Mengungkap besaran gaji PPPK paruh waktu. PPPK paruh waktu juga berhak mendapat fasilitas sesuai undang-undang. https://economy.okezone.com/read/2025/07/31/622/3159317/ternyata-segini-gaji-pppk-paruh-waktu-2025idhttps://economy.okezone.com/read/2025/07/31/622/3159317/ternyata-segini-gaji-pppk-paruh-waktu-2025https://economy.okezone.com/read/2025/07/31/622/3159317/ternyata-segini-gaji-pppk-paruh-waktu-2025Kamis 31 Juli 2025 08:00 WIBDani Jumadil AkhirTernyata Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 (Foto: PANRB)https://img.okezone.com/content/2025/07/31/622/3159317/pppk-PVh3_large.jpegJAKARTA - Mengungkap besaran gaji Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu minimal setara gaji terakhir pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Pendanaan gaji dapat berasal dari pos di luar belanja pegawai sesuai aturan. PPPK paruh waktu juga berhak mendapat fasilitas sesuai undang-undang. Gaji PPPK Paruh Waktu Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh UMP 2025 di beberapa daerah di Indonesia: Aceh: Rp3.685.615 DKI Jakarta: Rp5.396.761 Jawa Barat: Rp2.191.232 Jawa Timur: Rp2.305.985 Kalimantan Timur: Rp3.579.313 Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 Papua: Rp4.285.850 Jadi, besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 bisa menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing. Perbandingan Gaji PPPK Penuh Waktu Jika sudah diangkat penuh waktu, gaji PPPK akan menyesuaikan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900 Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200 Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200 Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600 Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900 Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100 Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800 Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400 Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500 Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000 Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000 Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800 Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800 Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500 Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200 Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600 Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000 Gaji pokok tersebut belum termasuk tunjangan, sebab PPPK mendapatkan tunjangan.   Penjelasan PPPK Paruh Waktu PPPK paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. PPPK paruh waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai, namun harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang bekerja selama 8 jam, PPPK Paruh Waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya Sekadar informasi, pendaftar CPNS dan PPPK 2024 yang tidak lulus seleksi dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, pengangkatan PPPK paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.  Aba menegaskan pengangkatan PPPK paruh waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. “PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK paruh waktu,” ujar Aba dalam laman resmi Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Rincian Jabatan PPPK Paruh Waktu Aba menguraikan PPPK paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN dapat diusulkan oleh PPK masing-masing instansi pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya kriteria pelamar dan pengisian formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan. Pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, 349 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 dan 16 Tahun 2025.  Rincian jabatan PPPK paruh waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.   Mekanisme Pengadaan PPPK Paruh Waktu Mekanisme pengadaan PPPK paruh waktu diawali dengan pengusulan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri PANRB. Rincian kebutuhan yaitu jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. “Pengusulan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu disampaikan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah,” tutur Aba. Selanjutnya Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu pada setiap Instansi Pemerintah. Apabila telah menerima penetapan rincian kebutuhan, PPK mengusulkan nomor induk (NI) PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN maksimal 7 hari kerja sejak menerima penetapan. Selanjutnya akan dilakukan Penetapan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN. Penerbitan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN akan diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Pegawai yang non-ASN yang telah menerima nomor induk/nomor identitas pegawai ASN akan ditetapkan dan diangkat menjadi PPPK paruh waktu oleh PPK instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Jadi PPPK paruh waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN,“ kata Aba.   JAKARTA - Mengungkap besaran gaji Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu minimal setara gaji terakhir pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Pendanaan gaji dapat berasal dari pos di luar belanja pegawai sesuai aturan. PPPK paruh waktu juga berhak mendapat fasilitas sesuai undang-undang. Gaji PPPK Paruh Waktu Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh UMP 2025 di beberapa daerah di Indonesia: Aceh: Rp3.685.615 DKI Jakarta: Rp5.396.761 Jawa Barat: Rp2.191.232 Jawa Timur: Rp2.305.985 Kalimantan Timur: Rp3.579.313 Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 Papua: Rp4.285.850 Jadi, besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 bisa menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing. Perbandingan Gaji PPPK Penuh Waktu Jika sudah diangkat penuh waktu, gaji PPPK akan menyesuaikan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900 Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200 Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200 Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600 Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900 Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100 Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800 Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400 Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500 Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000 Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000 Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800 Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800 Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500 Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200 Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600 Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000 Gaji pokok tersebut belum termasuk tunjangan, sebab PPPK mendapatkan tunjangan.   Penjelasan PPPK Paruh Waktu PPPK paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. PPPK paruh waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai, namun harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang bekerja selama 8 jam, PPPK Paruh Waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya Sekadar informasi, pendaftar CPNS dan PPPK 2024 yang tidak lulus seleksi dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, pengangkatan PPPK paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.  Aba menegaskan pengangkatan PPPK paruh waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. “PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK paruh waktu,” ujar Aba dalam laman resmi Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Rincian Jabatan PPPK Paruh Waktu Aba menguraikan PPPK paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN dapat diusulkan oleh PPK masing-masing instansi pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya kriteria pelamar dan pengisian formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan. Pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, 349 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 dan 16 Tahun 2025.  Rincian jabatan PPPK paruh waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.   Mekanisme Pengadaan PPPK Paruh Waktu Mekanisme pengadaan PPPK paruh waktu diawali dengan pengusulan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri PANRB. Rincian kebutuhan yaitu jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. “Pengusulan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu disampaikan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah,” tutur Aba. Selanjutnya Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu pada setiap Instansi Pemerintah. Apabila telah menerima penetapan rincian kebutuhan, PPK mengusulkan nomor induk (NI) PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN maksimal 7 hari kerja sejak menerima penetapan. Selanjutnya akan dilakukan Penetapan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN. Penerbitan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN akan diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Pegawai yang non-ASN yang telah menerima nomor induk/nomor identitas pegawai ASN akan ditetapkan dan diangkat menjadi PPPK paruh waktu oleh PPK instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Jadi PPPK paruh waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN,“ kata Aba.