Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kerusakan di Pulau Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat Daya https://economy.okezone.com/read/2025/06/10/320/3146053/bahlil-pastikan-tak-ada-kerusakan-di-pulau-piaynemo-raja-ampatidhttps://economy.okezone.com/read/2025/06/10/320/3146053/bahlil-pastikan-tak-ada-kerusakan-di-pulau-piaynemo-raja-ampathttps://economy.okezone.com/read/2025/06/10/320/3146053/bahlil-pastikan-tak-ada-kerusakan-di-pulau-piaynemo-raja-ampatSelasa 10 Juni 2025 12:56 WIBRiyan Rizki Roshali Menteri Bahlil menampilkan situasi terbaru di Pulau Piaynemo. (Foto: Okezone.com/YouTube Setpres)https://img.okezone.com/content/2025/06/10/320/3146053/raja_ampat-JmeY_large.jpgJAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kerusakan di Pulau Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini sekaligus menjawab beredarnya foto-foto kerusakan pulau akibat penambangan di media sosial.  “Saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa ini adalah hasil gambar terakhir dan ini adalah gambar-gambar terakhir," kata Bahlil sembari menampilkan situasi terbaru di Pulau Piaynemo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Dia meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikap informasi yang beredar, salah satunya di media sosial terkait situasi terkini di Raja Ampat. “Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak bisa membedakan mana yang sesungguhnya mana yang tidak benar, karena kita semua pingin untuk Indonesia baik,” jelas dia. Pemerintah Cabut 4 IUP di Raja Ampat Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemerintah pun membeberkan daftar empat perusahaan tersebut. “Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining ini yang kita cabut,” Ungkap Bahlil.   Menurut Bahlil, pemerintah terkait menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dari adanya perusahaan tambang nikel tersebut di kawasan Raja Ampat. “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LHK pada kami itu melanggar. yang kedua kita juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga konservasi,” ujarnya. “Sekalipun perdebatan yang akan terjadi adalah izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark,” sambung dia. JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kerusakan di Pulau Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini sekaligus menjawab beredarnya foto-foto kerusakan pulau akibat penambangan di media sosial.  “Saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa ini adalah hasil gambar terakhir dan ini adalah gambar-gambar terakhir," kata Bahlil sembari menampilkan situasi terbaru di Pulau Piaynemo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Dia meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikap informasi yang beredar, salah satunya di media sosial terkait situasi terkini di Raja Ampat. “Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak bisa membedakan mana yang sesungguhnya mana yang tidak benar, karena kita semua pingin untuk Indonesia baik,” jelas dia. Pemerintah Cabut 4 IUP di Raja Ampat Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemerintah pun membeberkan daftar empat perusahaan tersebut. “Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining ini yang kita cabut,” Ungkap Bahlil.   Menurut Bahlil, pemerintah terkait menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dari adanya perusahaan tambang nikel tersebut di kawasan Raja Ampat. “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LHK pada kami itu melanggar. yang kedua kita juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga konservasi,” ujarnya. “Sekalipun perdebatan yang akan terjadi adalah izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark,” sambung dia.