Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era Presiden Prabowo penuh dengan tantangan https://economy.okezone.com/read/2025/02/02/320/3109087/5-fakta-prabowo-efisiensi-anggaran-rp256-triliun-di-apbn-2025idhttps://economy.okezone.com/read/2025/02/02/320/3109087/5-fakta-prabowo-efisiensi-anggaran-rp256-triliun-di-apbn-2025https://economy.okezone.com/read/2025/02/02/320/3109087/5-fakta-prabowo-efisiensi-anggaran-rp256-triliun-di-apbn-2025Minggu 02 Februari 2025 09:11 WIBFeby NovaliusAPBN di era Presiden Prabowo penuh dengan tantangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2025/01/30/320/3109087/apbn-mIuU_large.jpgJAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era Presiden Prabowo penuh dengan tantangan. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus utak-atik mengatur uang negara supaya semua program prioritas Prabowo bisa berjalan.   Pemangkasan anggaran pun akan dilakukan diberbagai pos belanja pemerintah. Di sisi lainnya juga, Prabowo dihadapkan dengan masalah kebocoran anggaran serta menyelaraskan belanja fiskal di tengah tekanan utang jatuh tempo yang meningkat tajam pada 2025 hingga 2027.  Okezone pun merangkum fakta menarik soal APBN Prabowo dan utak-atik anggaran untuk menjalankan semua program prioritas Kepala Negara, Minggu (2/2/2025):  1. Prabowo Minta K/L Efisiensi Anggaran hingga Rp256 Triliun  Menteri Keuangan ( Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. 2. Pangkas Anggaran di 16 Pos Belanja Guna mengakomodir arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%.  Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) yang diminta untuk diefisiensikan sebesar 90%, kegiatan seremonial 56,9%, rapat, seminar, dan sejenisnya 45%, kajian dan analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40%.  Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 21,6%, jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,9%, peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, serta belanja lainnya 59,1%.    3. Efisiensi Harus Segera Dilaporkan  Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025. Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri. 4. Utang Jatuh Tempo “Nah sekarang kita lihat di RAPBN 2025 ya, RAPBN 2025 utang jatuh temponya naik dua kali lipat jadi Rp850 triliun, ini akan berlanjut di 2026 sebesar Rp850 triliun lagi, terakhir di 2027 sebesar Rp850 triliun. Pendekatan anggaran kita cash basis jadi artinya berapa penerimaan berapa belanja sisanya dibayar oleh defisit hutang ya,” ujar Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki. Yanuar juga menjelaskan bahwa lonjakan beban utang akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo. Dalam sistem anggaran berbasis kas, pembayaran utang jatuh tempo harus ditutup melalui penerbitan utang baru, yang secara signifikan menyempitkan ruang fiskal untuk belanja lainnya. “Problemnya adalah problemnya di 2025, 2026, 2027, belanja rutin kita naik karena hutang jatuh tempo kita naik tajam akibat dari COVID. Jadi, kalau kita lihat hutang kita, hutang kita net kenaikan terbesar itu terjadi di 2020,” jelasnya. 5. Program Makan Bergizi Gratis  Yanuar menilai, program andalan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), juga akan menghadapi tantangan pendanaan.  “Nah belanjanya naik karena hutan jadi artinya ruang untuk belanja rutin dan ekspansi fiskal harus ada yang mengalah ekspansi fiskal harus mengalah, ekspansi fiskal ini apa? Ya salah satunya soal bansos, belum (program) Pak Prabowo nama MBG,” tambahnya. JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era Presiden Prabowo penuh dengan tantangan. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus utak-atik mengatur uang negara supaya semua program prioritas Prabowo bisa berjalan.   Pemangkasan anggaran pun akan dilakukan diberbagai pos belanja pemerintah. Di sisi lainnya juga, Prabowo dihadapkan dengan masalah kebocoran anggaran serta menyelaraskan belanja fiskal di tengah tekanan utang jatuh tempo yang meningkat tajam pada 2025 hingga 2027.  Okezone pun merangkum fakta menarik soal APBN Prabowo dan utak-atik anggaran untuk menjalankan semua program prioritas Kepala Negara, Minggu (2/2/2025):  1. Prabowo Minta K/L Efisiensi Anggaran hingga Rp256 Triliun  Menteri Keuangan ( Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. 2. Pangkas Anggaran di 16 Pos Belanja Guna mengakomodir arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%.  Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) yang diminta untuk diefisiensikan sebesar 90%, kegiatan seremonial 56,9%, rapat, seminar, dan sejenisnya 45%, kajian dan analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40%.  Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 21,6%, jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,9%, peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, serta belanja lainnya 59,1%.    3. Efisiensi Harus Segera Dilaporkan  Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025. Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri. 4. Utang Jatuh Tempo “Nah sekarang kita lihat di RAPBN 2025 ya, RAPBN 2025 utang jatuh temponya naik dua kali lipat jadi Rp850 triliun, ini akan berlanjut di 2026 sebesar Rp850 triliun lagi, terakhir di 2027 sebesar Rp850 triliun. Pendekatan anggaran kita cash basis jadi artinya berapa penerimaan berapa belanja sisanya dibayar oleh defisit hutang ya,” ujar Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki. Yanuar juga menjelaskan bahwa lonjakan beban utang akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo. Dalam sistem anggaran berbasis kas, pembayaran utang jatuh tempo harus ditutup melalui penerbitan utang baru, yang secara signifikan menyempitkan ruang fiskal untuk belanja lainnya. “Problemnya adalah problemnya di 2025, 2026, 2027, belanja rutin kita naik karena hutang jatuh tempo kita naik tajam akibat dari COVID. Jadi, kalau kita lihat hutang kita, hutang kita net kenaikan terbesar itu terjadi di 2020,” jelasnya. 5. Program Makan Bergizi Gratis  Yanuar menilai, program andalan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), juga akan menghadapi tantangan pendanaan.  “Nah belanjanya naik karena hutan jadi artinya ruang untuk belanja rutin dan ekspansi fiskal harus ada yang mengalah ekspansi fiskal harus mengalah, ekspansi fiskal ini apa? Ya salah satunya soal bansos, belum (program) Pak Prabowo nama MBG,” tambahnya.