Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN tuntas. https://economy.okezone.com/read/2025/01/25/320/3107687/erick-thohir-sebut-peluncuran-danantara-usai-ruu-bumn-tuntasidhttps://economy.okezone.com/read/2025/01/25/320/3107687/erick-thohir-sebut-peluncuran-danantara-usai-ruu-bumn-tuntashttps://economy.okezone.com/read/2025/01/25/320/3107687/erick-thohir-sebut-peluncuran-danantara-usai-ruu-bumn-tuntasSabtu 25 Januari 2025 07:43 WIBKurniasih Miftakhul JannahErick Thohir Sebut Peluncuran Danantara Usai RUU BUMN Tuntas (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/01/25/320/3107687/erick-lkg4_large.jpgJAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN tuntas. “Iya, seperti itu (diluncurkan setelah RUU BUMN), tunggu saja,” ujar Erick Thohir dilansir Antara, Sabtu (25/1/2025). 1. RUU BUMN Erick menyampaikan bahwa BPI Danantara akan menjadi salah satu substansi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Akan tetapi, kajian perihal Danantara dalam RUU BUMN akan dilakukan oleh DPR, sebab RUU BUMN merupakan RUU inisiatif DPR. “Strukturnya seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick. 2. Percepatan RUU BUMN Erick Thohir kembali menegaskan bahwa Kementerian BUMN mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR RI yang akan melakukan percepatan pembahasan RUU BUMN. Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1), juga disimpulkan bahwa kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun. Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional. “Seperti yang saya sampaikan, saya menyambut positif karena memang sesuai dengan visi Bapak Presiden (Prabowo Subianto), bagaimana pengelolaan dan penggabungan aset BUMN bisa menjadi bagian membangun negara yang mandiri,” ucap Erick. JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN tuntas. “Iya, seperti itu (diluncurkan setelah RUU BUMN), tunggu saja,” ujar Erick Thohir dilansir Antara, Sabtu (25/1/2025). 1. RUU BUMN Erick menyampaikan bahwa BPI Danantara akan menjadi salah satu substansi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Akan tetapi, kajian perihal Danantara dalam RUU BUMN akan dilakukan oleh DPR, sebab RUU BUMN merupakan RUU inisiatif DPR. “Strukturnya seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick. 2. Percepatan RUU BUMN Erick Thohir kembali menegaskan bahwa Kementerian BUMN mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR RI yang akan melakukan percepatan pembahasan RUU BUMN. Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1), juga disimpulkan bahwa kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun. Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional. “Seperti yang saya sampaikan, saya menyambut positif karena memang sesuai dengan visi Bapak Presiden (Prabowo Subianto), bagaimana pengelolaan dan penggabungan aset BUMN bisa menjadi bagian membangun negara yang mandiri,” ucap Erick.