Pemerintah bakal membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sumatera dan Kalimantan https://economy.okezone.com/read/2025/05/26/320/3142212/ri-akan-bangun-pembangkit-listrik-nuklir-di-sumatera-dan-kalimantanidhttps://economy.okezone.com/read/2025/05/26/320/3142212/ri-akan-bangun-pembangkit-listrik-nuklir-di-sumatera-dan-kalimantanhttps://economy.okezone.com/read/2025/05/26/320/3142212/ri-akan-bangun-pembangkit-listrik-nuklir-di-sumatera-dan-kalimantanSenin 26 Mei 2025 22:38 WIBFeby NovaliusRI Akan Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di Sumatera dan Kalimantan. (Foto: Okezone.com/PLN)https://img.okezone.com/content/2025/05/26/320/3142212/pembangkit-p7te_large.pngJAKARTA – Pemerintah bakal membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. “Itu sudah dicek kelayakan dan prioritas. Untuk sementara, ya, teknisnya begitu,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dikutip dari Antara, Senin (26/5/2025). Dalam RUPTL tersebut, Indonesia akan membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW). Sebanyak 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan. Saat ini, kata Bahlil, pemerintah sedang menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum pembangunan PLTN. Rencananya, PLTN tersebut ditargetkan selesai dibangun pada 2032. “Jadi, mungkin mulai pembangunannya 2027. Tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW,” ujar Bahlil. Pembangunan PLTN ini merupakan bagian dari rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam RUPTL 2025–2034, tercantum target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW. Sebesar 61% atau 42,6 GW berasal dari EBT, 15% atau 10,3 GW dari storage (penyimpanan energi), dan 24% atau 16,6 GW dari sumber energi fosil.   Dari sumber fosil tersebut, 10,3 GW berasal dari gas, dan 6,3 GW dari batu bara. Sebelumnya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Haendra Subekti, menyampaikan bahwa pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN. "Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional, dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN," tutur Haendra. JAKARTA – Pemerintah bakal membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. “Itu sudah dicek kelayakan dan prioritas. Untuk sementara, ya, teknisnya begitu,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dikutip dari Antara, Senin (26/5/2025). Dalam RUPTL tersebut, Indonesia akan membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW). Sebanyak 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan. Saat ini, kata Bahlil, pemerintah sedang menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum pembangunan PLTN. Rencananya, PLTN tersebut ditargetkan selesai dibangun pada 2032. “Jadi, mungkin mulai pembangunannya 2027. Tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW,” ujar Bahlil. Pembangunan PLTN ini merupakan bagian dari rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam RUPTL 2025–2034, tercantum target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW. Sebesar 61% atau 42,6 GW berasal dari EBT, 15% atau 10,3 GW dari storage (penyimpanan energi), dan 24% atau 16,6 GW dari sumber energi fosil.   Dari sumber fosil tersebut, 10,3 GW berasal dari gas, dan 6,3 GW dari batu bara. Sebelumnya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Haendra Subekti, menyampaikan bahwa pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN. "Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional, dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN," tutur Haendra.