Mentan meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mencopot manajer yang tak becushttps://economy.okezone.com/read/2024/11/08/320/3083660/mentan-minta-bos-pupuk-indonesia-copot-pejabat-yang-tak-becusidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/08/320/3083660/mentan-minta-bos-pupuk-indonesia-copot-pejabat-yang-tak-becushttps://economy.okezone.com/read/2024/11/08/320/3083660/mentan-minta-bos-pupuk-indonesia-copot-pejabat-yang-tak-becusJum'at 08 November 2024 16:01 WIBTangguh YudhaMentan Amran Minta Dirut Pupuk Indonesia Pecat Manajer yang Tak Becus Urus Distribusi Pupuk. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2024/11/08/320/3083660/mentan-minta-bos-pupuk-indonesia-copot-pejabat-yang-tak-becus-fJbzepYdJq.jpgJAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Permintaan disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024. Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat ada salah satu kepala desa yang mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. BACA JUGA: Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Cuma dengan KTP Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mencopot pejabat bersangkutan. "Pak Dirut, tolong managernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar," tegas Amran, Jumat (8/11/2024). BACA JUGA: Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Sulut, Cegah Penyimpangan Amran sendiri mengaku heran mengapa masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal menurutnya, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan. Amran pun dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024) menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Mentan mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani. "Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct. Tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Permintaan disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024. Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat ada salah satu kepala desa yang mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. BACA JUGA: Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Cuma dengan KTP Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mencopot pejabat bersangkutan. "Pak Dirut, tolong managernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar," tegas Amran, Jumat (8/11/2024). BACA JUGA: Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Sulut, Cegah Penyimpangan Amran sendiri mengaku heran mengapa masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal menurutnya, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan. Amran pun dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024) menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Mentan mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani. "Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct. Tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.