Keputusan Menteri Bahlil Lahadalia yang melarang penyaluran LPG 3 kg ke warung pengecer justru menimbulkan keresahan https://economy.okezone.com/read/2025/02/07/320/3111465/ada-yang-aneh-bahlil-diminta-cek-distribusi-lpg-3-kg-dari-pangkalan-ke-pengeceridhttps://economy.okezone.com/read/2025/02/07/320/3111465/ada-yang-aneh-bahlil-diminta-cek-distribusi-lpg-3-kg-dari-pangkalan-ke-pengecerhttps://economy.okezone.com/read/2025/02/07/320/3111465/ada-yang-aneh-bahlil-diminta-cek-distribusi-lpg-3-kg-dari-pangkalan-ke-pengecerJum'at 07 Februari 2025 06:24 WIBDanandaya Arya putraAsosiasi IUMKM Tidak Terima dengan Keputusan Bahlil Melarang Pengecer Berjualan Gas Elpiji 3 Kg. (Foto: Okezone.com/Pertamina)https://img.okezone.com/content/2025/02/07/320/3111465/gas_elpiji-Cb4P_large.jpgJAKARTA - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang melarang penyaluran LPG 3 kg ke warung pengecer justru menimbulkan keresahan. Niat agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli di pangkalan ketimbang di warung kelontong, justru membuat antrean sangat panjang di pangkalan.  Asosiasi IUMKM Sandi Suwardi Hasan merasa tidak terima dengan keputusan tersebut. Meski sudah ada kebijakan baru saat ini, justru keputusan Bahlil sebelumnya menyudutkan para warung kelontong.  Dia menyebut, harga jual di warung kelontong sudah sesuai dengan modal yang harus keluarkan ketika harus datang ke pangkalan. "Sebetulnya jalur distribusinya jangan kemudian dipotong langsung di pengecer karena jarak tempuh pengecer kadang dia harus ngambil sendiri ke pangkalan, kemudian ada ongkos transportasi. Tiba-tiba yang divonis bersalah oleh Pak Menteri pengecer tuh," kata Sandi dalam program interupsi di Inews TV, Jumat (7/2/2025). 1. Sayangkan Keputusan Bahlil Seharusnya, sebelum berfikir menertibkan penjualan gas LPG 3 Kg di warung kelontong, Bahlil kata dia lebih baik mempelajari jalur distribusi ke pangkalan. Sebab para pengecer biasanya menyetok gas melon hanya 5-10. "Sebetulnya pemain utamanya di pangkalan siapa sih berapa orang yang punya pangkalan ini siapa saja yang punya, itu dulu ditertibkan," tuturnya. Setelah hal tersebut rampung, alangkah lebih mudah menertibkan rumah yang seharusnya bukan penerima manfaat subsidi gas 3 kg. "Jangan kemudian yang disidak yang 3 kg dulu, yang 12 kg karena lebih mudah lebih mudah untuk menemukan ini 'oh ini orang kaya nih penghasilannya lebih dari 15 juta pakai 3 kg' ini lebih mudah, karena lebih sedikit," ucapnya.   2. Prabowo Ambil Sikap Adapun setelah adanya kegaduhan akibat kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam rangka penjualan gas LPG 3 kg. Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat disinggung polemik kelangkaan gas LPG belakangan ini. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden ihwal hal tersebut pada Senin (3/2) tadi malam. "Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). JAKARTA - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang melarang penyaluran LPG 3 kg ke warung pengecer justru menimbulkan keresahan. Niat agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli di pangkalan ketimbang di warung kelontong, justru membuat antrean sangat panjang di pangkalan.  Asosiasi IUMKM Sandi Suwardi Hasan merasa tidak terima dengan keputusan tersebut. Meski sudah ada kebijakan baru saat ini, justru keputusan Bahlil sebelumnya menyudutkan para warung kelontong.  Dia menyebut, harga jual di warung kelontong sudah sesuai dengan modal yang harus keluarkan ketika harus datang ke pangkalan. "Sebetulnya jalur distribusinya jangan kemudian dipotong langsung di pengecer karena jarak tempuh pengecer kadang dia harus ngambil sendiri ke pangkalan, kemudian ada ongkos transportasi. Tiba-tiba yang divonis bersalah oleh Pak Menteri pengecer tuh," kata Sandi dalam program interupsi di Inews TV, Jumat (7/2/2025). 1. Sayangkan Keputusan Bahlil Seharusnya, sebelum berfikir menertibkan penjualan gas LPG 3 Kg di warung kelontong, Bahlil kata dia lebih baik mempelajari jalur distribusi ke pangkalan. Sebab para pengecer biasanya menyetok gas melon hanya 5-10. "Sebetulnya pemain utamanya di pangkalan siapa sih berapa orang yang punya pangkalan ini siapa saja yang punya, itu dulu ditertibkan," tuturnya. Setelah hal tersebut rampung, alangkah lebih mudah menertibkan rumah yang seharusnya bukan penerima manfaat subsidi gas 3 kg. "Jangan kemudian yang disidak yang 3 kg dulu, yang 12 kg karena lebih mudah lebih mudah untuk menemukan ini 'oh ini orang kaya nih penghasilannya lebih dari 15 juta pakai 3 kg' ini lebih mudah, karena lebih sedikit," ucapnya.   2. Prabowo Ambil Sikap Adapun setelah adanya kegaduhan akibat kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam rangka penjualan gas LPG 3 kg. Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat disinggung polemik kelangkaan gas LPG belakangan ini. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden ihwal hal tersebut pada Senin (3/2) tadi malam. "Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).