Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subiantohttps://economy.okezone.com/read/2024/11/03/470/3081395/nasib-ikn-yang-tak-lagi-prioritas-ini-4-fakta-menariknyaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/03/470/3081395/nasib-ikn-yang-tak-lagi-prioritas-ini-4-fakta-menariknyahttps://economy.okezone.com/read/2024/11/03/470/3081395/nasib-ikn-yang-tak-lagi-prioritas-ini-4-fakta-menariknyaMinggu 03 November 2024 09:17 WIBZahra Indah SafiraPembangunan IKN tak lagi jadi prioritas di pemerintahan Prabowo (Foto: Setpres)https://img.okezone.com/content/2024/11/02/470/3081395/nasib-ikn-yang-tak-lagi-prioritas-ini-4-fakta-menariknya-qv7YgVwh4g.jpgJAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut. Meski proyek besar ini masih dilanjutkan, pemerintah kini lebih berfokus pada program-program yang dinilai lebih mendesak, seperti swasembada pangan. Hal ini diharapkan untuk memperkuat ketahanan dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Berikut ini sejumlah fakta menarik terkait nasib terbaru proyek IKN yang sudah dirangkum Okezone, Minggu (3/11/2024): BACA JUGA: Prabowo Bakal Rampungkan Pembangunan IKN dalam 4 Tahun 1. Lebih Prioritas pada Swasembada Pangan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah program swasembada pangan. Program ini didahulukan sebagai sebuah langkah yang dianggap penting untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat ketahanan pangan domestik. "Prioritasnya kan sekarang swasembada pangan. IKN tetap. Tapi kan sudah diputuskan (target swasembada pangan). Apapun yang sudah diputuskan, ya sudah," kata Dody. Menurut Dody, meskipun pembangunan IKN tetap berjalan tetapi kecepatan proyek ini dikurangi agar anggaran dan energi dapat lebih diarahkan ke program-program yang mendukung swasembada pangan. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa perlu mengutamakan ketahanan pangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik global yang dapat mengganggu rantai pasok pangan internasional. BACA JUGA: Prabowo Berencana Rampungkan Pembangunan IKN Dalam 4 Tahun 2. Fokus pada Pembangunan Kantor Legislatif dan Yudikatif Dengan adanya pengurangan anggaran dari Rp41,95 triliun menjadi Rp9,11 triliun, kini pembangunan diprioritaskan hanya pada fasilitas-fasilitas tertentu. Dijelaskan bahwa alokasi dana yang lebih kecil mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam pembangunan. Pembangunan akhirnya difokuskan pada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Ini mencerminkan strategi pemerintah untuk lebih menekankan pembangunan kantor pemerintahan utama, sembari menunda proyek-proyek lain di kawasan IKN hingga kondisi keuangan dan anggaran lebih memungkinkan. "Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tambah Dody. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8xMS8xLzE4NTk3Mi8zL1pfaEpaNXFnbjJv" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> 3. Target Rampung dalam 4 Tahun Meski bukan lagi prioritas utama, tetapi pemerintah memiliki target ambisius untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu 4 tahun. Presiden Prabowo berharap, pada Agustus 2028, sidang paripurna DPR/MPR sudah dapat dilaksanakan di IKN. Selain itu, ia juga menginginkan agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2029 bisa diselenggarakan di IKN. Target ini mencerminkan keyakinan pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek IKN terutama fasilitas legislatif dan yudikatif yang diharapkan rampung sebelum masa jabatannya berakhir. 4. Basuki Hadimuljono Ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN Sebagai bagian dari restrukturisasi kepemimpinan, Presiden Prabowo resmi mengusulkan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa Surat Presiden terkait penunjukan Basuki sudah diterima DPR dan tengah menunggu disposisi pimpinan. Basuki, yang berpengalaman di bidang infrastruktur, diharapkan dapat memimpin kelanjutan pembangunan IKN dengan strategi dan efisiensi yang lebih baik, meski anggaran yang tersedia kini lebih terbatas.JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut. Meski proyek besar ini masih dilanjutkan, pemerintah kini lebih berfokus pada program-program yang dinilai lebih mendesak, seperti swasembada pangan. Hal ini diharapkan untuk memperkuat ketahanan dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Berikut ini sejumlah fakta menarik terkait nasib terbaru proyek IKN yang sudah dirangkum Okezone, Minggu (3/11/2024): BACA JUGA: Prabowo Bakal Rampungkan Pembangunan IKN dalam 4 Tahun 1. Lebih Prioritas pada Swasembada Pangan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah program swasembada pangan. Program ini didahulukan sebagai sebuah langkah yang dianggap penting untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat ketahanan pangan domestik. "Prioritasnya kan sekarang swasembada pangan. IKN tetap. Tapi kan sudah diputuskan (target swasembada pangan). Apapun yang sudah diputuskan, ya sudah," kata Dody. Menurut Dody, meskipun pembangunan IKN tetap berjalan tetapi kecepatan proyek ini dikurangi agar anggaran dan energi dapat lebih diarahkan ke program-program yang mendukung swasembada pangan. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa perlu mengutamakan ketahanan pangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik global yang dapat mengganggu rantai pasok pangan internasional. BACA JUGA: Prabowo Berencana Rampungkan Pembangunan IKN Dalam 4 Tahun 2. Fokus pada Pembangunan Kantor Legislatif dan Yudikatif Dengan adanya pengurangan anggaran dari Rp41,95 triliun menjadi Rp9,11 triliun, kini pembangunan diprioritaskan hanya pada fasilitas-fasilitas tertentu. Dijelaskan bahwa alokasi dana yang lebih kecil mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam pembangunan. Pembangunan akhirnya difokuskan pada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Ini mencerminkan strategi pemerintah untuk lebih menekankan pembangunan kantor pemerintahan utama, sembari menunda proyek-proyek lain di kawasan IKN hingga kondisi keuangan dan anggaran lebih memungkinkan. "Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tambah Dody. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8xMS8xLzE4NTk3Mi8zL1pfaEpaNXFnbjJv" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> 3. Target Rampung dalam 4 Tahun Meski bukan lagi prioritas utama, tetapi pemerintah memiliki target ambisius untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu 4 tahun. Presiden Prabowo berharap, pada Agustus 2028, sidang paripurna DPR/MPR sudah dapat dilaksanakan di IKN. Selain itu, ia juga menginginkan agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2029 bisa diselenggarakan di IKN. Target ini mencerminkan keyakinan pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek IKN terutama fasilitas legislatif dan yudikatif yang diharapkan rampung sebelum masa jabatannya berakhir. 4. Basuki Hadimuljono Ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN Sebagai bagian dari restrukturisasi kepemimpinan, Presiden Prabowo resmi mengusulkan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa Surat Presiden terkait penunjukan Basuki sudah diterima DPR dan tengah menunggu disposisi pimpinan. Basuki, yang berpengalaman di bidang infrastruktur, diharapkan dapat memimpin kelanjutan pembangunan IKN dengan strategi dan efisiensi yang lebih baik, meski anggaran yang tersedia kini lebih terbatas.