Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran Rp48,02 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI hari ini https://economy.okezone.com/read/2025/07/10/470/3154340/menteri-ara-butuh-rp48-triliun-untuk-bangun-dan-renovasi-3-juta-rumah-di-2026idhttps://economy.okezone.com/read/2025/07/10/470/3154340/menteri-ara-butuh-rp48-triliun-untuk-bangun-dan-renovasi-3-juta-rumah-di-2026https://economy.okezone.com/read/2025/07/10/470/3154340/menteri-ara-butuh-rp48-triliun-untuk-bangun-dan-renovasi-3-juta-rumah-di-2026Kamis 10 Juli 2025 19:45 WIBTangguh YudhaMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran Rp48,02 triliun. (Foto:Okezone.com/PKP)https://img.okezone.com/content/2025/07/10/470/3154340/menteri_ara-2ATR_large.jpgJAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran Rp48,02 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI hari ini. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk program kerja di 2026. "Anggaran untuk tahun 2026 kami mengusulkan sebesar Rp49,854 triliun, sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan Rp48 triliun," tegas Ara di DPR RI, Kamis (10/7/2025). Ara mengungkapkan, penambahan anggaran diperlukan untuk mendanai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026. Anggaran ditargetkan dapat membangun 2 juta unit rumah guna mendukung program perumahan rakyat. "Kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman Komisi V. Kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% dialokasikan untuk BSPS, dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya. Selain BSPS, usulan anggaran tambahan juga mencakup Rp4,3 triliun (8,63%) untuk program lainnya di luar BSPS. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp840 miliar atau 24,27% dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp3,46 triliun.   Ara menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini merupakan bagian dari upaya mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah serta penanganan kawasan kumuh sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. "Melalui usulan anggaran tersebut, Kementerian PKP menargetkan pembangunan sebesar 2.052.822 unit rumah dan penanganan kawasan kumuh seluas 225 unit (hektar)," ungkapnya. JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran Rp48,02 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI hari ini. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk program kerja di 2026. "Anggaran untuk tahun 2026 kami mengusulkan sebesar Rp49,854 triliun, sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan Rp48 triliun," tegas Ara di DPR RI, Kamis (10/7/2025). Ara mengungkapkan, penambahan anggaran diperlukan untuk mendanai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026. Anggaran ditargetkan dapat membangun 2 juta unit rumah guna mendukung program perumahan rakyat. "Kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman Komisi V. Kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% dialokasikan untuk BSPS, dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya. Selain BSPS, usulan anggaran tambahan juga mencakup Rp4,3 triliun (8,63%) untuk program lainnya di luar BSPS. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp840 miliar atau 24,27% dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp3,46 triliun.   Ara menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini merupakan bagian dari upaya mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah serta penanganan kawasan kumuh sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. "Melalui usulan anggaran tersebut, Kementerian PKP menargetkan pembangunan sebesar 2.052.822 unit rumah dan penanganan kawasan kumuh seluas 225 unit (hektar)," ungkapnya.