PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 https://economy.okezone.com/read/2025/08/01/320/3159708/berapa-gaji-dan-tunjangan-pns-ppatk-ternyata-segini-besarannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2025/08/01/320/3159708/berapa-gaji-dan-tunjangan-pns-ppatk-ternyata-segini-besarannyahttps://economy.okezone.com/read/2025/08/01/320/3159708/berapa-gaji-dan-tunjangan-pns-ppatk-ternyata-segini-besarannyaJum'at 01 Agustus 2025 22:13 WIBNajma Aulia TaufikBerapa Gaji dan Tunjangan PNS PPATK? Ternyata Segini Besarannya. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2025/08/01/320/3159708/gaji-UGqR_large.jpgJAKARTA – Berapa gaji dan tunjangan PNS PPATK? Ternyata segini besarannya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima gaji pokok serta tunjangan dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan peran strategis PPATK sebagai garda depan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan memiliki tugas utama dalam menerima, menganalisis, serta meneruskan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Gaji Pokok Pegawai PPATK Ketentuan pemberian gaji pokok bagi PNS di PPATK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS. Besarannya dibedakan berdasarkan golongan dan masa kerja (MKG). Berikut kisaran gaji pokok PNS PPATK menurut golongan: Golongan I (lulusan SD–SMP): Rp1.560.800 – Rp2.686.500 Golongan II (lulusan SMA–D3): Rp2.022.200 – Rp3.820.000 Golongan III (lulusan D4/S1–S3): Rp2.579.400 – Rp4.797.000 Golongan IV: Rp3.044.300 – Rp5.901.200 Tunjangan Khusus Pegawai PPATK Selain gaji pokok, pegawai PPATK juga menerima tunjangan khusus bulanan berdasarkan kelas jabatan. Besaran ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2019, yang menggantikan Perpres Nomor 101 Tahun 2015. Rinciannya sebagai berikut: Kelas 1: Rp3,61 juta Kelas 2: Rp3,82 juta Kelas 3: Rp4,37 juta Kelas 4: Rp5,09 juta Kelas 5: Rp6,05 juta Kelas 6: Rp6,58 juta Kelas 7: Rp8,9 juta Kelas 8: Rp12,13 juta Kelas 9: Rp14,64 juta Kelas 10: Rp16,39 juta Kelas 11: Rp20,48 juta Kelas 12: Rp22,48 juta Kelas 13: Rp25,2 juta Kelas 14: Rp33,89 juta Kelas 15: Rp36,55 juta Kelas 16: Rp47,53 juta Kenaikan tunjangan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Desember 2019. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa meningkatnya kompleksitas pekerjaan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi alasan utama peningkatan tunjangan. "Dalam rangka pembayaran tunjangan khusus, Kepala PPATK menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan PPATK sesuai dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi," tertulis dalam Pasal 6 peraturan tersebut.   Gaji dan Tunjangan Pejabat PPATK Pejabat tinggi di PPATK ditunjuk langsung oleh Presiden dan memiliki besaran gaji serta tunjangan tersendiri: Ketua PPATK menerima gaji pokok sebesar Rp23 juta dan tunjangan sekitar Rp38 juta Wakil Ketua PPATK mendapat gaji pokok Rp21,5 juta dengan tunjangan sekitar Rp33,5 juta Tunjangan Jabatan Fungsional PNS PPATK yang menjabat sebagai Analis Transaksi Keuangan juga memperoleh tunjangan fungsional, sesuai Perpres Nomor 107 Tahun 2021, dengan rincian: Ahli Pertama: Rp540.000 Ahli Muda: Rp1,1 juta Ahli Madya: Rp1,38 juta Ahli Utama: Rp2,02 juta Tugas dan Wewenang PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), PPATK memiliki tugas untuk: Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang Mengolah serta menganalisis data transaksi keuangan Menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum Menetapkan pedoman pencegahan tindak pidana berdasarkan laporan keuangan PPATK juga memiliki wewenang untuk meminta data dari pihak pelapor, serta mengawasi kepatuhan pelaporan dalam rangka mendukung sistem keuangan yang sehat dan bersih dari praktik pencucian uang. JAKARTA – Berapa gaji dan tunjangan PNS PPATK? Ternyata segini besarannya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima gaji pokok serta tunjangan dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan peran strategis PPATK sebagai garda depan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan memiliki tugas utama dalam menerima, menganalisis, serta meneruskan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Gaji Pokok Pegawai PPATK Ketentuan pemberian gaji pokok bagi PNS di PPATK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS. Besarannya dibedakan berdasarkan golongan dan masa kerja (MKG). Berikut kisaran gaji pokok PNS PPATK menurut golongan: Golongan I (lulusan SD–SMP): Rp1.560.800 – Rp2.686.500 Golongan II (lulusan SMA–D3): Rp2.022.200 – Rp3.820.000 Golongan III (lulusan D4/S1–S3): Rp2.579.400 – Rp4.797.000 Golongan IV: Rp3.044.300 – Rp5.901.200 Tunjangan Khusus Pegawai PPATK Selain gaji pokok, pegawai PPATK juga menerima tunjangan khusus bulanan berdasarkan kelas jabatan. Besaran ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2019, yang menggantikan Perpres Nomor 101 Tahun 2015. Rinciannya sebagai berikut: Kelas 1: Rp3,61 juta Kelas 2: Rp3,82 juta Kelas 3: Rp4,37 juta Kelas 4: Rp5,09 juta Kelas 5: Rp6,05 juta Kelas 6: Rp6,58 juta Kelas 7: Rp8,9 juta Kelas 8: Rp12,13 juta Kelas 9: Rp14,64 juta Kelas 10: Rp16,39 juta Kelas 11: Rp20,48 juta Kelas 12: Rp22,48 juta Kelas 13: Rp25,2 juta Kelas 14: Rp33,89 juta Kelas 15: Rp36,55 juta Kelas 16: Rp47,53 juta Kenaikan tunjangan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Desember 2019. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa meningkatnya kompleksitas pekerjaan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi alasan utama peningkatan tunjangan. "Dalam rangka pembayaran tunjangan khusus, Kepala PPATK menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan PPATK sesuai dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi," tertulis dalam Pasal 6 peraturan tersebut.   Gaji dan Tunjangan Pejabat PPATK Pejabat tinggi di PPATK ditunjuk langsung oleh Presiden dan memiliki besaran gaji serta tunjangan tersendiri: Ketua PPATK menerima gaji pokok sebesar Rp23 juta dan tunjangan sekitar Rp38 juta Wakil Ketua PPATK mendapat gaji pokok Rp21,5 juta dengan tunjangan sekitar Rp33,5 juta Tunjangan Jabatan Fungsional PNS PPATK yang menjabat sebagai Analis Transaksi Keuangan juga memperoleh tunjangan fungsional, sesuai Perpres Nomor 107 Tahun 2021, dengan rincian: Ahli Pertama: Rp540.000 Ahli Muda: Rp1,1 juta Ahli Madya: Rp1,38 juta Ahli Utama: Rp2,02 juta Tugas dan Wewenang PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), PPATK memiliki tugas untuk: Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang Mengolah serta menganalisis data transaksi keuangan Menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum Menetapkan pedoman pencegahan tindak pidana berdasarkan laporan keuangan PPATK juga memiliki wewenang untuk meminta data dari pihak pelapor, serta mengawasi kepatuhan pelaporan dalam rangka mendukung sistem keuangan yang sehat dan bersih dari praktik pencucian uang.