasi data kemiskinan jadi tantangan Presiden Prabowo (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/10/31/320/3080589/manipulasi-data-kemiskinan-hingga-blt-tak-tepat-sasaran-jadi-tantangan-prabowo-k4tt6IGIua.jpgJAKARTA - Manipulasi data kemiskinan hingga penyaluran BLT yang tak tepat sasaran menjadi tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Subianto. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K), Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa sinkronisasi data kemiskinan hingga manipulasi data di daerah menjadi tantangan badan yang baru dibentuk era Prabowo-Gibran. BACA JUGA: Kemiskinan Masih Tinggi, Prabowo: Barus Berani Hadapi Tantangan "Pertama sinkronisasi data, data yang belom sinkron itu dulu begitu data sinkron maka kemudian sebetulnya kita bisa mencari jawaban-jawabannya. Jawabannya sudah ada, tapi karena datanya nggak sinkron sering kali ada tumpang tindih sudah ada solusinya, kementerian lain kasih solusi yang sama penganggaran jadi double," kata Budiman dalam program OneOnOne SindonewsTV di kawasan Jalan Maluku, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024) malam. BACA JUGA: Wejangan Perdana Presiden Prabowo untuk Pimpinan Parpol: Apa Kita Sadar Kemiskinan di Indonesia Masih Terlalu Besar? Selain singkronisasi data, pemerintah juga harus membenahi daftar penerima BLT yang belum tepat sasaran. Diperlukan pengencekan ulang alias check dan recheck dari daftar penerima BLT. "(Bantuan tidak tepat sasaran) itu juga salah satunya karena tidak ada data maka pemutakhiran data juga. Satu hal lagi program yang lain sering kali angka kemiskinan diubah, dimanipulasi sehingga perlu cek n ricek lagi di daerah jangan sampai kemudian dianggap berhasil turun padahal sebenarnya tidak turun," tambahnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8zMC8xLzE4NjQ0OS8zL1VSWVR4OVM2alJj" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Budiman pun mengutip pernyataan Prabowo Subianto soal penguraian dalam level birokrasi yang dapat membuat penanganan kemiskinan di Indonesia tepat dan cepat. "Pak Prabowo mengatakan dalam pembukaan sidang kabinet paripurna pertama beliau menyebut Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan mampu melakukan the bottlenecking melakukan penguraian penguraian di level birokrasi sehingga penanganan kemiskinan bisa dilakukan tepat dan cepat. Maka istilahnya adalah 'Badan Percepatan," ungkapnya.JAKARTA - Manipulasi data kemiskinan hingga penyaluran BLT yang tak tepat sasaran menjadi tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Subianto. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K), Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa sinkronisasi data kemiskinan hingga manipulasi data di daerah menjadi tantangan badan yang baru dibentuk era Prabowo-Gibran. BACA JUGA: Kemiskinan Masih Tinggi, Prabowo: Barus Berani Hadapi Tantangan "Pertama sinkronisasi data, data yang belom sinkron itu dulu begitu data sinkron maka kemudian sebetulnya kita bisa mencari jawaban-jawabannya. Jawabannya sudah ada, tapi karena datanya nggak sinkron sering kali ada tumpang tindih sudah ada solusinya, kementerian lain kasih solusi yang sama penganggaran jadi double," kata Budiman dalam program OneOnOne SindonewsTV di kawasan Jalan Maluku, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2024) malam. BACA JUGA: Wejangan Perdana Presiden Prabowo untuk Pimpinan Parpol: Apa Kita Sadar Kemiskinan di Indonesia Masih Terlalu Besar? Selain singkronisasi data, pemerintah juga harus membenahi daftar penerima BLT yang belum tepat sasaran. Diperlukan pengencekan ulang alias check dan recheck dari daftar penerima BLT. "(Bantuan tidak tepat sasaran) itu juga salah satunya karena tidak ada data maka pemutakhiran data juga. Satu hal lagi program yang lain sering kali angka kemiskinan diubah, dimanipulasi sehingga perlu cek n ricek lagi di daerah jangan sampai kemudian dianggap berhasil turun padahal sebenarnya tidak turun," tambahnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8zMC8xLzE4NjQ0OS8zL1VSWVR4OVM2alJj" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Budiman pun mengutip pernyataan Prabowo Subianto soal penguraian dalam level birokrasi yang dapat membuat penanganan kemiskinan di Indonesia tepat dan cepat. "Pak Prabowo mengatakan dalam pembukaan sidang kabinet paripurna pertama beliau menyebut Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan mampu melakukan the bottlenecking melakukan penguraian penguraian di level birokrasi sehingga penanganan kemiskinan bisa dilakukan tepat dan cepat. Maka istilahnya adalah 'Badan Percepatan," ungkapnya.