Bahlil Lahadalia memeriksa aktivitas pertambangan nikel yang mendapat penolakan di Raja Ampat https://economy.okezone.com/read/2025/06/05/320/3144873/tambang-nikel-di-raja-ampat-diduga-rusak-lingkungan-begini-respons-bahlilidhttps://economy.okezone.com/read/2025/06/05/320/3144873/tambang-nikel-di-raja-ampat-diduga-rusak-lingkungan-begini-respons-bahlilhttps://economy.okezone.com/read/2025/06/05/320/3144873/tambang-nikel-di-raja-ampat-diduga-rusak-lingkungan-begini-respons-bahlilKamis 05 Juni 2025 13:09 WIBFeby NovaliusTambang di Raja Ampat. (Foto: Okezone.com/MPI)https://img.okezone.com/content/2025/06/05/320/3144873/tambang-frIC_large.jpgJAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memeriksa aktivitas pertambangan nikel yang mendapat penolakan di Raja Ampat. Diduga aktivitas tambang tersebut telah merusak dan mencemari lingkungan alam di Kabupaten Raja Ampat. "Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Nanti tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan Amdal saja. Amdalnya seperti apa, pasti kita akan ikuti kaidah-kaidah Amdal, ya," ujar Bahlil, Kamis (5/6/2025).  Bahlil berjanji akan memberikan informasi lanjutan setelah evaluasi selesai dilakukan. "Tambang-tambang ini sudah ada sebelum saya menjabat sebagai Menteri ESDM. Nanti kalau sudah ada perkembangan, saya akan sampaikan,” ujarnnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin (19/5), mengatakan bahwa tidak ada laporan resmi terkait dengan kerusakan lingkungan oleh aktivitas tambang di Raja Ampat yang masuk ke pemerintah. Akan tetapi, pihaknya menindaklanjuti informasi itu untuk memastikan kebenarannya. "Tambang nikel di Raja Ampat itu baru dua perusahaan yang sudah berizin, yakni PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining," jelasnya dikutip dari Antara.  Kedua perusahaan ini bergerak di tambang nikel yang telah mengantongi izin berusaha sejak daerah ini masih menjadi satu dengan Provinsi Papua Barat.   Julian Kelly mengungkapkan bahwa dua perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan mulai dari kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin penggunaan kawasan. Bahkan, proses ini sejak di Papua Barat. Diakuinya pula bahwa Kabupaten Raja Ampat tengah ramai diperbincangkan terkait dengan adanya tambang nikel di wilayah itu. Kondisi itu menjadi kekhawatiran bagi pihaknya jika tidak ada laporan resmi terkait aktivitas tambang tanpa izin, yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem alam di areal itu. JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memeriksa aktivitas pertambangan nikel yang mendapat penolakan di Raja Ampat. Diduga aktivitas tambang tersebut telah merusak dan mencemari lingkungan alam di Kabupaten Raja Ampat. "Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Nanti tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan Amdal saja. Amdalnya seperti apa, pasti kita akan ikuti kaidah-kaidah Amdal, ya," ujar Bahlil, Kamis (5/6/2025).  Bahlil berjanji akan memberikan informasi lanjutan setelah evaluasi selesai dilakukan. "Tambang-tambang ini sudah ada sebelum saya menjabat sebagai Menteri ESDM. Nanti kalau sudah ada perkembangan, saya akan sampaikan,” ujarnnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin (19/5), mengatakan bahwa tidak ada laporan resmi terkait dengan kerusakan lingkungan oleh aktivitas tambang di Raja Ampat yang masuk ke pemerintah. Akan tetapi, pihaknya menindaklanjuti informasi itu untuk memastikan kebenarannya. "Tambang nikel di Raja Ampat itu baru dua perusahaan yang sudah berizin, yakni PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining," jelasnya dikutip dari Antara.  Kedua perusahaan ini bergerak di tambang nikel yang telah mengantongi izin berusaha sejak daerah ini masih menjadi satu dengan Provinsi Papua Barat.   Julian Kelly mengungkapkan bahwa dua perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan mulai dari kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin penggunaan kawasan. Bahkan, proses ini sejak di Papua Barat. Diakuinya pula bahwa Kabupaten Raja Ampat tengah ramai diperbincangkan terkait dengan adanya tambang nikel di wilayah itu. Kondisi itu menjadi kekhawatiran bagi pihaknya jika tidak ada laporan resmi terkait aktivitas tambang tanpa izin, yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem alam di areal itu.