Maruarar Sirait yakin harga rumah masyarakat bisa segera turun.https://economy.okezone.com/read/2024/11/15/470/3086056/siap-siap-harga-rumah-di-ri-bakal-turunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/15/470/3086056/siap-siap-harga-rumah-di-ri-bakal-turunhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/15/470/3086056/siap-siap-harga-rumah-di-ri-bakal-turunJum'at 15 November 2024 12:21 WIBIqbal Dwi PurnamaSiap-siap harga rumah segera turun (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/11/15/470/3086056/siap-siap-harga-rumah-di-ri-bakal-turun-ScbMJiO4AC.jpgJAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yakin harga rumah masyarakat bisa segera turun. Harga rumah bisa lebih murah karena ada potongan pajak dan penghapusan BPHTP (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Maruarar menegaskan dalam menurunkan harga jual rumah kepada masyarakat yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak. BACA JUGA: Harga Rumah Ditargetkan Turun di Era Pemerintahan Prabowo "Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/11/2024). BACA JUGA: Harga Rumah Bakal Lebih Mahal Tahun Depan, Ini Penyebabnya Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya. "Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program Tiga Juta Rumah bisa disampaikan lagi," kata Menteri Ara.Ditambahkan Menteri Ara, selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR. "Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Menteri Ara.JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yakin harga rumah masyarakat bisa segera turun. Harga rumah bisa lebih murah karena ada potongan pajak dan penghapusan BPHTP (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Maruarar menegaskan dalam menurunkan harga jual rumah kepada masyarakat yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak. BACA JUGA: Harga Rumah Ditargetkan Turun di Era Pemerintahan Prabowo "Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/11/2024). BACA JUGA: Harga Rumah Bakal Lebih Mahal Tahun Depan, Ini Penyebabnya Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya. "Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program Tiga Juta Rumah bisa disampaikan lagi," kata Menteri Ara.Ditambahkan Menteri Ara, selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR. "Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Menteri Ara.