<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun</title><description>Pemerintah Australia mengumumkan larangan bagi investor asing untuk membeli rumah yang sudah dibangun.&#13;
</description><link>https://economy.okezone.com/read/2025/02/17/470/3114478/krisis-perumahan-wna-dilarang-beli-rumah-selama-2-tahun</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2025/02/17/470/3114478/krisis-perumahan-wna-dilarang-beli-rumah-selama-2-tahun"/><item><title>Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun</title><link>https://economy.okezone.com/read/2025/02/17/470/3114478/krisis-perumahan-wna-dilarang-beli-rumah-selama-2-tahun</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2025/02/17/470/3114478/krisis-perumahan-wna-dilarang-beli-rumah-selama-2-tahun</guid><pubDate>Senin 17 Februari 2025 06:53 WIB</pubDate><dc:creator>Aura Fierdausi Alfahis</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2025/02/17/470/3114478/rumah-1WAE_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Larangan WNA Beli Rumah (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2025/02/17/470/3114478/rumah-1WAE_large.jpg</image><title>Larangan WNA Beli Rumah (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Pemerintah Australia mengumumkan larangan bagi investor asing untuk membeli rumah yang sudah dibangun. Hal ini sebagai langkah untuk menambah pasokan perumahan yang tengah terbatas.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
1.&amp;nbsp;Larangan Berlaku Selama 2 Tahun&#13;
&#13;
&#13;
Larangan itu akan berlaku selama dua tahun.&#13;
&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Kami melarang warga negara asing membeli rumah yang sudah ada mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2027,&amp;rdquo; ujar Menteri keuangan Jim Chalmers dalam pernyataan bersama dengan Menteri Perumahan Clare O&amp;rsquo;Neil dikutip VOA Indonesia, Senin (17/2/2025).&#13;
&#13;
&#13;
2.&amp;nbsp;Kebijakan Dapat Ditinjau Ulang&#13;
&#13;
&#13;
Dia menambahkan bahwa kebijakan ini dapat ditinjau ulang untuk kemungkinan diperpanjang.&#13;
&#13;
&#13;
Tingkat ketidakpuasan terhadap perumahan di Australia mencapai rekor tertinggi tahun lalu dan diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pemilu yang dijadwalkan akan digelar pada Mei.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
3.&amp;nbsp;Diprediksi Ada 1.800 Properti&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
O&amp;#39;Neil mengatakan bahwa dengan pelarangan tersebut, diperkirakan akan ada 1.800 properti per tahun yang tersedia untuk dibeli oleh warga negara Australia.&#13;
&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Inisiatif-inisiatif ini adalah bagian kecil, tetapi krusial dari agenda perumahan kami yang luas, dengan fokus pada peningkatan pasokan dan membantu lebih banyak orang memiliki rumah,&amp;rdquo; ujar pernyataan bersama para menteri.&#13;
&#13;
&#13;
Perumahan menjadi kontributor terbesar dalam peningkatan biaya hidup di Australia dan diprediksi menjadi isu utama dalam pemilu mendatang. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa pemerintahan Buruh yang berhaluan kiri-tengah tertinggal dari oposisi konservatif utamanya.&#13;
&#13;
&#13;
Pemerintah Australia baru-baru ini mengesahkan reformasi perumahan, termasuk skema ekuitas bersama dan insentif pajak bagi pengembang, untuk mengurangi tekanan biaya serta mencapai target pembangunan 1,2 juta rumah baru pada 2030.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA - Pemerintah Australia mengumumkan larangan bagi investor asing untuk membeli rumah yang sudah dibangun. Hal ini sebagai langkah untuk menambah pasokan perumahan yang tengah terbatas.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
1.&amp;nbsp;Larangan Berlaku Selama 2 Tahun&#13;
&#13;
&#13;
Larangan itu akan berlaku selama dua tahun.&#13;
&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Kami melarang warga negara asing membeli rumah yang sudah ada mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2027,&amp;rdquo; ujar Menteri keuangan Jim Chalmers dalam pernyataan bersama dengan Menteri Perumahan Clare O&amp;rsquo;Neil dikutip VOA Indonesia, Senin (17/2/2025).&#13;
&#13;
&#13;
2.&amp;nbsp;Kebijakan Dapat Ditinjau Ulang&#13;
&#13;
&#13;
Dia menambahkan bahwa kebijakan ini dapat ditinjau ulang untuk kemungkinan diperpanjang.&#13;
&#13;
&#13;
Tingkat ketidakpuasan terhadap perumahan di Australia mencapai rekor tertinggi tahun lalu dan diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pemilu yang dijadwalkan akan digelar pada Mei.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
3.&amp;nbsp;Diprediksi Ada 1.800 Properti&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&#13;
O&amp;#39;Neil mengatakan bahwa dengan pelarangan tersebut, diperkirakan akan ada 1.800 properti per tahun yang tersedia untuk dibeli oleh warga negara Australia.&#13;
&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Inisiatif-inisiatif ini adalah bagian kecil, tetapi krusial dari agenda perumahan kami yang luas, dengan fokus pada peningkatan pasokan dan membantu lebih banyak orang memiliki rumah,&amp;rdquo; ujar pernyataan bersama para menteri.&#13;
&#13;
&#13;
Perumahan menjadi kontributor terbesar dalam peningkatan biaya hidup di Australia dan diprediksi menjadi isu utama dalam pemilu mendatang. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa pemerintahan Buruh yang berhaluan kiri-tengah tertinggal dari oposisi konservatif utamanya.&#13;
&#13;
&#13;
Pemerintah Australia baru-baru ini mengesahkan reformasi perumahan, termasuk skema ekuitas bersama dan insentif pajak bagi pengembang, untuk mengurangi tekanan biaya serta mencapai target pembangunan 1,2 juta rumah baru pada 2030.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
