Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 memicu proteshttps://economy.okezone.com/read/2024/12/19/320/3096902/pajak-mencekik-trending-netizen-tolong-ppn-12-segera-dibatalkanidhttps://economy.okezone.com/read/2024/12/19/320/3096902/pajak-mencekik-trending-netizen-tolong-ppn-12-segera-dibatalkanhttps://economy.okezone.com/read/2024/12/19/320/3096902/pajak-mencekik-trending-netizen-tolong-ppn-12-segera-dibatalkanKamis 19 Desember 2024 13:01 WIBDwi Fitria NingsihPajak Mencekik Trending, Tolak PPN 12%. (Foto: Okezone.com/X)https://img.okezone.com/content/2024/12/19/320/3096902/pajak-mencekik-trending-netizen-tolong-ppn-12-segera-dibatalkan-kvzi0fYWbP.jpgJAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 memicu protes. Bukan hanya di media sosial, aksi demo menonlak PPN 12% juga disampaikan langsung hari ini. Tagar #PajakMencekik menjadi trending di platform media sosial X. Banyak warga yang menyuarakan pendapatnya dikarenakan khawatir terhadap dampak dari kebijakan ini. BACA JUGA: 820 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Tolak PPN 12 Persen di Istana Banyak warganet berpendapat bahwa kenaikan PPN akan semakin membebani masyarakat, terutama kaum menengah. Warga khawatir bahwa kenaikan tarif pajak ini akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Salah satu warganet berkomentar di platform X, “Dengan tarif pajak yang semakin tinggi, bagaimana masyarakat bisa bertahan? #PajakMencekik,” Senin (19/12/2024). BACA JUGA: Demo PPN 12%, Deterjen hingga Sabun Mandi Kena Kenaikan Pajak    “Semua lapisan masyarakat akan kena dampak akibat kenaikan PPN 12%. Termasuk Gen Z. Pemerintah harus segera batalkan kenaikan PPN,” komentar warganet lain. Komentar serupa bermunculan yang menunjukkan banyak sekali kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMi8wOS80LzE4NzAyNy8zL0tPOEo3U1hWY3hJ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pemerintah beralasan bahwa kenaikan PPN ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyesuaikan tarif dengan standar internasional. Namun, beberapa kelompok masyarakat telah memulai petisi online menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Mereka berharap suara kolektif ini dapat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut demi kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menjalin diskusi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik yang tidak memberatkan masyarakat, namun tetap mampu meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan.JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 memicu protes. Bukan hanya di media sosial, aksi demo menonlak PPN 12% juga disampaikan langsung hari ini. Tagar #PajakMencekik menjadi trending di platform media sosial X. Banyak warga yang menyuarakan pendapatnya dikarenakan khawatir terhadap dampak dari kebijakan ini. BACA JUGA: 820 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Tolak PPN 12 Persen di Istana Banyak warganet berpendapat bahwa kenaikan PPN akan semakin membebani masyarakat, terutama kaum menengah. Warga khawatir bahwa kenaikan tarif pajak ini akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Salah satu warganet berkomentar di platform X, “Dengan tarif pajak yang semakin tinggi, bagaimana masyarakat bisa bertahan? #PajakMencekik,” Senin (19/12/2024). BACA JUGA: Demo PPN 12%, Deterjen hingga Sabun Mandi Kena Kenaikan Pajak    “Semua lapisan masyarakat akan kena dampak akibat kenaikan PPN 12%. Termasuk Gen Z. Pemerintah harus segera batalkan kenaikan PPN,” komentar warganet lain. Komentar serupa bermunculan yang menunjukkan banyak sekali kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMi8wOS80LzE4NzAyNy8zL0tPOEo3U1hWY3hJ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pemerintah beralasan bahwa kenaikan PPN ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyesuaikan tarif dengan standar internasional. Namun, beberapa kelompok masyarakat telah memulai petisi online menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Mereka berharap suara kolektif ini dapat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut demi kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menjalin diskusi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik yang tidak memberatkan masyarakat, namun tetap mampu meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan.