Pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan kendaraan over dimension over loading (ODOL), tetapi juga berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan para pengemudi. https://economy.okezone.com/read/2025/07/17/320/3156027/bela-sopir-truk-ahy-sebut-kesejahteraan-jadi-prioritas-bukan-hanya-penindakan-odolidhttps://economy.okezone.com/read/2025/07/17/320/3156027/bela-sopir-truk-ahy-sebut-kesejahteraan-jadi-prioritas-bukan-hanya-penindakan-odolhttps://economy.okezone.com/read/2025/07/17/320/3156027/bela-sopir-truk-ahy-sebut-kesejahteraan-jadi-prioritas-bukan-hanya-penindakan-odolKamis 17 Juli 2025 16:49 WIBAnggie AriestaMenko AHY (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/07/17/320/3156027/menko_ahy-aeqp_large.jpgJAKARTA - Pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan kendaraan over dimension over loading (ODOL), tetapi juga berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang.  Hal itu ditegaskan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai memimpin rapat koordinasi lintas sektor terkait implementasi kebijakan Zero ODOL. “Isu yang tidak kalah penting, dan bahkan selalu diutamakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, adalah bahwa kesejahteraan para pengemudi ini juga harus diperhatikan,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/7/2025).  Menko AHY menyoroti bahwa para sopir truk kerap menjadi pihak yang paling rentan, bahkan sering disalahkan dalam insiden kecelakaan, padahal mereka hanya menjalankan tugas di tengah kondisi yang tidak ideal.  “Kita ingin menjamin keselamatan pengemudi di jalan, tapi juga sama-sama mencari jalan agar mereka sejahtera. Jangan hanya sekadar dapat pekerjaan, tapi juga jaminan kesehatan, upah layak, dan perlindungan sosial,” ujar dia. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan turut dilibatkan dalam rakor tersebut, guna membahas standar kerja dan perlindungan bagi pengemudi.    AHY menyebut bahwa pemerintah tengah mendorong penguatan sistem ketenagakerjaan dalam sektor logistik, agar tidak hanya mengejar target penertiban ODOL semata. Selain kesejahteraan sopir, AHY juga menyampaikan pentingnya deregulasi dan sinkronisasi peraturan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan Zero ODOL di lapangan.  “Bukan hanya dipangkas, tapi aturan harus diintegrasikan agar jelas rujukannya, dan pelaksanaannya tidak ambigu,” jelasnya. Menko AHY juga mengingatkan bahwa Zero ODOL adalah bagian dari agenda besar reformasi logistik nasional yang mencakup sembilan rencana aksi dan menghasilkan 47 output kebijakan.  Pemerintah saat ini tengah berada di tahap sosialisasi dan akan terus melibatkan masyarakat luas. “Kami bersyukur karena masyarakat mulai banyak yang memberi dukungan. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal keselamatan dan keadilan bagi semua pihak,” pungkasnya. JAKARTA - Pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan kendaraan over dimension over loading (ODOL), tetapi juga berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang.  Hal itu ditegaskan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai memimpin rapat koordinasi lintas sektor terkait implementasi kebijakan Zero ODOL. “Isu yang tidak kalah penting, dan bahkan selalu diutamakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, adalah bahwa kesejahteraan para pengemudi ini juga harus diperhatikan,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/7/2025).  Menko AHY menyoroti bahwa para sopir truk kerap menjadi pihak yang paling rentan, bahkan sering disalahkan dalam insiden kecelakaan, padahal mereka hanya menjalankan tugas di tengah kondisi yang tidak ideal.  “Kita ingin menjamin keselamatan pengemudi di jalan, tapi juga sama-sama mencari jalan agar mereka sejahtera. Jangan hanya sekadar dapat pekerjaan, tapi juga jaminan kesehatan, upah layak, dan perlindungan sosial,” ujar dia. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan turut dilibatkan dalam rakor tersebut, guna membahas standar kerja dan perlindungan bagi pengemudi.    AHY menyebut bahwa pemerintah tengah mendorong penguatan sistem ketenagakerjaan dalam sektor logistik, agar tidak hanya mengejar target penertiban ODOL semata. Selain kesejahteraan sopir, AHY juga menyampaikan pentingnya deregulasi dan sinkronisasi peraturan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan Zero ODOL di lapangan.  “Bukan hanya dipangkas, tapi aturan harus diintegrasikan agar jelas rujukannya, dan pelaksanaannya tidak ambigu,” jelasnya. Menko AHY juga mengingatkan bahwa Zero ODOL adalah bagian dari agenda besar reformasi logistik nasional yang mencakup sembilan rencana aksi dan menghasilkan 47 output kebijakan.  Pemerintah saat ini tengah berada di tahap sosialisasi dan akan terus melibatkan masyarakat luas. “Kami bersyukur karena masyarakat mulai banyak yang memberi dukungan. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal keselamatan dan keadilan bagi semua pihak,” pungkasnya.