Presiden Prabowo berencana menghapus utang kredit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).https://economy.okezone.com/read/2024/11/04/320/3082080/soal-utang-umkm-dihapus-erick-thohir-bumn-dukung-program-presiden-prabowoidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/04/320/3082080/soal-utang-umkm-dihapus-erick-thohir-bumn-dukung-program-presiden-prabowohttps://economy.okezone.com/read/2024/11/04/320/3082080/soal-utang-umkm-dihapus-erick-thohir-bumn-dukung-program-presiden-prabowoSenin 04 November 2024 17:08 WIBKurniasih Miftakhul JannahRespons Erick Thohir soal wacana pemutihan utang pelaku UMKM (Foto: BUMN)https://img.okezone.com/content/2024/11/04/320/3082080/soal-utang-umkm-dihapus-erick-thohir-bumn-dukung-program-presiden-prabowo-ThZ3SdpeOS.jpgJAKARTA - Presiden Prabowo berencana menghapus utang kredit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wacana ini pun mendapat respons dari Menteri BUMN Erick Thohir. BACA JUGA: Utang UMKM Diputihkan, Pinjaman ke Bank BUMN Capai Rp8,7 Triliun Dia menyatakan peraturan pemerintah terkait penghapusan utang UMKM tengah digodok agar payung hukumnya lebih jelas. Menurut Erick, hal itu sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil langkah penting dalam membantu program-program pemerintah di bidang pertanian, sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK). BACA JUGA: Kebijakan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN Segera Berlaku "Kami memperlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara punya dasar yang kuat. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang hal itu lagi dirancang, dan yang pasti semangatnya sama dan ingin mendukung, yakni dengan buku hapus tagih terhadap kredit macet para petani dan UMKM di bidang pertanian ini, kita terus mendorong program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, terutama swasembada pangan bisa diakselerasi," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, DPR di Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Menurut Erick, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Hingga saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun. "Kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci. Misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan. Usulannya apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan kurang lebih kalau bisa dengan track record lima tahun, tidak dua tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat,” ucapnya.JAKARTA - Presiden Prabowo berencana menghapus utang kredit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wacana ini pun mendapat respons dari Menteri BUMN Erick Thohir. BACA JUGA: Utang UMKM Diputihkan, Pinjaman ke Bank BUMN Capai Rp8,7 Triliun Dia menyatakan peraturan pemerintah terkait penghapusan utang UMKM tengah digodok agar payung hukumnya lebih jelas. Menurut Erick, hal itu sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil langkah penting dalam membantu program-program pemerintah di bidang pertanian, sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK). BACA JUGA: Kebijakan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN Segera Berlaku "Kami memperlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara punya dasar yang kuat. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang hal itu lagi dirancang, dan yang pasti semangatnya sama dan ingin mendukung, yakni dengan buku hapus tagih terhadap kredit macet para petani dan UMKM di bidang pertanian ini, kita terus mendorong program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, terutama swasembada pangan bisa diakselerasi," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, DPR di Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Menurut Erick, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Hingga saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun. "Kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci. Misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan. Usulannya apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan kurang lebih kalau bisa dengan track record lima tahun, tidak dua tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat,” ucapnya.