Kemenkeu) menanggapi terkait fenomena sejumlah kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor sendiri.https://economy.okezone.com/read/2024/11/08/470/3083474/ada-menteri-prabowo-belum-punya-kantor-begini-kata-kemenkeuidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/08/470/3083474/ada-menteri-prabowo-belum-punya-kantor-begini-kata-kemenkeuhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/08/470/3083474/ada-menteri-prabowo-belum-punya-kantor-begini-kata-kemenkeuJum'at 08 November 2024 07:56 WIBAnggie AriestaKemenkeu soal Menteri Belum Punya Kantor (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/11/08/470/3083474/ada-menteri-prabowo-belum-punya-kantor-begini-kata-kemenkeu-vKLRrHLlXQ.jpegBANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi terkait fenomena sejumlah kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor sendiri. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk pengadaan gedung kementerian pada dasarnya pemerintah punya istilah untuk berfokus pada optimalisasi aset. BACA JUGA: Erick Thohir: Pembentukan BP Danantara Digagas 2 Tahun Lalu "Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK Standar Barang Sesuai Kebutuhan. Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," ungkap Rionald usai Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) malam. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8yNS80LzE4NjMyOS8zL1FlMTdjMmt2MDF3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurut Rionald, untuk mengutamakan optimalisasi aset, kementerian tersebut akan diberi opsi untuk menggunakan gedung seperti eks direktorat jenderalnya. BACA JUGA: Aset BLBI Bakal Dibangun Program 3 Juta Rumah "Ada, nanti saya bisa kasih data kepada kalian. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelas Rionald.Seperti diketahui, jumlah kementerian dan non-lembaga kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kementerian yang dipisah maupun beberapa lembaga non-kementerian baru yang dibentuk. Melihat fenomena tersebut, tentunya membutuhkan gedung perkantoran yang lebih banyak.BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi terkait fenomena sejumlah kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor sendiri. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk pengadaan gedung kementerian pada dasarnya pemerintah punya istilah untuk berfokus pada optimalisasi aset. BACA JUGA: Erick Thohir: Pembentukan BP Danantara Digagas 2 Tahun Lalu "Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK Standar Barang Sesuai Kebutuhan. Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," ungkap Rionald usai Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) malam. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8yNS80LzE4NjMyOS8zL1FlMTdjMmt2MDF3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurut Rionald, untuk mengutamakan optimalisasi aset, kementerian tersebut akan diberi opsi untuk menggunakan gedung seperti eks direktorat jenderalnya. BACA JUGA: Aset BLBI Bakal Dibangun Program 3 Juta Rumah "Ada, nanti saya bisa kasih data kepada kalian. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelas Rionald.Seperti diketahui, jumlah kementerian dan non-lembaga kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kementerian yang dipisah maupun beberapa lembaga non-kementerian baru yang dibentuk. Melihat fenomena tersebut, tentunya membutuhkan gedung perkantoran yang lebih banyak.