DPR RI telah meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait perizinan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. https://economy.okezone.com/read/2025/06/08/320/3145519/izin-tambang-di-raja-ampat-dicabut-ini-penjelasan-esdm-nbspidhttps://economy.okezone.com/read/2025/06/08/320/3145519/izin-tambang-di-raja-ampat-dicabut-ini-penjelasan-esdm-nbsphttps://economy.okezone.com/read/2025/06/08/320/3145519/izin-tambang-di-raja-ampat-dicabut-ini-penjelasan-esdm-nbspMinggu 08 Juni 2025 08:27 WIBTaufik FajarTambang Nikel Raja Ampat (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/06/08/320/3145519/tambang_nikel-RU4E_large.pngJAKARTA - DPR RI telah meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait perizinan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tujuan utamanya untuk memastikan kelestarian lingkungan. 1. Tak Akan Alami Perubahan Terkait hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan izin tambang yang sudah diberi tidak akan mengalami perubahan tata ruang berdasarkan UU No. 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Di situ (UU Minerba) dinyatakan izin yang sudah diberikan itu tidak akan mengalami perubahan tata ruang,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya dikutip, Minggu (8/6/2025). Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang melarang aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi. Tri menyatakan terbuka untuk mendiskusikan ihwal aturan tersebut. Selain itu, Tri menjelaskan PT GAG Nikel awalnya beroperasi di bawah skema Kontrak Karya.    2. Kontrak Karya GAG Nikel termasuk salah satu dari 13 Kontrak Karya yang oleh Undang-Undang Kehutanan dikecualikan dari larangan aktivitas di hutan lindung. “Jadi, kontrak karya yang kemudian UU Kehutanan pun untuk hutan lindung dia termasuk 13 KK yang mendapat pengecualian,” ucap Tri dikutip Antara. Sebelumnya, Menteri Bahlil menghentikan sementara kegiatan operasi GAG Nikel di Pulau Gag guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat. JAKARTA - DPR RI telah meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait perizinan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tujuan utamanya untuk memastikan kelestarian lingkungan. 1. Tak Akan Alami Perubahan Terkait hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan izin tambang yang sudah diberi tidak akan mengalami perubahan tata ruang berdasarkan UU No. 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Di situ (UU Minerba) dinyatakan izin yang sudah diberikan itu tidak akan mengalami perubahan tata ruang,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya dikutip, Minggu (8/6/2025). Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang melarang aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi. Tri menyatakan terbuka untuk mendiskusikan ihwal aturan tersebut. Selain itu, Tri menjelaskan PT GAG Nikel awalnya beroperasi di bawah skema Kontrak Karya.    2. Kontrak Karya GAG Nikel termasuk salah satu dari 13 Kontrak Karya yang oleh Undang-Undang Kehutanan dikecualikan dari larangan aktivitas di hutan lindung. “Jadi, kontrak karya yang kemudian UU Kehutanan pun untuk hutan lindung dia termasuk 13 KK yang mendapat pengecualian,” ucap Tri dikutip Antara. Sebelumnya, Menteri Bahlil menghentikan sementara kegiatan operasi GAG Nikel di Pulau Gag guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat.