Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2024/11/17/320/3086352/4-fakta-mengejutkan-ada-ratusan-tambang-ilegal-di-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/17/320/3086352/4-fakta-mengejutkan-ada-ratusan-tambang-ilegal-di-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2024/11/17/320/3086352/4-fakta-mengejutkan-ada-ratusan-tambang-ilegal-di-indonesiaMinggu 17 November 2024 05:08 WIBZahra Indah SafiraAda ratusan tambang ilegal di Indonesia (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2024/11/16/320/3086352/4-fakta-mengejutkan-ada-ratusan-tambang-ilegal-di-indonesia-cektEdCAD3.jpegJAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia. Hingga tahun 2023, sebanyak 128 laporan tambang tanpa izin atau PETI (Pertambangan Tanpa Izin) telah diterima, yang tersebar di berbagai wilayah. Tak hanya mengandalkan pelaporan, Kementerian ESDM juga telah menyusun sejumlah langkah penindakan dan kebijakan untuk menangani masalah ini. BACA JUGA: Temuan BPK 4 Perusahaan Tambang Tak Berizin, Bahlil Tindak Tegas Berikut adalah fakta menarik mengenai tambang ilegal di Indonesia yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (17/11/2024): 1. Ada 128 Tambang Ilegal Kementerian ESDM mengidentifikasi sebanyak 128 laporan tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa laporan ini berasal dari beberapa wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Selatan, dan Riau, dengan distribusi laporan paling tinggi berada di Riau dan Sumatera Selatan. Data ini diperoleh dari laporan kepolisian dan keterangan ahli, yang menunjukkan tingginya angka aktivitas pertambangan tanpa izin. BACA JUGA: 16 Pengusaha Tambang Siap Bangun Taman Safari di IKN 2. Akan Kena Sanksi Maksimal Rp100 Miliar Pemerintah akan memberlakukan sanksi berat bagi individu atau perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaku pertambangan ilegal dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun serta denda maksimal sebesar Rp100 miliar. Sanksi ini juga berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang menyalahgunakan izinnya untuk kegiatan produksi di luar ketentuan. 3. Ada 3 Solusi dari Kementerian ESDM Kementerian ESDM telah merumuskan tiga solusi untuk menangani pertambangan ilegal. Pertama, pemerintah membatasi pergerakan tambang tanpa izin melalui digitalisasi dengan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), sehingga penjualan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin resmi. Kedua, melakukan formalisasi dengan memberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi lokasi tambang ilegal yang memenuhi persyaratan. Ketiga, penegakan hukum melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran. 4. Ada 4 Tim Satgas Untuk memperkuat pengawasan, empat tim satgas akan dibentuk dengan dukungan Komisi VII DPR RI. Tim-tim satgas ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk menangani berbagai jenis pelanggaran di sektor energi dan sumber daya mineral Keempat tim ini meliputi : - Satgas Penanganan Tambang Ilegal dengan Ditjen Minerba sebagai leading sector - Satgas Pengeboran Minyak Ilegal di bawah Ditjen Migas - Satgas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang diawasi oleh BPH Migas - Satgas Pelanggaran Pencurian Listrik yang dikelola Ditjen Gatrik. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas pertambangan ilegal dan melindungi sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi yang merugikan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjaga stabilitas lingkungan serta meningkatkan transparansi dan penegakan hukum dalam sektor pertambangan.JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia. Hingga tahun 2023, sebanyak 128 laporan tambang tanpa izin atau PETI (Pertambangan Tanpa Izin) telah diterima, yang tersebar di berbagai wilayah. Tak hanya mengandalkan pelaporan, Kementerian ESDM juga telah menyusun sejumlah langkah penindakan dan kebijakan untuk menangani masalah ini. BACA JUGA: Temuan BPK 4 Perusahaan Tambang Tak Berizin, Bahlil Tindak Tegas Berikut adalah fakta menarik mengenai tambang ilegal di Indonesia yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (17/11/2024): 1. Ada 128 Tambang Ilegal Kementerian ESDM mengidentifikasi sebanyak 128 laporan tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa laporan ini berasal dari beberapa wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Selatan, dan Riau, dengan distribusi laporan paling tinggi berada di Riau dan Sumatera Selatan. Data ini diperoleh dari laporan kepolisian dan keterangan ahli, yang menunjukkan tingginya angka aktivitas pertambangan tanpa izin. BACA JUGA: 16 Pengusaha Tambang Siap Bangun Taman Safari di IKN 2. Akan Kena Sanksi Maksimal Rp100 Miliar Pemerintah akan memberlakukan sanksi berat bagi individu atau perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaku pertambangan ilegal dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun serta denda maksimal sebesar Rp100 miliar. Sanksi ini juga berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang menyalahgunakan izinnya untuk kegiatan produksi di luar ketentuan. 3. Ada 3 Solusi dari Kementerian ESDM Kementerian ESDM telah merumuskan tiga solusi untuk menangani pertambangan ilegal. Pertama, pemerintah membatasi pergerakan tambang tanpa izin melalui digitalisasi dengan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), sehingga penjualan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin resmi. Kedua, melakukan formalisasi dengan memberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi lokasi tambang ilegal yang memenuhi persyaratan. Ketiga, penegakan hukum melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran. 4. Ada 4 Tim Satgas Untuk memperkuat pengawasan, empat tim satgas akan dibentuk dengan dukungan Komisi VII DPR RI. Tim-tim satgas ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk menangani berbagai jenis pelanggaran di sektor energi dan sumber daya mineral Keempat tim ini meliputi : - Satgas Penanganan Tambang Ilegal dengan Ditjen Minerba sebagai leading sector - Satgas Pengeboran Minyak Ilegal di bawah Ditjen Migas - Satgas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang diawasi oleh BPH Migas - Satgas Pelanggaran Pencurian Listrik yang dikelola Ditjen Gatrik. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas pertambangan ilegal dan melindungi sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi yang merugikan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjaga stabilitas lingkungan serta meningkatkan transparansi dan penegakan hukum dalam sektor pertambangan.