Jusuf Kalla menilai pemerintah tidak perlu memberi bantuan bagi pelaku usaha di Tanah Air, https://economy.okezone.com/read/2025/04/05/320/3128427/tarif-impor-trump-jk-pengusaha-tak-perlu-dibantu-tapi-jangan-digangguidhttps://economy.okezone.com/read/2025/04/05/320/3128427/tarif-impor-trump-jk-pengusaha-tak-perlu-dibantu-tapi-jangan-digangguhttps://economy.okezone.com/read/2025/04/05/320/3128427/tarif-impor-trump-jk-pengusaha-tak-perlu-dibantu-tapi-jangan-digangguSabtu 05 April 2025 14:09 WIBSuparjo RamalanJusuf Kalla soal Impor Baru AS (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/04/05/320/3128427/jusuf_kalla-Fci0_large.jpgJAKARTA  - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai pemerintah tidak perlu memberi bantuan bagi pelaku usaha di Tanah Air, sekalipun ada kebijakan reciprocal tariff yang diterbitkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bagi negara mitra dagang. 1. Soal Otoritas Terbitkan Aturan Pria yang akrab disapa JK ini menilai otoritas cukup menerbitkan aturan yang tidak mengganggu roda bisnis pengusaha saja.  “Tentu kita harapkan lebih efisien dalam negeri, jangan terlalu banyak ganggu aja, jadi pengusaha itu sederhana tidak usah dibantu, yang penting jangan diganggu, itu saja,” ujar JK saat ditemui di kediamannya kawasan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025). Tak hanya pemerintah, JK juga berharap tak ada gangguan yang datang dari sikap premanisme oknum-oknum tertentu. “Jangan diganggu aja, baik pemerintah, masyarakat, preman, otak pedagang lebih pintar soal efisiensi,” paparnya.   2. Dampak Kebijakan Soal dampak kebijakan proteksionisme perdagangan internasional AS, lanjut dia, tidak berdampak signifikan bagi makro ekonomi nasional. Pasalnya hal ini bisa ditangani pemerintah.  Karena itu, JK pun memastikan perusahaan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).  “Pemerintah pengusaha tak mau PHK, kalau uda rugi aja PHK, persoalnnya ini berapa besar akibatnya ini, inikan mungkin hanya 5-10 persen,” paparnya. JAKARTA  - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai pemerintah tidak perlu memberi bantuan bagi pelaku usaha di Tanah Air, sekalipun ada kebijakan reciprocal tariff yang diterbitkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bagi negara mitra dagang. 1. Soal Otoritas Terbitkan Aturan Pria yang akrab disapa JK ini menilai otoritas cukup menerbitkan aturan yang tidak mengganggu roda bisnis pengusaha saja.  “Tentu kita harapkan lebih efisien dalam negeri, jangan terlalu banyak ganggu aja, jadi pengusaha itu sederhana tidak usah dibantu, yang penting jangan diganggu, itu saja,” ujar JK saat ditemui di kediamannya kawasan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025). Tak hanya pemerintah, JK juga berharap tak ada gangguan yang datang dari sikap premanisme oknum-oknum tertentu. “Jangan diganggu aja, baik pemerintah, masyarakat, preman, otak pedagang lebih pintar soal efisiensi,” paparnya.   2. Dampak Kebijakan Soal dampak kebijakan proteksionisme perdagangan internasional AS, lanjut dia, tidak berdampak signifikan bagi makro ekonomi nasional. Pasalnya hal ini bisa ditangani pemerintah.  Karena itu, JK pun memastikan perusahaan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).  “Pemerintah pengusaha tak mau PHK, kalau uda rugi aja PHK, persoalnnya ini berapa besar akibatnya ini, inikan mungkin hanya 5-10 persen,” paparnya.