Cak Imin menegaskan tak ada bantuan sosial (bansos) khusus untuk masyarakat terdampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.https://economy.okezone.com/read/2024/12/25/320/3098646/cak-imin-tegaskan-tak-ada-bansos-khusus-kenaikan-ppn-12idhttps://economy.okezone.com/read/2024/12/25/320/3098646/cak-imin-tegaskan-tak-ada-bansos-khusus-kenaikan-ppn-12https://economy.okezone.com/read/2024/12/25/320/3098646/cak-imin-tegaskan-tak-ada-bansos-khusus-kenaikan-ppn-12Rabu 25 Desember 2024 13:18 WIBBinti MufaridaCak Imin tegaskan tak ada bansos khusus PPN (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/12/25/320/3098646/cak-imin-tegaskan-tak-ada-bansos-khusus-kenaikan-ppn-12-8KiD8XLtce.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan tak ada bantuan sosial (bansos) khusus untuk masyarakat terdampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Menurutnya, kenaikan PPN sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. "Nggak ada. PPN tidak ada kaitannya dengan bansos khusus, karena memang dari 11 persen naik menjadi 12 persen itu betul-betul sudah diseleksi ya," tegas Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024). BACA JUGA: Daftar Bansos PKH Lewat HP, Jangan Lupa Siapkan KTP 1. Kenaikan PPN untuk barang mewah Cak Imin juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan barang-barang yang akan terdampak PPN 12%. Pasalnya, pemerintah akan tetap ingin agar ekonomi masyarakat tetap tumbuh. "Mana yang tidak boleh naik, mana yang naik. Sehingga memungkinkan untuk tetap tumbuh, ekonomi, melindungi dan memfasilitasi. Dan uang tambahannya untuk keperluan subsidi semua jenis," pungkasnya. BACA JUGA: Penyaluran Bansos Akan Gunakan Data Tunggal 2. Tanggapan Mensos Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga menegaskan bahwa saat ini belum ada program bansos khusus untuk masyarakat yang terdampak kenaikan PPN 12%. “Belum ada (bantuan khusus untuk masyarakat terdampak PPN 12%),” kata Gus Ipul di Kantornya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8zMS8xLzE4NjQ2OC8zLzZ0bzZzY0ZvRVhV" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> 3. Penyaluran bansos tepat waktu Namun demikian, Gus Ipul menekankan pentingnya penyerapan anggaran bansos yang tepat waktu. Menurutnya, percepatan penyaluran bansos, terutama pada triwulan ketiga, akan sangat membantu daya beli masyarakat. "Kalau penyerapan itu tepat waktu itu sangat membantu daya beli masyarakat. Misalnya ya, misalnya triwulan ketiga itu bisa kita salurkan lebih cepat, itu akan sangat membantu," ujarnya. 4. Jumlah penerima bansos Saat ini, terdapat sekitar 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima berbagai jenis program bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan untuk pelatihan dan rehabilitasi. "Kita kan ada 21 juta KK atau KPM, Keluarga Penerima Manfaat, yang kita berikan berbagai program. Baik itu bansos maupun program Keluarga Harapan. Permakanan untuk lansia, permakanan untuk penyandang disabilitas, juga ada bantuan-bantuan untuk pelatihan, segala macam untuk rehabilitasi," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan tak ada bantuan sosial (bansos) khusus untuk masyarakat terdampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Menurutnya, kenaikan PPN sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. "Nggak ada. PPN tidak ada kaitannya dengan bansos khusus, karena memang dari 11 persen naik menjadi 12 persen itu betul-betul sudah diseleksi ya," tegas Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024). BACA JUGA: Daftar Bansos PKH Lewat HP, Jangan Lupa Siapkan KTP 1. Kenaikan PPN untuk barang mewah Cak Imin juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan barang-barang yang akan terdampak PPN 12%. Pasalnya, pemerintah akan tetap ingin agar ekonomi masyarakat tetap tumbuh. "Mana yang tidak boleh naik, mana yang naik. Sehingga memungkinkan untuk tetap tumbuh, ekonomi, melindungi dan memfasilitasi. Dan uang tambahannya untuk keperluan subsidi semua jenis," pungkasnya. BACA JUGA: Penyaluran Bansos Akan Gunakan Data Tunggal 2. Tanggapan Mensos Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga menegaskan bahwa saat ini belum ada program bansos khusus untuk masyarakat yang terdampak kenaikan PPN 12%. “Belum ada (bantuan khusus untuk masyarakat terdampak PPN 12%),” kata Gus Ipul di Kantornya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8zMS8xLzE4NjQ2OC8zLzZ0bzZzY0ZvRVhV" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> 3. Penyaluran bansos tepat waktu Namun demikian, Gus Ipul menekankan pentingnya penyerapan anggaran bansos yang tepat waktu. Menurutnya, percepatan penyaluran bansos, terutama pada triwulan ketiga, akan sangat membantu daya beli masyarakat. "Kalau penyerapan itu tepat waktu itu sangat membantu daya beli masyarakat. Misalnya ya, misalnya triwulan ketiga itu bisa kita salurkan lebih cepat, itu akan sangat membantu," ujarnya. 4. Jumlah penerima bansos Saat ini, terdapat sekitar 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima berbagai jenis program bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan untuk pelatihan dan rehabilitasi. "Kita kan ada 21 juta KK atau KPM, Keluarga Penerima Manfaat, yang kita berikan berbagai program. Baik itu bansos maupun program Keluarga Harapan. Permakanan untuk lansia, permakanan untuk penyandang disabilitas, juga ada bantuan-bantuan untuk pelatihan, segala macam untuk rehabilitasi," pungkasnya.