Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar USD625 miliar atau setara Rp10.000 triliun. https://economy.okezone.com/read/2025/06/12/320/3146884/ri-butuh-rp10-000-triliun-bangun-infrastruktur-sri-mulyani-minta-swasta-ikut-nbspidhttps://economy.okezone.com/read/2025/06/12/320/3146884/ri-butuh-rp10-000-triliun-bangun-infrastruktur-sri-mulyani-minta-swasta-ikut-nbsphttps://economy.okezone.com/read/2025/06/12/320/3146884/ri-butuh-rp10-000-triliun-bangun-infrastruktur-sri-mulyani-minta-swasta-ikut-nbspKamis 12 Juni 2025 23:56 WIBTangguh YudhaMenkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/06/12/320/3146884/menkeu_sri_mulyani-slDE_large.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar USD625 miliar atau setara Rp10.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur hingga 2029 mendatang. 1. Anggaran Negara Menurutnya, dengan anggaran negara yang hanya mampu memenuhi 40% dari dana yang dibutuhkan tersebut, maka diperlukan kontribusi dari pihak swasta untuk turut membantu menambal kekurangan yang ada. “Total investasi yang dibutuhkan untuk infrastruktur periode 2025 hingga 2029 sekitar USD625 miliar. Anggaran negara hanya memenuhi sekitar 40%. Jadi, kita menghadapi kesenjangan pembiayaan,” katanya dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025). "Ini akan membutuhkan pendanaan sektor swasta dan juga dukungan dari banyak partner dan juga permintaan untuk menciptakan mekanisme pendanaan inovatif,” lanjutnya.   2. Tantangan Ekonomi Sri Mulyani merinci, dari 40% anggaran yang bisa dipenuhi pemerintah, 23% di antaranya atau USD143,84 miliar berasal dari pemerintah pusat. Kemudian 17% lainnya berasal dari pemerintah daerah dengan nominal USD106,31 miliar. Dia menambahkan selain adanya tantangan pembiayaan dari dalam negeri, terdapat juga tantangan ekonomi global yang masih terakselerasi, di mana ketegangan geopolitik masih berlanjut sehingga memicu fragmentasi dan ketidakstabilan. Di sisi lain, perubahan iklim juga disebutnya menambah tantangan pembangunan infrastruktur.  Terlebih suhu global diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan, sehingga meningkatkan kerentanan lingkungan, sosial, dan ekonomi. “Tantangan ini, ditambah dengan risiko iklim yang makin meningkat, menjadi rintangan besar bagi banyak negara dalam merencanakan dan mengeksekusi pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar USD625 miliar atau setara Rp10.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur hingga 2029 mendatang. 1. Anggaran Negara Menurutnya, dengan anggaran negara yang hanya mampu memenuhi 40% dari dana yang dibutuhkan tersebut, maka diperlukan kontribusi dari pihak swasta untuk turut membantu menambal kekurangan yang ada. “Total investasi yang dibutuhkan untuk infrastruktur periode 2025 hingga 2029 sekitar USD625 miliar. Anggaran negara hanya memenuhi sekitar 40%. Jadi, kita menghadapi kesenjangan pembiayaan,” katanya dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025). "Ini akan membutuhkan pendanaan sektor swasta dan juga dukungan dari banyak partner dan juga permintaan untuk menciptakan mekanisme pendanaan inovatif,” lanjutnya.   2. Tantangan Ekonomi Sri Mulyani merinci, dari 40% anggaran yang bisa dipenuhi pemerintah, 23% di antaranya atau USD143,84 miliar berasal dari pemerintah pusat. Kemudian 17% lainnya berasal dari pemerintah daerah dengan nominal USD106,31 miliar. Dia menambahkan selain adanya tantangan pembiayaan dari dalam negeri, terdapat juga tantangan ekonomi global yang masih terakselerasi, di mana ketegangan geopolitik masih berlanjut sehingga memicu fragmentasi dan ketidakstabilan. Di sisi lain, perubahan iklim juga disebutnya menambah tantangan pembangunan infrastruktur.  Terlebih suhu global diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan, sehingga meningkatkan kerentanan lingkungan, sosial, dan ekonomi. “Tantangan ini, ditambah dengan risiko iklim yang makin meningkat, menjadi rintangan besar bagi banyak negara dalam merencanakan dan mengeksekusi pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.