Kesenjangan kepatuhan PPh Badan dan PPN berkontribusi terhadap 58?ri total penerimaan negara https://economy.okezone.com/read/2025/03/27/320/3126572/world-bank-ungkap-kinerja-pajak-indonesia-terburuk-di-duniaidhttps://economy.okezone.com/read/2025/03/27/320/3126572/world-bank-ungkap-kinerja-pajak-indonesia-terburuk-di-duniahttps://economy.okezone.com/read/2025/03/27/320/3126572/world-bank-ungkap-kinerja-pajak-indonesia-terburuk-di-duniaKamis 27 Maret 2025 18:50 WIBFeby NovaliusWorld Bank Ungkap Kinerja Pajak Indonesia, Terburuk di Dunia. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2025/03/27/320/3126572/pajak-Xiwh_large.pngJAKARTA - Bank Dunia mencatat penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia masih di bawah negara tetangganya. Bahkan bila dirata-ratakan sejak 2025, pengumpulan pajak Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah.  Mengutip data Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang dirilis World Bank, Kamis (27/3/2025), analisis tersebut menggunakan pendekatan lintas negara. Di mana analisis ini tidak menjelaskan berdasarkan jenis pajak atau jenis kesenjangan.  Namun demikian dari analisis tersebut diketahui bahwa terjadi kesenjangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPN) di Indonesia. Estimasi kesenjangan PPN dan PPh Badan mencapai 6,4% dari PDB atau sebesar Rp944 triliun, antara 2016 dan 2021.  Secara keseluruhan, ketidakpatuhan memiliki dampak yang lebih besar pada penerimaan PPN dibandingkan keputusan kebijakan. Sebaliknya, kesenjangan kebijakan PPh Badan rata-rata lebih besar dibandingkan kesenjangan kepatuhan.  Kesenjangan kepatuhan PPh Badan dan PPN berkontribusi terhadap 58% dari total penerimaan negara yang hilang untuk kedua instrumen pajak tersebut. Rasio ketidakpatuhan sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara setara Indonesia dan dalam perbandingan internasional yang lebih luas. Sementara itu, kesenjangan kebijakan relatif sederhana.   JAKARTA - Bank Dunia mencatat penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia masih di bawah negara tetangganya. Bahkan bila dirata-ratakan sejak 2025, pengumpulan pajak Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah.  Mengutip data Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang dirilis World Bank, Kamis (27/3/2025), analisis tersebut menggunakan pendekatan lintas negara. Di mana analisis ini tidak menjelaskan berdasarkan jenis pajak atau jenis kesenjangan.  Namun demikian dari analisis tersebut diketahui bahwa terjadi kesenjangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPN) di Indonesia. Estimasi kesenjangan PPN dan PPh Badan mencapai 6,4% dari PDB atau sebesar Rp944 triliun, antara 2016 dan 2021.  Secara keseluruhan, ketidakpatuhan memiliki dampak yang lebih besar pada penerimaan PPN dibandingkan keputusan kebijakan. Sebaliknya, kesenjangan kebijakan PPh Badan rata-rata lebih besar dibandingkan kesenjangan kepatuhan.  Kesenjangan kepatuhan PPh Badan dan PPN berkontribusi terhadap 58% dari total penerimaan negara yang hilang untuk kedua instrumen pajak tersebut. Rasio ketidakpatuhan sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara setara Indonesia dan dalam perbandingan internasional yang lebih luas. Sementara itu, kesenjangan kebijakan relatif sederhana.