DPR RI menerima ribuan aduan masyarakat, menyoroti isu pemblokiran rekening, royalti musik, data pribadi, dan bantuan sosial. Puan Maharani menekankan pentingnya tindak lanjut cepat oleh pemerintah. https://economy.okezone.com/read/2025/08/15/320/3163055/puan-singgung-prabowo-soal-rekening-diblokir-royalti-musik-hingga-data-pribadiidhttps://economy.okezone.com/read/2025/08/15/320/3163055/puan-singgung-prabowo-soal-rekening-diblokir-royalti-musik-hingga-data-pribadihttps://economy.okezone.com/read/2025/08/15/320/3163055/puan-singgung-prabowo-soal-rekening-diblokir-royalti-musik-hingga-data-pribadiJum'at 15 Agustus 2025 15:35 WIBFeby NovaliusKetua DPR RI Puan Maharani di Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. (foto: Okezone.com/DPR)https://img.okezone.com/content/2025/08/15/320/3163055/puan-yTuw_large.jpgJAKARTA – DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat sepanjang satu tahun terakhir. Oleh karena itu, DPR memberikan perhatian besar terhadap berbagai permasalahan yang menjadi sorotan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, jika dirata-rata, terdapat sekitar 15–16 laporan pengaduan setiap hari yang dimohonkan untuk segera dibantu penyelesaiannya. Adapun beberapa isu yang menjadi sorotan masyarakat antara lain penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK. “Rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara, pelaksanaan program Sekolah Rakyat, evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, serta tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah,” ujarnya dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Selain itu, Puan juga menyoroti: - Rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi lima tahun, - Perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang, - Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis jenjang SD dan SMP, - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), - Serta pelaksanaan royalti hak cipta lagu. “Selain daftar isu tersebut, masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI melalui berbagai saluran, seperti aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan DPR,” tambahnya.   Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Puan menyampaikan bahwa harapan rakyat sangat jelas: agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapatkan perhatian dan dapat diselesaikan melalui kebijakan negara yang cepat dan responsif. “Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, disertai rekomendasi untuk ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh pemerintah,” ujarnya. Puan menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi DPR bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif. JAKARTA – DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat sepanjang satu tahun terakhir. Oleh karena itu, DPR memberikan perhatian besar terhadap berbagai permasalahan yang menjadi sorotan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, jika dirata-rata, terdapat sekitar 15–16 laporan pengaduan setiap hari yang dimohonkan untuk segera dibantu penyelesaiannya. Adapun beberapa isu yang menjadi sorotan masyarakat antara lain penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK. “Rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara, pelaksanaan program Sekolah Rakyat, evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, serta tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah,” ujarnya dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Selain itu, Puan juga menyoroti: - Rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi lima tahun, - Perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang, - Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis jenjang SD dan SMP, - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), - Serta pelaksanaan royalti hak cipta lagu. “Selain daftar isu tersebut, masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI melalui berbagai saluran, seperti aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan DPR,” tambahnya.   Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Puan menyampaikan bahwa harapan rakyat sangat jelas: agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapatkan perhatian dan dapat diselesaikan melalui kebijakan negara yang cepat dan responsif. “Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, disertai rekomendasi untuk ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh pemerintah,” ujarnya. Puan menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi DPR bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif.