Gaji pokok anggota DPR RI pada tahun 2025 ternyata lebih rendah dari UMR Jakarta. Namun, dengan berbagai tunjangan, total penghasilan mereka bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Simak rinciannya! https://economy.okezone.com/read/2025/08/20/320/3164256/berapa-gaji-pokok-anggota-dpr-ri-2025-ternyata-tidak-sampai-umr-jakartaidhttps://economy.okezone.com/read/2025/08/20/320/3164256/berapa-gaji-pokok-anggota-dpr-ri-2025-ternyata-tidak-sampai-umr-jakartahttps://economy.okezone.com/read/2025/08/20/320/3164256/berapa-gaji-pokok-anggota-dpr-ri-2025-ternyata-tidak-sampai-umr-jakartaRabu 20 Agustus 2025 21:10 WIBZefanya Hillary SiwaletteBerapa gaji pokok anggota DPR RI 2025? Ternyata tidak sampai UMR Jakarta. (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar)https://img.okezone.com/content/2025/08/20/320/3164256/berapa_gaji_pokok_anggota_dpr_ri_2025-TZoV_large.jpgJAKARTA – Berapa gaji pokok anggota DPR RI 2025? Ternyata tidak sampai UMR Jakarta. Publik tengah heboh dengan besarnya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Meski sering dikira mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, ternyata gaji pokok anggota dewan tidak sebesar yang dibayangkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, gaji pokok DPR diatur secara resmi dan transparan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Ketua DPR RI: Rp5.040.000 per bulan Wakil Ketua DPR RI: Rp4.620.000 per bulan Anggota DPR RI: Rp4.200.000 per bulan Artinya, gaji pokok anggota DPR RI pada 2025 ini bahkan lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang mencapai Rp5,3 juta. Namun, angka tersebut bukan merupakan keseluruhan penghasilan yang diterima para wakil rakyat. Setelah ditambah berbagai tunjangan, total penghasilan mereka bisa melonjak hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan. Deretan Tunjangan DPR RI Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, anggota DPR mendapatkan sejumlah tunjangan rutin, di antaranya: Tunjangan kehormatan: Rp5,58 juta (anggota), Rp6,45 juta (wakil ketua), Rp6,69 juta (ketua) Tunjangan komunikasi intensif: Rp15,55 juta – Rp16,46 juta Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp3,75 juta – Rp5,25 juta Tunjangan rumah: Rp50 juta per bulan (hanya untuk anggota, bukan pimpinan) Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta – Rp18,9 juta   Bantuan listrik dan telepon: Rp7,7 juta Uang sidang/paket: Rp2 juta Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2,69 juta Asisten anggota: Rp2,25 juta Fasilitas kredit mobil: Rp70 juta per periode jabatan Tunjangan keluarga: Rp420 ribu (suami/istri) dan Rp168 ribu per anak (maksimal dua anak) Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maksimal 4 jiwa) Penghasilan anggota DPR RI bisa mencapai puluhan hingga lebih dari seratus juta rupiah per bulan dengan kombinasi gaji pokok dan beragam tunjangan. Hanya dari tunjangan rumah saja, seorang anggota bisa mengantongi Rp50 juta per bulan. Fakta bahwa gaji pokok anggota DPR lebih kecil daripada UMR Jakarta tetap menjadi sorotan publik. Hal ini menegaskan bahwa tunjangan-lah yang membuat penghasilan wakil rakyat melambung tinggi. JAKARTA – Berapa gaji pokok anggota DPR RI 2025? Ternyata tidak sampai UMR Jakarta. Publik tengah heboh dengan besarnya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Meski sering dikira mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, ternyata gaji pokok anggota dewan tidak sebesar yang dibayangkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, gaji pokok DPR diatur secara resmi dan transparan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Ketua DPR RI: Rp5.040.000 per bulan Wakil Ketua DPR RI: Rp4.620.000 per bulan Anggota DPR RI: Rp4.200.000 per bulan Artinya, gaji pokok anggota DPR RI pada 2025 ini bahkan lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang mencapai Rp5,3 juta. Namun, angka tersebut bukan merupakan keseluruhan penghasilan yang diterima para wakil rakyat. Setelah ditambah berbagai tunjangan, total penghasilan mereka bisa melonjak hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan. Deretan Tunjangan DPR RI Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, anggota DPR mendapatkan sejumlah tunjangan rutin, di antaranya: Tunjangan kehormatan: Rp5,58 juta (anggota), Rp6,45 juta (wakil ketua), Rp6,69 juta (ketua) Tunjangan komunikasi intensif: Rp15,55 juta – Rp16,46 juta Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp3,75 juta – Rp5,25 juta Tunjangan rumah: Rp50 juta per bulan (hanya untuk anggota, bukan pimpinan) Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta – Rp18,9 juta   Bantuan listrik dan telepon: Rp7,7 juta Uang sidang/paket: Rp2 juta Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2,69 juta Asisten anggota: Rp2,25 juta Fasilitas kredit mobil: Rp70 juta per periode jabatan Tunjangan keluarga: Rp420 ribu (suami/istri) dan Rp168 ribu per anak (maksimal dua anak) Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maksimal 4 jiwa) Penghasilan anggota DPR RI bisa mencapai puluhan hingga lebih dari seratus juta rupiah per bulan dengan kombinasi gaji pokok dan beragam tunjangan. Hanya dari tunjangan rumah saja, seorang anggota bisa mengantongi Rp50 juta per bulan. Fakta bahwa gaji pokok anggota DPR lebih kecil daripada UMR Jakarta tetap menjadi sorotan publik. Hal ini menegaskan bahwa tunjangan-lah yang membuat penghasilan wakil rakyat melambung tinggi.