Komisi VI DPR RI melakukan rapat bersama dengan pemerintah membahas RUU BUMN, hari ini https://economy.okezone.com/read/2025/02/01/320/3109707/ruu-bumn-belum-disahkan-komisi-vi-masih-perumusanidhttps://economy.okezone.com/read/2025/02/01/320/3109707/ruu-bumn-belum-disahkan-komisi-vi-masih-perumusanhttps://economy.okezone.com/read/2025/02/01/320/3109707/ruu-bumn-belum-disahkan-komisi-vi-masih-perumusanSabtu 01 Februari 2025 16:31 WIBDinar Fitra MaghiszhaDPR dan Pemerintah Masih Merumuskan RUU BUMN. (Foto: Okezone.com/DPR)https://img.okezone.com/content/2025/02/01/320/3109707/grafik-4V6z_large.jpgJAKARTA - Komisi VI DPR RI melakukan rapat bersama dengan pemerintah membahas RUU BUMN, hari ini. Agenda Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI dilakukan bersama Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI. 1. Bahas RUU BUMN  Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengonfirmasi pembahasan RUU BUMN berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) BUMN.  Pembahasan DIM RUU BUMN dilakukan untuk menginventarisir masalah suatu peraturan atau undang-undang sebelum diterbitkan. "Iya (DIM), panitia kerja (Panja)," kata Anggia kepada Okezone.com, Sabtu (1/2/2025). 2. RUU BUMN Masih Perumusan Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnandito Ganinduto menambahkan pembahasan DIM RUU BUMN diambil untuk membahas perumusan dan sinkronisasi. Firnandito memastikan belum terdapat pengesahan RUU BUMN di hari ini. "Belum (Disahkan). Masih pembahasan perumusan dan sinkronisasi," kata Firnandito.    3. Daftar DIM BUMN Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyodorkan daftar inventarisasi masalah (DIM) perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR saat rapat kerja. DIM yang diberikan Erick Thohir merupakan topik utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.   Erick Thohir memastikan daftar DIM sudah didasarkan atas pandangan Presiden.  “Dalam kesempatan ini agenda penyampaian pandangan Presiden dan penyerahan daftar inventisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN,” ujar Erick, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Erick menjelaskan, Kementerian BUMN sebelumnya sudah memberikan naskah akademik RUU BUMN kepada Presiden. Sebagai tindaklanjut, Kepala Negara menugaskan kepada Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi untuk mewakili pemerintah membahas RUU tersebut.  “Pada kesempatan yang baik ini, kami mengambil positif dan menyampaikan apresiasi kepada para Anggota Dewan yang terhormat atas penyampaian usulan RUU BUMN yang dimaksud,” ujar Erick. “Semoga hasil kerja keras para anggota dewan ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” katanya.  JAKARTA - Komisi VI DPR RI melakukan rapat bersama dengan pemerintah membahas RUU BUMN, hari ini. Agenda Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI dilakukan bersama Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI. 1. Bahas RUU BUMN  Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengonfirmasi pembahasan RUU BUMN berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) BUMN.  Pembahasan DIM RUU BUMN dilakukan untuk menginventarisir masalah suatu peraturan atau undang-undang sebelum diterbitkan. "Iya (DIM), panitia kerja (Panja)," kata Anggia kepada Okezone.com, Sabtu (1/2/2025). 2. RUU BUMN Masih Perumusan Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Firnandito Ganinduto menambahkan pembahasan DIM RUU BUMN diambil untuk membahas perumusan dan sinkronisasi. Firnandito memastikan belum terdapat pengesahan RUU BUMN di hari ini. "Belum (Disahkan). Masih pembahasan perumusan dan sinkronisasi," kata Firnandito.    3. Daftar DIM BUMN Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyodorkan daftar inventarisasi masalah (DIM) perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR saat rapat kerja. DIM yang diberikan Erick Thohir merupakan topik utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.   Erick Thohir memastikan daftar DIM sudah didasarkan atas pandangan Presiden.  “Dalam kesempatan ini agenda penyampaian pandangan Presiden dan penyerahan daftar inventisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN,” ujar Erick, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Erick menjelaskan, Kementerian BUMN sebelumnya sudah memberikan naskah akademik RUU BUMN kepada Presiden. Sebagai tindaklanjut, Kepala Negara menugaskan kepada Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi untuk mewakili pemerintah membahas RUU tersebut.  “Pada kesempatan yang baik ini, kami mengambil positif dan menyampaikan apresiasi kepada para Anggota Dewan yang terhormat atas penyampaian usulan RUU BUMN yang dimaksud,” ujar Erick. “Semoga hasil kerja keras para anggota dewan ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” katanya.