Terdapat beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terkena efisiensi atau pemotongan anggaran di tahun 2025. Data ini berdasarkan aturan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. https://economy.okezone.com/read/2025/01/31/320/3109475/daftar-16-kementerian-dan-lembaga-yang-tak-kena-pemotongan-anggaran-2025-ada-kpk-hingga-badan-giziidhttps://economy.okezone.com/read/2025/01/31/320/3109475/daftar-16-kementerian-dan-lembaga-yang-tak-kena-pemotongan-anggaran-2025-ada-kpk-hingga-badan-gizihttps://economy.okezone.com/read/2025/01/31/320/3109475/daftar-16-kementerian-dan-lembaga-yang-tak-kena-pemotongan-anggaran-2025-ada-kpk-hingga-badan-giziJum'at 31 Januari 2025 18:15 WIBAnggie AriestaDaftar 16 Kementerian dan Lembaga yang Tak Kena Pemotongan Anggaran 2025, Ada KPK hingga Badan Gizi (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2025/01/31/320/3109475/apbn-BUkF_large.jpgJAKARTA - Terdapat beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terkena efisiensi atau pemotongan APBN di tahun 2025. Data ini berdasarkan aturan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 1. Efisiensi APBN Efisiensi anggaran belanja tersebut sekiranya sebesar Rp256,1 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang berisi rincian daftar K/L yang tidak terkena dan termasuk efisiensi beserta nominalnya. Berdasarkan Lampiran Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif tidak terkena efisiensi anggaran. 2. Kementerian yang Anggarannya Tidak Dipangkas Berikut daftar 16 K/L yang tidak terkena efisiensi anggaran di 2025 yang dikutip Jumat (31/1/2025). - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Mahkamah Agung (MA) - Kejaksaan Republik Indonesia - Kementerian Pertahanan - Kepolisian Negara Republik Indonesia - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Bendahara Umum Negara - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - Badan Intelijen Negara - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Mahkamah Konstitusi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Badan Gizi Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif JAKARTA - Terdapat beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terkena efisiensi atau pemotongan APBN di tahun 2025. Data ini berdasarkan aturan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 1. Efisiensi APBN Efisiensi anggaran belanja tersebut sekiranya sebesar Rp256,1 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang berisi rincian daftar K/L yang tidak terkena dan termasuk efisiensi beserta nominalnya. Berdasarkan Lampiran Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif tidak terkena efisiensi anggaran. 2. Kementerian yang Anggarannya Tidak Dipangkas Berikut daftar 16 K/L yang tidak terkena efisiensi anggaran di 2025 yang dikutip Jumat (31/1/2025). - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Mahkamah Agung (MA) - Kejaksaan Republik Indonesia - Kementerian Pertahanan - Kepolisian Negara Republik Indonesia - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Bendahara Umum Negara - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - Badan Intelijen Negara - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Mahkamah Konstitusi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Badan Gizi Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif