Kapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah?https://economy.okezone.com/read/2024/11/21/320/3088124/kapan-pihak-leasing-tidak-boleh-menarik-kendaraan-nasabahidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/21/320/3088124/kapan-pihak-leasing-tidak-boleh-menarik-kendaraan-nasabahhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/21/320/3088124/kapan-pihak-leasing-tidak-boleh-menarik-kendaraan-nasabahKamis 21 November 2024 12:53 WIBCahyo YuliantoKapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/11/21/320/3088124/kapan-pihak-leasing-tidak-boleh-menarik-kendaraan-nasabah-OiQn6LWiCp.jpgJAKARTA - Kapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah? ini penjelasannya. Kendaraan bermotor kerap kali menjadi jaminan saat seseorang mengajukan pinjaman kepada penyedia layanan keuangan seperti bank dan sejenisnya. Dengan kata lain, kendaraan tersebut menjadi syarat agar debitur (peminjam) aka memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran tepat waktu pada kreditur (pemberi pinjaman/leasing). BACA JUGA: Apa yang Terjadi Jika Motor Ditarik Leasing? Namun karena satu dan lain hal, debitur kerap kali tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu. Hal ini biasanya terjadi karena kelalaian atau karena ada hal lain yang mengganggu proses pembayaran. Karena kredit yang macet ini, pihak leasing biasanya akan melakukan penarikan terhadap kendaran yang menjadi jaminan sebelumnya. Lalu kapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah? BACA JUGA: Mudahnya Pengajuan di MNC Leasing, Solusi untuk Pembiayaan Bisnis Hal-hal tentang jaminan pinjaman seperti ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penarikan bisa dilakukan apabila nasabah telah ingkar janji dalam melakukan pembayaran. Namun meski begitu, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan leasing terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu aturan tersebut menjadi multitafsir. Sebagian ahli menafsirkan bahwa ketika kredit macet penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor harus melalui pengadilan. Akan tetapi sebagian lainnya menganggap bahwa berdasarkan undang-undang, pemilik benda memiliki wewenang untuk melakukan penarikan sendiri oleh debt collector. Oleh karena itu, pada tahun 2019 lahirlah keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 untuk memperkuat aturan hukum penarikan kendaraan bermotor. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jika wanprestasi tidak boleh ditetapkan secara sepihak dan jaminan fidusia tidak boleh dieksekusi langsung meski sudah memiliki sertifikat jaminan. Untuk bisa melakukan penarikan jaminan, pihak leasing perlu menyepakati telebih dahulu dengan nasabah bahwa telah ada cedera pada perjanjian yang menyangkut kendaraan tersebut. Jika tercapai kesepakatan, maka leasing dapat langsung menarik kendaran yang menjadi jaminan. Namun apabila tidak mencapai kesepakatan, maka pelaksanaan eksekusi penarikan harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Adapun dalam peraturan tersebut juga dijelaskan apabila pihak leasing diizinkan melakukan penarikan apabila menunjukan sertifikat jaminan fidusia, adanya surat kuasa (apabila dilakukan debt collector pihak ketiga), adanya kartu sertifikat profesi (apabila dilakukan debt collector pihak ketiga), dan juga tanda pengenal. Penarikan kendaraan pun harus melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, leasing perlu memberikan peringatan atau pengumuman jatuh tempo terlebih dahulu. Setelah diberi peringatan, maka leasing perlu melakukan penagihan untuk bisa melunasi pinjaman. Jika nasabah belum juga melakukan pembayaran, maka leasing bisa melakukan penarikan sesuai dengan prosedur yang diatur. Setelah penarikan, pihak leasing dapat memberikan masa tenggang sekitar 2 minggu agar kendaraan bisa ditebus. Apabila sudah lewat jangka waktu, maka kendaraan nasabah akan menjadi hak milik leasing untuk bisa dijual kembali dengan sistem lelang.JAKARTA - Kapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah? ini penjelasannya. Kendaraan bermotor kerap kali menjadi jaminan saat seseorang mengajukan pinjaman kepada penyedia layanan keuangan seperti bank dan sejenisnya. Dengan kata lain, kendaraan tersebut menjadi syarat agar debitur (peminjam) aka memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran tepat waktu pada kreditur (pemberi pinjaman/leasing). BACA JUGA: Apa yang Terjadi Jika Motor Ditarik Leasing? Namun karena satu dan lain hal, debitur kerap kali tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu. Hal ini biasanya terjadi karena kelalaian atau karena ada hal lain yang mengganggu proses pembayaran. Karena kredit yang macet ini, pihak leasing biasanya akan melakukan penarikan terhadap kendaran yang menjadi jaminan sebelumnya. Lalu kapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah? BACA JUGA: Mudahnya Pengajuan di MNC Leasing, Solusi untuk Pembiayaan Bisnis Hal-hal tentang jaminan pinjaman seperti ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penarikan bisa dilakukan apabila nasabah telah ingkar janji dalam melakukan pembayaran. Namun meski begitu, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan leasing terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu aturan tersebut menjadi multitafsir. Sebagian ahli menafsirkan bahwa ketika kredit macet penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor harus melalui pengadilan. Akan tetapi sebagian lainnya menganggap bahwa berdasarkan undang-undang, pemilik benda memiliki wewenang untuk melakukan penarikan sendiri oleh debt collector. Oleh karena itu, pada tahun 2019 lahirlah keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 untuk memperkuat aturan hukum penarikan kendaraan bermotor. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jika wanprestasi tidak boleh ditetapkan secara sepihak dan jaminan fidusia tidak boleh dieksekusi langsung meski sudah memiliki sertifikat jaminan. Untuk bisa melakukan penarikan jaminan, pihak leasing perlu menyepakati telebih dahulu dengan nasabah bahwa telah ada cedera pada perjanjian yang menyangkut kendaraan tersebut. Jika tercapai kesepakatan, maka leasing dapat langsung menarik kendaran yang menjadi jaminan. Namun apabila tidak mencapai kesepakatan, maka pelaksanaan eksekusi penarikan harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Adapun dalam peraturan tersebut juga dijelaskan apabila pihak leasing diizinkan melakukan penarikan apabila menunjukan sertifikat jaminan fidusia, adanya surat kuasa (apabila dilakukan debt collector pihak ketiga), adanya kartu sertifikat profesi (apabila dilakukan debt collector pihak ketiga), dan juga tanda pengenal. Penarikan kendaraan pun harus melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, leasing perlu memberikan peringatan atau pengumuman jatuh tempo terlebih dahulu. Setelah diberi peringatan, maka leasing perlu melakukan penagihan untuk bisa melunasi pinjaman. Jika nasabah belum juga melakukan pembayaran, maka leasing bisa melakukan penarikan sesuai dengan prosedur yang diatur. Setelah penarikan, pihak leasing dapat memberikan masa tenggang sekitar 2 minggu agar kendaraan bisa ditebus. Apabila sudah lewat jangka waktu, maka kendaraan nasabah akan menjadi hak milik leasing untuk bisa dijual kembali dengan sistem lelang.