Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional akan mendirikan Satuan Pelayanan Gizi (SP).https://economy.okezone.com/read/2024/11/05/320/3082607/muluskan-program-makan-gratis-erick-thohir-bentuk-satuan-pelayanan-giziidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/05/320/3082607/muluskan-program-makan-gratis-erick-thohir-bentuk-satuan-pelayanan-gizihttps://economy.okezone.com/read/2024/11/05/320/3082607/muluskan-program-makan-gratis-erick-thohir-bentuk-satuan-pelayanan-giziSelasa 05 November 2024 21:18 WIBSuparjo RamalanErick Thohir bentuk Satuan Pelayanan Gizi (Foto: BUMN)https://img.okezone.com/content/2024/11/05/320/3082607/muluskan-program-makan-gratis-erick-thohir-bentuk-satuan-pelayanan-gizi-LFIWN9tdIN.jpgJAKARTA - Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional akan mendirikan Satuan Pelayanan Gizi (SP). Pelayanan Gizi dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat. Pembentukan SP mulai dibahas oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Erick menyampaikan, kolaborasi Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional untuk merealisasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. BACA JUGA: Wapres Gibran Tinjau Pasar Tradisional Kahayan hingga Program Makan Bergizi di Palangka Raya "Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Dia menyebut, poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi. Melalui SP, ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni hari Senin-Jumat. BACA JUGA: Tingkatkan Gizi Masyarakat, Korlantas Polri Galakkan Program Jumat Berkah "Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," paparnya. Adapun, pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3 miliar-Rp5 miliar, dimana dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8yNS8xLzE4NjMyMi8zL2xsSnZNbDVOeERz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lalu, perusahaan pelat merah, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta. Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah. "SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ungkap Erick.JAKARTA - Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional akan mendirikan Satuan Pelayanan Gizi (SP). Pelayanan Gizi dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat. Pembentukan SP mulai dibahas oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Erick menyampaikan, kolaborasi Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional untuk merealisasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. BACA JUGA: Wapres Gibran Tinjau Pasar Tradisional Kahayan hingga Program Makan Bergizi di Palangka Raya "Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Dia menyebut, poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi. Melalui SP, ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni hari Senin-Jumat. BACA JUGA: Tingkatkan Gizi Masyarakat, Korlantas Polri Galakkan Program Jumat Berkah "Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," paparnya. Adapun, pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3 miliar-Rp5 miliar, dimana dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8yNS8xLzE4NjMyMi8zL2xsSnZNbDVOeERz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lalu, perusahaan pelat merah, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta. Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah. "SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ungkap Erick.