Apakah PPPK paruh waktu dapat tunjangan? Ini penjelasannya. Pengangkatan PPPK paruh waktu hanya diperuntukkan bagi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN 2024. https://economy.okezone.com/read/2025/08/16/622/3163259/apakah-pppk-paruh-waktu-dapat-tunjangan-ini-penjelasannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2025/08/16/622/3163259/apakah-pppk-paruh-waktu-dapat-tunjangan-ini-penjelasannyahttps://economy.okezone.com/read/2025/08/16/622/3163259/apakah-pppk-paruh-waktu-dapat-tunjangan-ini-penjelasannyaSabtu 16 Agustus 2025 20:31 WIBNajma Aulia TaufikApakah PPPK Paruh Waktu Dapat Tunjangan? Ini Penjelasannya (Foto: PANRB)https://img.okezone.com/content/2025/08/16/622/3163259/pppk-y3MI_large.jpegJAKARTA - Apakah PPPK paruh waktu dapat tunjangan? Ini penjelasannya. Pemerintah memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tetap berhak mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, meski jam kerja lebih fleksibel dibandingkan PPPK penuh waktu. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menegaskan pengangkatan PPPK paruh waktu hanya diperuntukkan bagi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN tahun anggaran 2024 yang tidak lulus atau tidak dapat mengisi formasi.  “PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi,” kata Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu di Jakarta. Kebijakan ini muncul sebagai solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos formasi PPPK penuh waktu pada seleksi tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pelopor penerapan skema PPPK paruh waktu, sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN untuk menghapus status tenaga honorer per Desember 2024. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), dari 1.601.153 formasi PPPK yang tersedia, hanya 676.482 pelamar yang lulus seleksi. Sekitar 680.723 orang yang tidak mendapatkan formasi dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Berdasarkan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah PPPK paruh waktu diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan saat masih menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah kerja masing-masing. Dana pembayaran gaji ini bisa berasal dari luar belanja pegawai dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah perkiraan gaji PPPK paruh waktu 2025 berdasarkan UMP wilayah di Indonesia. Aceh: Rp3.685.615 Sumatera Utara: Rp2.992.599 Sumatera Barat: Rp2.994.193 Sumatera Selatan: Rp3.681.570 Kepulauan Riau: Rp3.623.653 Riau: Rp3.508.775 Lampung: Rp2.893.069 Bengkulu: Rp2.670.039 Jambi: Rp3.234.533 Bangka Belitung: Rp3.876.600 Banten: Rp2.905.119 Jakarta: Rp5.396.760 Jawa Barat: Rp2.191.232 Jawa Tengah: Rp2.169.348 Jawa Timur: Rp2.305.984 DIY Yogyakarta: Rp2.264.080 Bali: Rp2.996.560 Maluku Utara: Rp3.408.000 Maluku: Rp3.141.699 Sulawesi Tengah: Rp2.914.583 Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969 Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931 Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 Gorontalo: Rp3.221.731 Sulawesi Barat: Rp3.104.430 Kalimantan Barat: Rp2.878.286 Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 Kalimantan Selatan : Rp3.496.194 Kalimantan Utara: Rp3.580.160 Kalimantan Timur: Rp3.579.313 Papua: Rp4.285.848 Papua Barat: Rp3.615.000   PPPK paruh waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Selain gaji pokok, mereka juga memperoleh tunjangan kinerja sebesar 75% dari gaji pokok, meningkat dari skema honorer sebelumnya yang hanya 50%. Tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan juga tetap diberikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, PPPK paruh waktu berhak atas THR dan gaji ke-13. Selain itu, Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dapat digunakan sebagai jaminan kredit di bank. Perbedaan dengan PPPK Penuh Waktu Meski fasilitasnya hampir setara, terdapat perbedaan sumber anggaran. Gaji PPPK penuh waktu berasal dari pos belanja pegawai, sedangkan PPPK paruh waktu dibiayai melalui anggaran barang dan jasa. PPPK paruh waktu juga memiliki fleksibilitas jam kerja sesuai kebutuhan instansi. Program ini memungkinkan mereka untuk menjalankan pekerjaan lain di luar tugas sebagai aparatur pemerintah, sehingga membuka peluang penghasilan tambahan. Peluang Menjadi PPPK Penuh Waktu Terdapat wacana bahwa PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes tambahan, meski mekanismenya masih dibahas. Skema ini diharapkan menjadi jembatan bagi tenaga honorer menuju status ASN penuh. Pemerintah berharap skema PPPK paruh waktu dapat diadopsi daerah lain setelah terbukti efektif di Jawa Timur. Dengan adanya tunjangan kinerja 75% dan fasilitas keuangan yang lebih mudah diakses, kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini terjebak dalam ketidakpastian status kepegawaian. JAKARTA - Apakah PPPK paruh waktu dapat tunjangan? Ini penjelasannya. Pemerintah memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tetap berhak mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, meski jam kerja lebih fleksibel dibandingkan PPPK penuh waktu. