Yassierli menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari inihttps://economy.okezone.com/read/2024/11/25/320/3089411/prabowo-bahas-kenaikan-ump-2025-hari-iniidhttps://economy.okezone.com/read/2024/11/25/320/3089411/prabowo-bahas-kenaikan-ump-2025-hari-inihttps://economy.okezone.com/read/2024/11/25/320/3089411/prabowo-bahas-kenaikan-ump-2025-hari-iniSenin 25 November 2024 14:55 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Prabowo Bahas UMP 2025 Hari Ini. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2024/11/25/320/3089411/prabowo-bahas-kenaikan-ump-2025-hari-ini-Nc9bgzQrvE.jpgJAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Yassierli tiba sekitar pukul 14.11 WIB dengan mengenakan seragam Kemnaker. Yassierli mengaku ingin melaporkan terkait Kementerian Ketenagakerjaan kepada Presiden Prabowo yang baru saja kembali ke Tanah Air usai lawatan ke beberapa negara. BACA JUGA: Suswono Bertemu Habib Rizieq Shihab di Makkah, PKS: Pendukung Fanatik HRS Solid di Akar Rumput "Pembahasannya ya ini kan Pak Presiden baru pulang ada yang mau dilaporkan terkait dengan ketenagakerjaan sekalian update-update ingin dapat arahan dari beliau," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/12/2024). Dalam pertemuan tersebut, kata Yassierli, juga akan dibahas mengenai upah minimum provinsi (UMP). "Mungkin salah satunya (UMP), mungkin kita lihat aja," kata Yassierli. BACA JUGA: Kawal Suara RIDO, Perindo Jakbar Kumpulkan 176 Saksi Pilkada Meski begitu, Yassierli tidak merinci siapa saja menteri yang dipanggil juga oleh Presiden Prabowo ke istana hari ini. Terkait draf peraturan menteri ketenagakerjaan yang ditolak buruh tengang UMP, Yassierli menegaskan bahwa saat ini masih dirumuskan. "Kan masih dalam rumusan apanya yang mau ditolak kan belum selesai rumusannya," jelasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMS8yMi80LzE4NjgxMS8zL0VkcEp1b2VKMHMw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Yassierli menyebut bahwa rumusan terkait UMP nantinya harus mendapatkan persetujuan dan arahan dari Presiden Prabowo. Namun, dirinya tidak mau menyebutkan kapan akan diumumkan aturan tersebut. "Diumumkannya gabisa dijanjiin juga tergantung arahan beliau (Presiden). Tahun ini kondisi spesial karena ada putusan MK," ungkapnya.JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Yassierli tiba sekitar pukul 14.11 WIB dengan mengenakan seragam Kemnaker. Yassierli mengaku ingin melaporkan terkait Kementerian Ketenagakerjaan kepada Presiden Prabowo yang baru saja kembali ke Tanah Air usai lawatan ke beberapa negara. BACA JUGA: Suswono Bertemu Habib Rizieq Shihab di Makkah, PKS: Pendukung Fanatik HRS Solid di Akar Rumput "Pembahasannya ya ini kan Pak Presiden baru pulang ada yang mau dilaporkan terkait dengan ketenagakerjaan sekalian update-update ingin dapat arahan dari beliau," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/12/2024). Dalam pertemuan tersebut, kata Yassierli, juga akan dibahas mengenai upah minimum provinsi (UMP). "Mungkin salah satunya (UMP), mungkin kita lihat aja," kata Yassierli. BACA JUGA: Kawal Suara RIDO, Perindo Jakbar Kumpulkan 176 Saksi Pilkada Meski begitu, Yassierli tidak merinci siapa saja menteri yang dipanggil juga oleh Presiden Prabowo ke istana hari ini. Terkait draf peraturan menteri ketenagakerjaan yang ditolak buruh tengang UMP, Yassierli menegaskan bahwa saat ini masih dirumuskan. "Kan masih dalam rumusan apanya yang mau ditolak kan belum selesai rumusannya," jelasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMS8yMi80LzE4NjgxMS8zL0VkcEp1b2VKMHMw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Yassierli menyebut bahwa rumusan terkait UMP nantinya harus mendapatkan persetujuan dan arahan dari Presiden Prabowo. Namun, dirinya tidak mau menyebutkan kapan akan diumumkan aturan tersebut. "Diumumkannya gabisa dijanjiin juga tergantung arahan beliau (Presiden). Tahun ini kondisi spesial karena ada putusan MK," ungkapnya.