<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Menko AHY Soroti Urgensi Manajemen Risiko pada Pembangunan Infrastruktur</title><description>Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono  menekankan urgensi manajemen risiko pada pembangunan infrastruktur</description><link>https://economy.okezone.com/read/2024/11/11/470/3084528/menko-ahy-soroti-urgensi-manajemen-risiko-pada-pembangunan-infrastruktur</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2024/11/11/470/3084528/menko-ahy-soroti-urgensi-manajemen-risiko-pada-pembangunan-infrastruktur"/><item><title>Menko AHY Soroti Urgensi Manajemen Risiko pada Pembangunan Infrastruktur</title><link>https://economy.okezone.com/read/2024/11/11/470/3084528/menko-ahy-soroti-urgensi-manajemen-risiko-pada-pembangunan-infrastruktur</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2024/11/11/470/3084528/menko-ahy-soroti-urgensi-manajemen-risiko-pada-pembangunan-infrastruktur</guid><pubDate>Senin 11 November 2024 14:49 WIB</pubDate><dc:creator>Kurniasih Miftakhul Jannah</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/11/11/470/3084528/menko-ahy-soroti-urgensi-manajemen-risiko-pada-pembangunan-infrastruktur-INkIP70RBP.jpg" expression="full" type="image/jpeg">AHY tekankan urgensi manajemen risiko pada pembangunan infrastruktru (Foto: Kemenko Infrastruktur)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/11/11/470/3084528/menko-ahy-soroti-urgensi-manajemen-risiko-pada-pembangunan-infrastruktur-INkIP70RBP.jpg</image><title>AHY tekankan urgensi manajemen risiko pada pembangunan infrastruktru (Foto: Kemenko Infrastruktur)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan urgensi manajemen risiko pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dia sampaikan saat memberikan keynote speech pada acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum yang mengusung tema &amp;ldquo;Urgensi Pelaksanaan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MPRN) yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Sanur, Bali.
&quot;Forum ini sangatlah penting karena membahas bagaimana kita bisa mewujudkan komitmen bersama untuk memitigasi risiko, untuk melakukan manajemen risiko dari semua aspek pembangunan nasional,&quot; ujar Menko AHY, Senin (11/11/2024).

BACA JUGA:
Bertemu Dubes AS, AHY Perkuat Kerja Sama Infrastruktur


Terkait manajemen risiko, Menko AHY menjelaskan bahwa kita juga menemui  trilema pembangunan infrastruktur, trilema antara atensi, utilitas, dan juga keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan dan perbaikan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu isu pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, kualitas pembangunan, ketersediaan dan pemerataan.

BACA JUGA:
AHY Dorong Transformasi Infrastruktur Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8%


&amp;ldquo;Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penerapan dan penyiapan peraturan pelaksanaan MPRN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) mulai dari tataran strategis hingga operasional,&amp;rdquo; jelas Menko AHY.Sebagai penutup, Menko AHY mengingatkan untuk mencegah adanya  kebocoran, bukan hanya dari pembiayaan, melainkan juga dari efisiensi.  Hal ini dapat dilakukan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang  baik, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah serta dikawal  dengan regulasi dan kebijakan yang tepat.
Plt. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad  Yusuf Ateh di forum yang sama menjelaskan, pembangunan nasional bersifat  lintas sektoral sehingga isu-isu yang ditemukan tidak dapat  diselesaikan sendiri oleh suatu institusi itu. Untuk itu, setiap  institusi pemerintah dan badan usaha perlu menerapkan MRPN agar  permasalahan pembangunan lintas sektoral yang ada selama ini dapat  segera diatasi.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Kartika Wirjoatmodjo,  Wamen BUMN, Ernadhi Sudarmanto, Sekretaris Utama BPKP, Aksanul Khaq  ANGGOTA III BPK, dan Dewa Made Indra, Sekda Prov Bali, serta para  pejabat pendamping lainnya.
</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan urgensi manajemen risiko pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dia sampaikan saat memberikan keynote speech pada acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum yang mengusung tema &amp;ldquo;Urgensi Pelaksanaan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MPRN) yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Sanur, Bali.
&quot;Forum ini sangatlah penting karena membahas bagaimana kita bisa mewujudkan komitmen bersama untuk memitigasi risiko, untuk melakukan manajemen risiko dari semua aspek pembangunan nasional,&quot; ujar Menko AHY, Senin (11/11/2024).

BACA JUGA:
Bertemu Dubes AS, AHY Perkuat Kerja Sama Infrastruktur


Terkait manajemen risiko, Menko AHY menjelaskan bahwa kita juga menemui  trilema pembangunan infrastruktur, trilema antara atensi, utilitas, dan juga keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan dan perbaikan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu isu pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, kualitas pembangunan, ketersediaan dan pemerataan.

BACA JUGA:
AHY Dorong Transformasi Infrastruktur Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8%


&amp;ldquo;Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penerapan dan penyiapan peraturan pelaksanaan MPRN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) mulai dari tataran strategis hingga operasional,&amp;rdquo; jelas Menko AHY.Sebagai penutup, Menko AHY mengingatkan untuk mencegah adanya  kebocoran, bukan hanya dari pembiayaan, melainkan juga dari efisiensi.  Hal ini dapat dilakukan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang  baik, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah serta dikawal  dengan regulasi dan kebijakan yang tepat.
Plt. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad  Yusuf Ateh di forum yang sama menjelaskan, pembangunan nasional bersifat  lintas sektoral sehingga isu-isu yang ditemukan tidak dapat  diselesaikan sendiri oleh suatu institusi itu. Untuk itu, setiap  institusi pemerintah dan badan usaha perlu menerapkan MRPN agar  permasalahan pembangunan lintas sektoral yang ada selama ini dapat  segera diatasi.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Kartika Wirjoatmodjo,  Wamen BUMN, Ernadhi Sudarmanto, Sekretaris Utama BPKP, Aksanul Khaq  ANGGOTA III BPK, dan Dewa Made Indra, Sekda Prov Bali, serta para  pejabat pendamping lainnya.
</content:encoded></item></channel></rss>
