<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Kementerian PKP Bakal Utang Rp72 Triliun untuk Tata Kawasan Kumuh dan Sulap Pesisir Jadi Maldives Indonesia</title><description>Presiden Prabowo Subianto telah memberikan fokus yang lebih untuk penataan kawasan kumuh serta kawasan pesisir&#13;
</description><link>https://economy.okezone.com/read/2025/08/07/470/3161187/kementerian-pkp-bakal-utang-rp72-triliun-untuk-tata-kawasan-kumuh-dan-sulap-pesisir-jadi-maldives-indonesia</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2025/08/07/470/3161187/kementerian-pkp-bakal-utang-rp72-triliun-untuk-tata-kawasan-kumuh-dan-sulap-pesisir-jadi-maldives-indonesia"/><item><title>Kementerian PKP Bakal Utang Rp72 Triliun untuk Tata Kawasan Kumuh dan Sulap Pesisir Jadi Maldives Indonesia</title><link>https://economy.okezone.com/read/2025/08/07/470/3161187/kementerian-pkp-bakal-utang-rp72-triliun-untuk-tata-kawasan-kumuh-dan-sulap-pesisir-jadi-maldives-indonesia</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2025/08/07/470/3161187/kementerian-pkp-bakal-utang-rp72-triliun-untuk-tata-kawasan-kumuh-dan-sulap-pesisir-jadi-maldives-indonesia</guid><pubDate>Kamis 07 Agustus 2025 19:05 WIB</pubDate><dc:creator>Iqbal Dwi Purnama</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2025/08/07/470/3161187/fakhri_hamzah-2jnA_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Wamen PKP Fahri Hamzah Ungkap Rencana Pinjaman Luar Negeri Rp72 Triliun. (Foto: Okezone.com/Kementerian PKP)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2025/08/07/470/3161187/fakhri_hamzah-2jnA_large.jpg</image><title>Wamen PKP Fahri Hamzah Ungkap Rencana Pinjaman Luar Negeri Rp72 Triliun. (Foto: Okezone.com/Kementerian PKP)</title></images><description>JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengajukan pinjaman luar negeri sebesar USD 4,5 miliar atau sekitar Rp72 triliun untuk mendanai penataan kawasan kumuh dan wilayah pesisir di Indonesia.&#13;
&#13;
Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan, pembiayaan tersebut akan difokuskan pada perencanaan jangka panjang untuk menata permukiman, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum memiliki kualitas hunian yang layak.&#13;
&#13;
&amp;quot;Karena ini sedang kita perjuangkan, kalau kita mendapatkan pinjaman luar negeri yang sudah kita usulkan, itu kira-kira kita bisa mendapatkan USD 4,5 miliar yang sudah disepakati,&amp;quot; ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025).&#13;
&#13;
Menurut Fahri Hamzah, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan fokus yang lebih untuk penataan kawasan kumuh serta kawasan pesisir. Berdasarkan data saat ini, setidaknya Indonesia memiliki 12.987 kawasan pesisir.&#13;
&#13;
Menurutnya, penataan kawasan pesisir akan dilakukan dengan target penataan 1.300 kawasan setiap tahunnya. Sebanyak 1.000 kawasan menjadi tanggung jawab Kementerian KKP, sedangkan 300 kawasan menjadi bagian Kementerian PKP.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kementerian KKP itu oleh Presiden sudah diberikan anggaran untuk (penataan) 1.000 kawasan pesisir. Karena jumlah kawasan pesisir kita saat ini masih sebanyak 12.987 kawasan,&amp;quot; kata Fahri Hamzah.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Ia menambahkan, jika penataan 1.300 kawasan pesisir dilakukan setiap tahun, maka targetnya dalam kurun waktu 10 tahun mendatang kawasan pesisir sudah berhasil disulap sebagai &amp;#39;Maldives Indonesia&amp;#39;.&#13;
&#13;
&amp;quot;Saya sempat text Menteri Kelautan, Mas Treng (Menteri KKP Trenggono), bagaimana kalau renovasi pesisir itu kita sebut (program) 1 tahun 1.000 Maldives, saya bilang begitu,&amp;quot; pungkas Fahri Hamzah.&#13;
&#13;
&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengajukan pinjaman luar negeri sebesar USD 4,5 miliar atau sekitar Rp72 triliun untuk mendanai penataan kawasan kumuh dan wilayah pesisir di Indonesia.&#13;
&#13;
Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan, pembiayaan tersebut akan difokuskan pada perencanaan jangka panjang untuk menata permukiman, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum memiliki kualitas hunian yang layak.&#13;
&#13;
&amp;quot;Karena ini sedang kita perjuangkan, kalau kita mendapatkan pinjaman luar negeri yang sudah kita usulkan, itu kira-kira kita bisa mendapatkan USD 4,5 miliar yang sudah disepakati,&amp;quot; ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025).&#13;
&#13;
Menurut Fahri Hamzah, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan fokus yang lebih untuk penataan kawasan kumuh serta kawasan pesisir. Berdasarkan data saat ini, setidaknya Indonesia memiliki 12.987 kawasan pesisir.&#13;
&#13;
Menurutnya, penataan kawasan pesisir akan dilakukan dengan target penataan 1.300 kawasan setiap tahunnya. Sebanyak 1.000 kawasan menjadi tanggung jawab Kementerian KKP, sedangkan 300 kawasan menjadi bagian Kementerian PKP.&#13;
&#13;
&amp;quot;Kementerian KKP itu oleh Presiden sudah diberikan anggaran untuk (penataan) 1.000 kawasan pesisir. Karena jumlah kawasan pesisir kita saat ini masih sebanyak 12.987 kawasan,&amp;quot; kata Fahri Hamzah.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Ia menambahkan, jika penataan 1.300 kawasan pesisir dilakukan setiap tahun, maka targetnya dalam kurun waktu 10 tahun mendatang kawasan pesisir sudah berhasil disulap sebagai &amp;#39;Maldives Indonesia&amp;#39;.&#13;
&#13;
&amp;quot;Saya sempat text Menteri Kelautan, Mas Treng (Menteri KKP Trenggono), bagaimana kalau renovasi pesisir itu kita sebut (program) 1 tahun 1.000 Maldives, saya bilang begitu,&amp;quot; pungkas Fahri Hamzah.&#13;
&#13;
&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