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menegaskan pengangkatan PPPK paruh waktu hanya diperuntukkan bagi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN tahun anggaran 2024 yang tidak lulus atau tidak dapat mengisi formasi.  “PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi,” kata Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu di Jakarta. Kebijakan ini muncul sebagai solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos formasi PPPK penuh waktu pada seleksi tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pelopor penerapan skema PPPK paruh waktu, sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN untuk menghapus status tenaga honorer per Desember 2024. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), dari 1.601.153 formasi PPPK yang tersedia, hanya 676.482 pelamar yang lulus seleksi. Sekitar 680.723 orang yang tidak mendapatkan formasi dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Berdasarkan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah PPPK paruh waktu diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan saat masih menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah kerja masing-masing. Dana pembayaran gaji ini bisa berasal dari luar belanja pegawai dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah perkiraan gaji PPPK paruh waktu 2025 berdasarkan UMP wilayah di Indonesia. Aceh: Rp3.685.615 Sumatera Utara: Rp2.992.599 Sumatera Barat: Rp2.994.193 Sumatera Selatan: Rp3.681.570 Kepulauan Riau: Rp3.623.653 Riau: Rp3.508.775 Lampung: Rp2.893.069 Bengkulu: Rp2.670.039 Jambi: Rp3.234.533 Bangka Belitung: Rp3.876.600 Banten: Rp2.905.119 Jakarta: Rp5.396.760 Jawa Barat: Rp2.191.232 Jawa Tengah: Rp2.169.348 Jawa Timur: Rp2.305.984 DIY Yogyakarta: Rp2.264.080 Bali: Rp2.996.560 Maluku Utara: Rp3.408.000 Maluku: Rp3.141.699 Sulawesi Tengah: Rp2.914.583 Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969 Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931 Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 Gorontalo: Rp3.221.731 Sulawesi Barat: Rp3.104.430 Kalimantan Barat: Rp2.878.286 Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 Kalimantan Selatan : Rp3.496.194 Kalimantan Utara: Rp3.580.160 Kalimantan Timur: Rp3.579.313 Papua: Rp4.285.848 Papua Barat: Rp3.615.000   PPPK paruh waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Selain gaji pokok, mereka juga memperoleh tunjangan kinerja sebesar 75% dari gaji pokok, meningkat dari skema honorer sebelumnya yang hanya 50%. Tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan juga tetap diberikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, PPPK paruh waktu berhak atas THR dan gaji ke-13. Selain itu, Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dapat digunakan sebagai jaminan kredit di bank. Perbedaan dengan PPPK Penuh Waktu Meski fasilitasnya hampir setara, terdapat perbedaan sumber anggaran. Gaji PPPK penuh waktu berasal dari pos belanja pegawai, sedangkan PPPK paruh waktu dibiayai melalui anggaran barang dan jasa. PPPK paruh waktu juga memiliki fleksibilitas jam kerja sesuai kebutuhan instansi. Program ini memungkinkan mereka untuk menjalankan pekerjaan lain di luar tugas sebagai aparatur pemerintah, sehingga membuka peluang penghasilan tambahan. Peluang Menjadi PPPK Penuh Waktu Terdapat wacana bahwa PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes tambahan, meski mekanismenya masih dibahas. Skema ini diharapkan menjadi jembatan bagi tenaga honorer menuju status ASN penuh. Pemerintah berharap skema PPPK paruh waktu dapat diadopsi daerah lain setelah terbukti efektif di Jawa Timur. Dengan adanya tunjangan kinerja 75% dan fasilitas keuangan yang lebih mudah diakses, kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini terjebak dalam ketidakpastian status kepegawaian.