Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp694,2 triliun https://economy.okezone.com/read/2025/06/17/320/3148098/realisasi-belanja-pemerintah-gaji-ke-13-cair-rp32-8-triliun-dan-bansos-rp48-8-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2025/06/17/320/3148098/realisasi-belanja-pemerintah-gaji-ke-13-cair-rp32-8-triliun-dan-bansos-rp48-8-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2025/06/17/320/3148098/realisasi-belanja-pemerintah-gaji-ke-13-cair-rp32-8-triliun-dan-bansos-rp48-8-triliunSelasa 17 Juni 2025 16:45 WIBAnggie AriestaRealisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp694,2 triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2025/06/17/320/3148098/rupiah-laZK_large.jpgJAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp694,2 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun sampai dengan Mei 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja pemerintah pusat mencapai angka tersebut karena terjadi percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. “Mungkin bulan-bulan lalu saya menyampaikan, ada bulan-bulan di mana terjadi percepatan belanja perlindungan sosial atau bansos. Jadi, setiap bulan gerak APBN itu amat tergantung pada jenis belanja,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025). Untuk belanja dari K/L mencapai Rp325,7 triliun atau 28,1% dari pagu, dipengaruhi oleh belanja pegawai ASN/TNI/Polri yang tetap dibayarkan dan penyaluran berbagai program bansos yang tetap disalurkan sesuai jadwal. Dalam belanja K/L, terdapat belanja pegawai sebesar Rp123,9 triliun atau 5,3%, belanja bansos sebesar Rp48,8 triliun, belanja modal sebesar Rp55,6 triliun, dan belanja barang sebesar Rp97,4 triliun. Adapun alokasi gaji ke-13 bagi ASN pusat dan daerah sebesar Rp49,4 triliun, dengan realisasi Rp32,8 triliun. Sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun, atau 6,3% dari pagu, didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi yang disalurkan sesuai jadwal.   Kemudian, dalam total belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun, terdapat manfaat pensiun sebesar Rp82,7 triliun serta subsidi dan kompensasi sebesar Rp66,1 triliun yang dibayarkan dan disalurkan secara on track. Dalam APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.541,4 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun. JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp694,2 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun sampai dengan Mei 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja pemerintah pusat mencapai angka tersebut karena terjadi percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. “Mungkin bulan-bulan lalu saya menyampaikan, ada bulan-bulan di mana terjadi percepatan belanja perlindungan sosial atau bansos. Jadi, setiap bulan gerak APBN itu amat tergantung pada jenis belanja,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025). Untuk belanja dari K/L mencapai Rp325,7 triliun atau 28,1% dari pagu, dipengaruhi oleh belanja pegawai ASN/TNI/Polri yang tetap dibayarkan dan penyaluran berbagai program bansos yang tetap disalurkan sesuai jadwal. Dalam belanja K/L, terdapat belanja pegawai sebesar Rp123,9 triliun atau 5,3%, belanja bansos sebesar Rp48,8 triliun, belanja modal sebesar Rp55,6 triliun, dan belanja barang sebesar Rp97,4 triliun. Adapun alokasi gaji ke-13 bagi ASN pusat dan daerah sebesar Rp49,4 triliun, dengan realisasi Rp32,8 triliun. Sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun, atau 6,3% dari pagu, didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi yang disalurkan sesuai jadwal.   Kemudian, dalam total belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun, terdapat manfaat pensiun sebesar Rp82,7 triliun serta subsidi dan kompensasi sebesar Rp66,1 triliun yang dibayarkan dan disalurkan secara on track. Dalam APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.541,4 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun.