Pemerintah bakal membangun rumah susun (rusun) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).https://economy.okezone.com/read/2024/11/12/470/3084807/3-rusun-bakal-dibangun-di-jakarta-pusat-tanpa-apbnidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/12/470/3084807/3-rusun-bakal-dibangun-di-jakarta-pusat-tanpa-apbnhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/12/470/3084807/3-rusun-bakal-dibangun-di-jakarta-pusat-tanpa-apbnSelasa 12 November 2024 11:21 WIBIqbal Dwi PurnamaPemerintah bakal bangun rusun tanpa APBN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/11/12/470/3084807/3-rusun-bakal-dibangun-di-jakarta-pusat-tanpa-apbn-cZgjZf91jl.jpgJAKARTA - Pemerintah bakal membangun rumah susun (rusun) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rusun untuk MBR ini dibangun di Jakarta Pusat tanpa dana APBN. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar menjelaskan setelah berkoordinasi dengan Camat dan RW setempat, dirinya akan menggandeng sejumlah pengusaha untuk membangun tiga tower Rusun setinggi 4 lantai dengan kapasitas 12 kepala keluarga. BACA JUGA: Maruarar Sirait Bakal Bangun 2 Tower Rusun di Papua Pegunungan "Ya rencananya di daerah sini (Johar Baru) akan kami bangun tiga tower Rusun untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kami ingin bangun gedung atau Rusun persis seperti Rusun Buddha Tzu Chi yang sudah ada sebelumnya," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (12/11/2024). Menurut Menteri PKP, bangunan Rusun ramah lingkungan yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi bisa dilaksanakan di kawasan yang padat penduduk. Konsep sederhana yang ditawarkan adalah masyarakat yang memiliki tanah dan tinggal berdekatan diberi bantuan Rusun. Masing-masing kepala keluarga kemudian dipindahkan sementara dan dibangun Rusun di atas tanah yang ada. BACA JUGA: Penerima Rusun Gratis Tidak Boleh Dijual! Setiap kepala keluarga akan mendapatkan unit hunian berdasarkan luas tanah yang dimiliki dan mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dan layak huni. "Kalau bisa Rusun yang dibangun lebih rapi dan layak huni serta memiliki ventilasi udara yang baik," katanya. Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menekankan bahwa dana pembangunan Rusun tidak akan menggunakan dana APBN. Hal itu karena anggaran perumahan Kementerian PKP sangat minim dan terbatas sehingga dirinya lebih baik mendorong semangat gotong royong dari para pengusaha dan masyarakat yang diberi rejeki lebih untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni. "Dananya dari mana? Non APBN. Semuanya harus gotong royong membangun rumah rakyat. Saya juga mengajak teman-teman pengusaha dan siapa pun yang merasa terpanggil. Jadi dananya Non APBN, tanahnya punya rakyat, sertifikat alas haknya punya rame-rame bangunannya Rusun," pungkasnya.JAKARTA - Pemerintah bakal membangun rumah susun (rusun) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rusun untuk MBR ini dibangun di Jakarta Pusat tanpa dana APBN. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar menjelaskan setelah berkoordinasi dengan Camat dan RW setempat, dirinya akan menggandeng sejumlah pengusaha untuk membangun tiga tower Rusun setinggi 4 lantai dengan kapasitas 12 kepala keluarga. BACA JUGA: Maruarar Sirait Bakal Bangun 2 Tower Rusun di Papua Pegunungan "Ya rencananya di daerah sini (Johar Baru) akan kami bangun tiga tower Rusun untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kami ingin bangun gedung atau Rusun persis seperti Rusun Buddha Tzu Chi yang sudah ada sebelumnya," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (12/11/2024). Menurut Menteri PKP, bangunan Rusun ramah lingkungan yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi bisa dilaksanakan di kawasan yang padat penduduk. Konsep sederhana yang ditawarkan adalah masyarakat yang memiliki tanah dan tinggal berdekatan diberi bantuan Rusun. Masing-masing kepala keluarga kemudian dipindahkan sementara dan dibangun Rusun di atas tanah yang ada. BACA JUGA: Penerima Rusun Gratis Tidak Boleh Dijual! Setiap kepala keluarga akan mendapatkan unit hunian berdasarkan luas tanah yang dimiliki dan mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dan layak huni. "Kalau bisa Rusun yang dibangun lebih rapi dan layak huni serta memiliki ventilasi udara yang baik," katanya. Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menekankan bahwa dana pembangunan Rusun tidak akan menggunakan dana APBN. Hal itu karena anggaran perumahan Kementerian PKP sangat minim dan terbatas sehingga dirinya lebih baik mendorong semangat gotong royong dari para pengusaha dan masyarakat yang diberi rejeki lebih untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni. "Dananya dari mana? Non APBN. Semuanya harus gotong royong membangun rumah rakyat. Saya juga mengajak teman-teman pengusaha dan siapa pun yang merasa terpanggil. Jadi dananya Non APBN, tanahnya punya rakyat, sertifikat alas haknya punya rame-rame bangunannya Rusun," pungkasnya.