Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dinilai merugikan masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2024/11/20/320/3087739/ppn-12-di-2025-buruh-minta-ump-naik-10idhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/20/320/3087739/ppn-12-di-2025-buruh-minta-ump-naik-10https://economy.okezone.com/read/2024/11/20/320/3087739/ppn-12-di-2025-buruh-minta-ump-naik-10Rabu 20 November 2024 12:46 WIBTangguh YudhaPPN 12%, Buruh Minta UMP Naik 10% (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/11/20/320/3087739/ppn-12-di-2025-buruh-minta-ump-naik-10-lYvldawk5w.jpgJAKARTA - Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dinilai merugikan masyarakat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh pun buka suara dengan memberi 4 poin tuntutan. Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, tuntutan dilayangkan mengingat kenaikan PPN 12% akan berdampak pada harga barang dan jasa yang semakin mahal. Akibatnya daya beli masyarakat merosot, dan dampaknya menjalar pada berbagai sektor. “Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor,” ujar Said Iqbal dikutip dari pernyataan resminya pada Rabu (20/11/2024). BACA JUGA: 5 Juta Buruh Demo Tolak PPN Naik Jadi 12%, Perburuk Daya Beli Merespons kebijakan yang dinilai merugikan ini, Said Iqbal menyatakan bahwa KSPI dan Partai Buruh memberi tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut: 1. Menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10% agar daya beli masyarakat meningkat 2. Menetapkan upah minimum sektoral yang sesuai dengan kebutuhan tiap sektor 3. Membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12% 4. Meningkatkan rasio pajak bukan dengan membebani rakyat kecil, tetapi dengan memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya. BACA JUGA: Tarif PPN Naik Jadi 12% di 2025, Sri Mulyani: Bukan Membabi Buta Said Iqbal mengatakan, jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12% dan tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan tuntutan, pihaknya bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia. "Aksi ini direncanakan akan menghentikan produksi selama minimal 2 hari antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh," kata Said Iqbal. JAKARTA - Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dinilai merugikan masyarakat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh pun buka suara dengan memberi 4 poin tuntutan. Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, tuntutan dilayangkan mengingat kenaikan PPN 12% akan berdampak pada harga barang dan jasa yang semakin mahal. Akibatnya daya beli masyarakat merosot, dan dampaknya menjalar pada berbagai sektor. “Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor,” ujar Said Iqbal dikutip dari pernyataan resminya pada Rabu (20/11/2024). BACA JUGA: 5 Juta Buruh Demo Tolak PPN Naik Jadi 12%, Perburuk Daya Beli Merespons kebijakan yang dinilai merugikan ini, Said Iqbal menyatakan bahwa KSPI dan Partai Buruh memberi tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut: 1. Menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10% agar daya beli masyarakat meningkat 2. Menetapkan upah minimum sektoral yang sesuai dengan kebutuhan tiap sektor 3. Membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12% 4. Meningkatkan rasio pajak bukan dengan membebani rakyat kecil, tetapi dengan memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya. BACA JUGA: Tarif PPN Naik Jadi 12% di 2025, Sri Mulyani: Bukan Membabi Buta Said Iqbal mengatakan, jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12% dan tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan tuntutan, pihaknya bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia. "Aksi ini direncanakan akan menghentikan produksi selama minimal 2 hari antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh," kata Said Iqbal.